Sebut Anggaran IKN Diblokir, Ini Riwayat Pendidikan Menteri PU Dody Hanggodo
Jum'at, 07 Februari 2025 - 09:56 WIB
loading...
Riwayat pendidikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Foto/Instagram Kementerian PU.
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir. Pemblokiran ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto.
"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," kata Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Baca juga: Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Anggarannya Tidak Ada
Menteri PU jugamengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan tahun sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kelanjutan proyek IKN dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Baca juga: Dana PU di APBN Diblokir, Pembangunan IKN Terancam Mangkrak?
Terlebih IKN adalah ibu kota baru yang sedang dibangun oleh Indonesia untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," kata Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Baca juga: Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Anggarannya Tidak Ada
Menteri PU jugamengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan tahun sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kelanjutan proyek IKN dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Baca juga: Dana PU di APBN Diblokir, Pembangunan IKN Terancam Mangkrak?
Terlebih IKN adalah ibu kota baru yang sedang dibangun oleh Indonesia untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Lihat Juga :
