Perpusnas Dorong Transformasi Perpustakaan untuk Bonus Demografi Indonesia 2045

JAKARTA - Tantangan Indonesia di masa depan akan dihadapkan dengan kompleksitas perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, konsep pembangunan Indonesia akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh kecakapan sumber daya manusia (human capital).

“Saat ini kita perlu mendesain bonus demografi sebagai manfaat yang besar. Dan keberadaan perpustakaan jelas berkorelasi sangat kuat dalam membangun human capital,” ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar ketika membuka kegiatan Pertemuan Pembelajaran Sebaya Tingkat Nasional di Sanur, Bali, Kamis, (7/11/2024).

Baca juga: Perpusnas Tetapkan Naskah Kidung Bwana Winasa sebagai IKON 2024

Bangsa Indonesia akan mengalami puncak dari bonus demografi pada 2045 mendatang. Bonus demografi adalah kondisi dimana populasi usia masyarakat produktif lebih besar dibanding masyarakat usia non produktif. Kondisi ini benar-benar harus dimaksimalkan agar tidak terjadi lonjakan pengangguran dan rendahnya produktivitas masyarakat.

Pertemuan Pembelajaran Sebaya Tingkat Nasional 2024 digelar langsung Perpusnas selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 November 2024, di Bali.

Perpustakaan merupakan instrumen pendidikan bagi semua orang. Keberadaannya selain memberikan layanan pengetahuan dan informasi kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, juga harus memberikan dampak signifikan merekonstruksi sumber daya manusia berbasis perilaku gemar membaca sehingga membantu terwujudnya masyarakat yang literat. “Masyarakat yang literat adalah masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, dan kreatif,” tambah Adin.

Forum Ekonomi Dunia (Word Economy Forum) pada 2016 sudah jauh- jauh hari mengingatkan bahwa masa disrupsi akan terjadi. Perkembangan teknologi dan komunikasi mengakibatkan banyak lahan pekerjaan diambil alih oleh otomatisasi dan mesin. Artinya, eksistensi manusia mulai tereduksi.

Maka, disinilah kecapakan interpersonal dan analisis menjadi penting. Manusia jangan hanya paham secara pengetahuan saja tapi juga dianalisis, dievaluasi, bahkan mencipta gagasan baru.

Perpusnas bersyukur inisiasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sejauh ini telah mendapatkan apresiasi banyak pihak arena terbukti dapat memberikan dampak sosial dan kesejahteraan. Bahkan di beberapa daerah, program TPBIS sudah direplikasi. Mereka meyakini, TPBIS mampu menjadi instrumen strategis dalam pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting.

“Terjadinya kemiskinan ekstrim dan stunting karena adanya kemiskinan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat tidak mempunyai kecakapan dan kreativitas, tambah Adin

Di kancah internasional, program TPBIS pun telah mendapatkan respon positif. Sejumlah negara dalam forum Colombo Plan pada Agustus 2024 lalu secara khusus mendatangi dan mempelajari langsung praktik baik dari TPBIS.

Saat ini, Perpusnas terus mendorong peningkatan kualitas layanan perpustakaan dengan membangun ruang-ruang baca sebagai ruang belajar serta melakukan pengembangan terhadap 10 ribu perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca masyarakat melalui bantuan bahan bacaan bermutu.

Ekspansi layanan perpustakaan pun tidak luput dilakukan dengan menyasar armada perpustakaan keliling, pembangunan pojok baca digital (Pocadi), dan titik-titik baca yang bisa diakses secara online (QR Code) berisikan sumber-sumber bahan bacaan berbagai subjek, serta penguatan model TPBIS.

Sebelumnya, disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nani Suryani bahwa sebelumnya Perpusnas telah mengadakan pertemuan serupa di tingkat regional secara daring dengan melibatkan 600 perpustakaan desa/kelurahan penerima manfaat TPBIS 2024 dari 143 kabupaten/kota dan 34 provinsi, serta para Pelatih Ahli.

“Hari ini adalah kegiatan puncaknya dimana para mitra dihadirkan agar dapat berbagi cerita, strategi, serta praktik baik, juga wawasan yang lebih luas lagi dari para pengisi materi,” jelas Nani

Di momen puncak ini, tidak kurang dari 700 peserta berkesempatan hadir langsung mewakili institusi/kelompok dari daerah kabupaten/kota setiap provinsi. Sisanya, ribuan peserta mengikuti secara daring (online).