Beasiswa Belum Mampu Tingkatkan APK Pendidikan Tinggi, Kemendikti Susun Strategi Nasional
Minggu, 09 Maret 2025 - 12:22 WIB
loading...
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia saat ini masih di angka 31,45 persen. Foto/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia saat ini masih di angka 31,45 persen. Data ini menunjukkan masih banyak lulusan sekolah menengah di Indonesia yang belum bisa kuliah.
Persentase 31.45 persen itu pun masih jauh dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029 yang menargetkan 38,04 persen.
Baca juga: Bekali SoBi, Retno Marsudi Ajak Penerima Beasiswa Pertamina Berkontribusi Nyata
Diketahui, Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat APK sebesar 31,45% pada tahun 2023, naik dari 31,16% pada tahun 2022, 31,19% pada tahun 2021, dan 30,85% pada tahun 2020.
APK pendidikan tinggi Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Menurut data Bank Dunia tahun 2022, APK pendidikan tinggi di Malaysia mencapai 43%, Thailand 49,29%, dan Singapura 91,09%.
Baca juga: Beasiswa LPDP Ini Dibuka Tiap Awal Bulan, Bisa Kuliah Gratis dan Uang Saku Bulanan
Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Khairul Munadi mengatakan, strategi peningkatan APK selama ini masih bergantung pada pemberian beasiswa .
"Usaha menaikkan APK belum terintegrasi secara optimal dan pendekatannya masih parsial. Karena itu kami mendorong agar hal ini menjadi perhatian bersama," katanya, melalui siaran pers, Minggu (9/3/2025).
Baca juga: PMB Unhan 2025 Ditutup 28 Februari, Bisa Kuliah Kedokteran Gratis
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah merancang strategi yang lebih menyeluruh guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung pendanaan pendidikan bagi putra-putri di wilayah masing-masing.
Pemerintah pusat menilai bahwa keterlibatan daerah, terutama di wilayah dengan APK rendah, dapat memperluas akses bagi calon mahasiswa yang selama ini kesulitan mendapatkan bantuan pendidikan dari skema beasiswa nasional.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mendiversifikasi skema beasiswa. Salah satunya dengan menyediakan program khusus bagi mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar dapat mengenyam pendidikan tinggi serta berkontribusi dalam pembangunan di daerah mereka.
Baca juga: MNC University dan FFI Bersinergi, Ada Beasiswa Eksklusif untuk Atlet Futsal Berprestasi
Para penerima beasiswa nantinya diwajibkan untuk kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan studi, sehingga mereka dapat berperan sebagai penggerak pembangunan di komunitas masing-masing.
Agar strategi ini lebih efektif, integrasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek menjadi langkah krusial. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kondisi APK di berbagai wilayah.
Selain meningkatkan akses pendidikan, tantangan lain yang harus diatasi adalah kesenjangan dalam distribusi beasiswa . Selama ini, bantuan pendidikan seringkali lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu, seperti laki-laki dan mereka yang sudah memiliki akses terhadap informasi serta jaringan yang memadai. Akibatnya, masyarakat dari daerah 3T dan kelompok ekonomi lemah masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan pendidikan tinggi.
Khairul menjelaskan, upaya pemerataan akses pendidikan juga perlu melibatkan mobilisasi tenaga pengajar serta pemberian insentif bagi perguruan tinggi . Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki mekanisme rekrutmen serta memperluas kesempatan pendidikan tinggi secara lebih merata.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. "Tanpa dukungan yang menyeluruh, target APK sebesar 38,04% pada tahun 2029 akan sulit tercapai," pungkasnya.
Persentase 31.45 persen itu pun masih jauh dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029 yang menargetkan 38,04 persen.
Baca juga: Bekali SoBi, Retno Marsudi Ajak Penerima Beasiswa Pertamina Berkontribusi Nyata
Diketahui, Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat APK sebesar 31,45% pada tahun 2023, naik dari 31,16% pada tahun 2022, 31,19% pada tahun 2021, dan 30,85% pada tahun 2020.
APK pendidikan tinggi Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Menurut data Bank Dunia tahun 2022, APK pendidikan tinggi di Malaysia mencapai 43%, Thailand 49,29%, dan Singapura 91,09%.
Baca juga: Beasiswa LPDP Ini Dibuka Tiap Awal Bulan, Bisa Kuliah Gratis dan Uang Saku Bulanan
Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Khairul Munadi mengatakan, strategi peningkatan APK selama ini masih bergantung pada pemberian beasiswa .
"Usaha menaikkan APK belum terintegrasi secara optimal dan pendekatannya masih parsial. Karena itu kami mendorong agar hal ini menjadi perhatian bersama," katanya, melalui siaran pers, Minggu (9/3/2025).
Baca juga: PMB Unhan 2025 Ditutup 28 Februari, Bisa Kuliah Kedokteran Gratis
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah merancang strategi yang lebih menyeluruh guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung pendanaan pendidikan bagi putra-putri di wilayah masing-masing.
Pemerintah pusat menilai bahwa keterlibatan daerah, terutama di wilayah dengan APK rendah, dapat memperluas akses bagi calon mahasiswa yang selama ini kesulitan mendapatkan bantuan pendidikan dari skema beasiswa nasional.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mendiversifikasi skema beasiswa. Salah satunya dengan menyediakan program khusus bagi mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar dapat mengenyam pendidikan tinggi serta berkontribusi dalam pembangunan di daerah mereka.
Baca juga: MNC University dan FFI Bersinergi, Ada Beasiswa Eksklusif untuk Atlet Futsal Berprestasi
Para penerima beasiswa nantinya diwajibkan untuk kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan studi, sehingga mereka dapat berperan sebagai penggerak pembangunan di komunitas masing-masing.
Agar strategi ini lebih efektif, integrasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek menjadi langkah krusial. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kondisi APK di berbagai wilayah.
Selain meningkatkan akses pendidikan, tantangan lain yang harus diatasi adalah kesenjangan dalam distribusi beasiswa . Selama ini, bantuan pendidikan seringkali lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu, seperti laki-laki dan mereka yang sudah memiliki akses terhadap informasi serta jaringan yang memadai. Akibatnya, masyarakat dari daerah 3T dan kelompok ekonomi lemah masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan pendidikan tinggi.
Khairul menjelaskan, upaya pemerataan akses pendidikan juga perlu melibatkan mobilisasi tenaga pengajar serta pemberian insentif bagi perguruan tinggi . Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki mekanisme rekrutmen serta memperluas kesempatan pendidikan tinggi secara lebih merata.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. "Tanpa dukungan yang menyeluruh, target APK sebesar 38,04% pada tahun 2029 akan sulit tercapai," pungkasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
