Pendaftaran CPNS 2024, Ini Rincian Formasi yang Dibutuhkan Kementerian PUPR

JAKARTA - Pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka Mei dan Kementerian PUPR termasuk yang akan membuka lowongan. Berikut ini rincian formasi yang dibutuhkan Kementerian PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu instansi pemerintah yang rutin membuka penerimaan pegawai negeri untuk berbagai posisi dan jabatan.

Pada 2023, kementerian yang digawangi menteri Basuki Hadimuljono ini membuka 3.027 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk lulusan SMA, D3, D4, S1, dan profesi.

Baca juga: Menpan RB: Pendaftaran CPNS Akan Dibuka April 2024

Lalu bagaimana dengan pendaftaran CPNS tahun ini di Kementerian PUPR? Dikutip dari laman PUPR, berikut ini informasi formasi ASN yang dibuka Kementerian PUPR.

Formasi CPNS dan PPPK 2024 di Kementerian PUPR

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah memberikan persetujuan usuan formasi ASN 2024 di Kementerian PUPR.

Totalnya ada 26.319 orang ASN dengan rincian sebagai berikut:

1. 6.385 orang calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga teknis

2. 3 orang CPNS tenaga kesehatan

3. 19.931 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis.

Secara persentase, total usulan formasi Kementerian PUPR yang disetujui ini sebesar 95,3 persen. Dari usulan formasi 27.609 dan yang disetujui sebanyak 26.319 formasi.

Baca juga: Ada 2,3 juta Lowongan CPNS 2024, Ini Rincian Formasi Pusat dan Daerah

Basuki dalam kesempatan itu mengatakan, dengan adanya formasi tersebut tidak hanya akan memenuhi target penerimaan 6.000 CPNS baru namun juga untuk menyelesaikan pegawai non ASN yang bekerja di Kementerian PUPR agar tuntas tahun ini juga.

Sementara Menteri Anas mengatakan, penyerahan izin prinsip formasi ASN Kementerian PUPR 2024 ini menjadi komitmen untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan.

Menteri Anas mengatakan Kementerian PUPR sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak langsung kepada peningkatan perekonomian dan pelayanan publik.