KPAI Dorong Daerah Anggarkan Dana untuk Persiapan Pembukaan Sekolah

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong dinas pendidikan di daerah untuk turut memberikan pendanaan untuk persiapan pembukaan sekolah.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, terkait dengan kebijakan membuka sekolah di era pandemi maka KPAI pun telah melakukan pengawasan langsung ke 30 sekolah di sejumlah wilayah.

Menurut Retno, selain pengawasan KPAI juga melakukan survey singkat persiapan infrastruktur sekolah yang diikuti 6.729 sekolah. (Baca juga: KPAI Sebut Infrastruktur untuk Pembelajaran Tatap Muka Masih Minim )

"Hasil survey juga menunjukkan infrastruktur sekolah masih minim untuk menghadapi adaptasi budaya baru di sekolah," katanya melalui keterangan tertulis kepada SINDONews, Jumat (28/8).

Dari hasil pengawasan dan survey ini, jelasnya, KPAI memberikan rekomendasi yakni mendorong dinas-dinas pendidikan di daerah untuk memulai memberikan pendanaan untuk penyiapan sekolah tatap muka.

Mantan kepala sekolah ini menerangkan, memang ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah ke sekolah. Namun, menurut para Kepala Sekolah BOS tidak cukup untuk membiayai penyiapan infrastruktur kenormalan baru.

Sebab, dana BOS sudah dialokasikan untuk membayar gaji honorer dan juga kuota internet bagi para siswa dan guru selama PJJ. "Daerah harus memikirkan pendanaan lain," ungkapnya. (Baca juga: Ini Besaran Bantuan Kuota yang Akan Diberikan Kemendikbud )

Mantan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini menjelaskan, sekolah juga tidak bisa mengandalkan dana BOS Daerah (BOSDA). Pembiayaan penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di lapangan juga mengandalkan sebagian kecil dukungan komite sekolah.

"Penting dan perlu dipikirkan pendanaan lain, misalnya dari dunia usaha dan dukungan pemerintah daerah serta pemerintah pusat," ucap Retno.