UN akan Diterapkan Lagi, Gus Yahya: Masyarakat Belum Cukup Dilibatkan dalam Diskusi
loading...
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyoroti wacana penerapan kembalinya Ujian Nasional (UN). Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyoroti wacana penerapan kembalinya Ujian Nasional (UN). Dia mengatakan bahwa masyarakat belum cukup dilibatkan dalam diskusi mengenai kebijakan yang berpotensi membawa dampak signifikan bagi sistem pendidikan nasional.
"Mengenai Ujian Nasional ya, ini pertama soal kebijakan pemerintah. Sejauh ini, saya kira masyarakat pasti belum cukup mendengar atau dilibatkan dalam diskusi mengenai seluk-beluk gagasan mengenai opsi Ujian Nasional ini," ujar Gus Yahya saat Konferensi Pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Gus Yahya juga menyoroti perlunya integrasi sistem pendidikan domestik dengan standar pendidikan internasional. Menurutnya, lulusan lembaga pendidikan Indonesia, termasuk Madrasah Aliyah yang berada di bawah naungan pemerintah dan swasta, sering kali menghadapi tantangan saat mendaftar di universitas internasional seperti Al-Azhar.
"Lulusan-lulusan madrasah aliyah kita, yang ini pengalaman NU sendiri. Baik madrasah aliyah negeri yang di bawah pemerintah maupun swasta bahkan yang dikelola oleh NU sendiri, ini ketika mendaftar ke universitas-universitas internasional atau di luar negeri seperti Al-Azhar misalnya, itu kita masih harus mengejar standar ke sana," jelasnya.
Gus Yahya menyebut bahwa wacana UN dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan keseragaman dan kualitas lulusan. "Saya kira hal-hal ini mungkin sudah dipertimbangkan ketika berpikir tentang perlunya Ujian Nasional sedemikian rupa sehingga sistem pendidikan kita ini lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Saya kira itu satu hal yang memang menjadi concern," ujarnya.
Gus Yahya juga menekankan bahwa meski wacana penerapan kembali UN memiliki dasar yang legitimate, prosesnya harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan berjalan optimal.
Gagasan ini, lanjut Gus Yahya, merupakan hasil dari pengalaman NU yang selama ini melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional. Sehingga, akan dapat membangun standar pendidikan nasional yang mampu bersaing ditingkat global.
"Cuma nanti bentuknya seperti apa, nah itu tentu membutuhkan pengelolaan-pengelolaan lebih lanjut. Tapi saya kira konsennya legitimate dan memang ini satu hal yang harus kita pikirkan. Dan ini menjadi pengalaman itu sendiri ketika kita melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional,” pungkasnya.
"Mengenai Ujian Nasional ya, ini pertama soal kebijakan pemerintah. Sejauh ini, saya kira masyarakat pasti belum cukup mendengar atau dilibatkan dalam diskusi mengenai seluk-beluk gagasan mengenai opsi Ujian Nasional ini," ujar Gus Yahya saat Konferensi Pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Gus Yahya juga menyoroti perlunya integrasi sistem pendidikan domestik dengan standar pendidikan internasional. Menurutnya, lulusan lembaga pendidikan Indonesia, termasuk Madrasah Aliyah yang berada di bawah naungan pemerintah dan swasta, sering kali menghadapi tantangan saat mendaftar di universitas internasional seperti Al-Azhar.
"Lulusan-lulusan madrasah aliyah kita, yang ini pengalaman NU sendiri. Baik madrasah aliyah negeri yang di bawah pemerintah maupun swasta bahkan yang dikelola oleh NU sendiri, ini ketika mendaftar ke universitas-universitas internasional atau di luar negeri seperti Al-Azhar misalnya, itu kita masih harus mengejar standar ke sana," jelasnya.
Gus Yahya menyebut bahwa wacana UN dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan keseragaman dan kualitas lulusan. "Saya kira hal-hal ini mungkin sudah dipertimbangkan ketika berpikir tentang perlunya Ujian Nasional sedemikian rupa sehingga sistem pendidikan kita ini lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Saya kira itu satu hal yang memang menjadi concern," ujarnya.
Gus Yahya juga menekankan bahwa meski wacana penerapan kembali UN memiliki dasar yang legitimate, prosesnya harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan berjalan optimal.
Gagasan ini, lanjut Gus Yahya, merupakan hasil dari pengalaman NU yang selama ini melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional. Sehingga, akan dapat membangun standar pendidikan nasional yang mampu bersaing ditingkat global.
"Cuma nanti bentuknya seperti apa, nah itu tentu membutuhkan pengelolaan-pengelolaan lebih lanjut. Tapi saya kira konsennya legitimate dan memang ini satu hal yang harus kita pikirkan. Dan ini menjadi pengalaman itu sendiri ketika kita melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional,” pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
