Sudah Finalisasi, Tukin Dosen ASN akan Segera Diumumkan Kemenkeu dan Kemendikti
loading...
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno . Foto/Binti Mufarida.
A
A
A
JAKARTA - Menko PMK Pratikno menyampaikan kabar terbaru mengenai tunjangan kinerja ( Tukin ) dosen ASN yang viral karena tidak kunjung turun. Kemenkeu dan Kemendikti Saintek sudah finalisasi tukin untuk diumumkan segera.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mengumumkan hasil keputusan mengenai masalah tukin dosen ASN ini.
Baca juga: Tukin Tak Kunjung Cair, Aliansi Dosen Kirim Karangan Bunga ke Kemendikti Saintek
“Sudah pada tahap final oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dengan Kementerian Keuangan. Nanti tunggu keputusannya,” ujar Pratikno kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Mantan Rektor UGM ini juga meminta semua pihak agar menunggu hasil keputusan dari Kemendikti Saintek dan Kemenkeu. “Oke, kami akan cek bahwa itu sudah beberapa waktu dibicarakan bersama antara Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dengan Kementerian Keuangan.”
Baca juga: Senator Filep Soroti Masalah Tukin hingga Beban Administrasi Dosen
“Keputusannya kami akan update ya, saya belum mengikuti, saya belum tahu,” pungkas mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Sebelumnya, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek, Togar M Simatupang mengatakan bahwa tidak ada anggaran tunjangan, baik tukin maupun tunjangan profesi bagi dosen di 2025. Jadi sekali lagi bapak-ibu sekalian, tidak ada anggarannya (tunjangan dosen) di tahun 2025 ini,” katanya.
Togar menjelaskan, berbagai penyebab ketiadaan anggaran terkait tunjangan dosen pada 2025 ini di antaranya adalah perubahan nomenklatur.
Dia memaparkan, sejatinya peraturan terkait tunjangan dosen telah ada, namun berbagai perubahan nomenklatur seperti Kementerian Diktiristek, Dikbud, Dikbudristek, dan kini menjadi Diktisaintek menjadi salah satu penyebab ketiadaan anggaran di bidang ini.
Baca juga: Segini Gaji dan Tunjangan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden, Setara Menteri
“Perlu disampaikan bahwa tukin (di peraturan) itu tidak ada tertulis kata-kata dosen, hanya tertulis pegawai,” lanjutnya.
Togar menegaskan, pihaknya telah mengusahakan untuk mengajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tunjangan bagi para dosen, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2,8 triliun.
“Jadi ini adalah satu perjuangan dari Pak Menteri untuk memberikan tukin ini yang besarnya Rp2,8 triliun,” lanjutnya.
Kemudian, ungkap Togar, jika ajuan tersebut telah disetujui oleh Banggar DPR dan Kemenkeu, maka Peraturan Presiden (Perpres) harus diterbitkan untuk merealisasikan tunjangan bagi para dosen.
“Jadi tidak (semudah) membalikkan tangan proses itu, kita ikutilah. Kita sebagai dosen, kita ikutilah prosedurnya, kita ikuti step-by-step,” tutur Togar Simatupang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mengumumkan hasil keputusan mengenai masalah tukin dosen ASN ini.
Baca juga: Tukin Tak Kunjung Cair, Aliansi Dosen Kirim Karangan Bunga ke Kemendikti Saintek
“Sudah pada tahap final oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dengan Kementerian Keuangan. Nanti tunggu keputusannya,” ujar Pratikno kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Mantan Rektor UGM ini juga meminta semua pihak agar menunggu hasil keputusan dari Kemendikti Saintek dan Kemenkeu. “Oke, kami akan cek bahwa itu sudah beberapa waktu dibicarakan bersama antara Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dengan Kementerian Keuangan.”
Baca juga: Senator Filep Soroti Masalah Tukin hingga Beban Administrasi Dosen
“Keputusannya kami akan update ya, saya belum mengikuti, saya belum tahu,” pungkas mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Sebelumnya, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek, Togar M Simatupang mengatakan bahwa tidak ada anggaran tunjangan, baik tukin maupun tunjangan profesi bagi dosen di 2025. Jadi sekali lagi bapak-ibu sekalian, tidak ada anggarannya (tunjangan dosen) di tahun 2025 ini,” katanya.
Togar menjelaskan, berbagai penyebab ketiadaan anggaran terkait tunjangan dosen pada 2025 ini di antaranya adalah perubahan nomenklatur.
Dia memaparkan, sejatinya peraturan terkait tunjangan dosen telah ada, namun berbagai perubahan nomenklatur seperti Kementerian Diktiristek, Dikbud, Dikbudristek, dan kini menjadi Diktisaintek menjadi salah satu penyebab ketiadaan anggaran di bidang ini.
Baca juga: Segini Gaji dan Tunjangan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden, Setara Menteri
“Perlu disampaikan bahwa tukin (di peraturan) itu tidak ada tertulis kata-kata dosen, hanya tertulis pegawai,” lanjutnya.
Togar menegaskan, pihaknya telah mengusahakan untuk mengajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tunjangan bagi para dosen, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2,8 triliun.
“Jadi ini adalah satu perjuangan dari Pak Menteri untuk memberikan tukin ini yang besarnya Rp2,8 triliun,” lanjutnya.
Kemudian, ungkap Togar, jika ajuan tersebut telah disetujui oleh Banggar DPR dan Kemenkeu, maka Peraturan Presiden (Perpres) harus diterbitkan untuk merealisasikan tunjangan bagi para dosen.
“Jadi tidak (semudah) membalikkan tangan proses itu, kita ikutilah. Kita sebagai dosen, kita ikutilah prosedurnya, kita ikuti step-by-step,” tutur Togar Simatupang.
(nnz)
Lihat Juga :
