Dirjen GTK: Guru Sekolah Rakyat akan Diseleksi dari Lulusan PPG
Rabu, 04 Juni 2025 - 19:56 WIB
loading...
Dirjen GTKPK Kemendikdasmen Prof. Nunuk Suryani dan jajarannya pada konferensi pers mengenai guru di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (4/6/2025). Foto/Kemendikdasmen.
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengambil guru untuk Sekolah Rakyat dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Khususnya fresh graduate yang memiliki komitmen dan semangat tinggi untuk mengabdi sebagai pendidik.
Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPK) Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa rekrutmen ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam mendukung pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah prioritas.
Dalam tahap awal, ujar Nunuk, pemerintah merencanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat, dengan kebutuhan sekitar 1.514 guru yang akan mendampingi dan membina siswa-siswi secara intensif dalam sistem boarding school.
Baca juga: Prabowo Gagas Sekolah Rakyat dan Unggulan Garuda, Pratikno: Pemerataan Sekaligus Peningkatan Kualitas
Nunuk menjelaskan, guru untuk Sekolah Rakyat akan diambil dari guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari PPG. Jumlah guru yang akan disiapkan akan mencapai tiga kali lipat dari total kebutuhan sehingga bisa diseleksi dengan baik oleh Kemensos.
Ia menambahkan, para guru yang akan direkrut tidak hanya memiliki sertifikat PPG, tetapi juga akan melewati berbagai tahapan seleksi ketat, termasuk tes kemampuan Bahasa Inggris, uji karakter, serta kesediaan tinggal di asrama bersama para siswa.
Baca juga: 63 Sekolah Rakyat Beroperasi Juli 2025, Kemensos: Sisanya Tahun Berikutnya
“Kalau untuk sekolah rakyat, gurunya itu dari lulusan PPG, jadi masih fresh graduate, yang akan diikutkan seleksi. Bukannya redistribusi karena ternyata lokasi-lokasi Sekolah Rakyat itu guru-guru sekitarnya itu tidak berlebih guru, jadi ga bisa dipindah,” katanya di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (4/6/2025).
Guru-guru tersebut, jelas Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) ini nantinya akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu di Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama.
Baca juga: Siapa Calon Guru di Sekolah Rakyat? Gus Ipul Beri Bocoran Ini
“Mereka harus tinggal di asrama, harus mendampingi anak-anak, paradigma baru itu akan sulit kalau mereka (guru) itu sudah senior,” ujarnya menjelaskan alas an guru Sekolah Rakyat itu dari lulusan PPG.
Proses rekrutmen akan diawali dengan usulan formasi dari Kementerian Sosial kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang kemudian akan membentuk Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan melibatkan Kemendikbudristek.
Adapun kebutuhan Kepala Sekolah (KS) untuk Sekolah Rakyat juga telah diidentifikasi. Pemerintah hanya akan menempatkan kepala sekolah dari kalangan ASN yang telah berpengalaman dan memenuhi kriteria sesuai Permendikbud, serta bersedia dipindahkan ke lokasi Sekolah Rakyat.
Prof. Nunuk menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya untuk mengisi kekosongan guru di Sekolah Rakyat, tetapi juga sebagai strategi menjaga keseimbangan distribusi guru secara nasional, mengingat saat ini Indonesia masih mengalami kekurangan guru aktif hingga 700.000 orang.
“Kalau kita mengambil dari guru ASN yang sudah ada, maka akan memperparah kekurangan guru di sekolah asal mereka. Karena itu, kita harus cermat dan inovatif dalam pengadaan guru baru, sekaligus memberi peluang bagi lulusan PPG untuk mengabdi,” paparnya.
Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPK) Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa rekrutmen ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam mendukung pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah prioritas.
Dalam tahap awal, ujar Nunuk, pemerintah merencanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat, dengan kebutuhan sekitar 1.514 guru yang akan mendampingi dan membina siswa-siswi secara intensif dalam sistem boarding school.
Baca juga: Prabowo Gagas Sekolah Rakyat dan Unggulan Garuda, Pratikno: Pemerataan Sekaligus Peningkatan Kualitas
Nunuk menjelaskan, guru untuk Sekolah Rakyat akan diambil dari guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari PPG. Jumlah guru yang akan disiapkan akan mencapai tiga kali lipat dari total kebutuhan sehingga bisa diseleksi dengan baik oleh Kemensos.
Ia menambahkan, para guru yang akan direkrut tidak hanya memiliki sertifikat PPG, tetapi juga akan melewati berbagai tahapan seleksi ketat, termasuk tes kemampuan Bahasa Inggris, uji karakter, serta kesediaan tinggal di asrama bersama para siswa.
Baca juga: 63 Sekolah Rakyat Beroperasi Juli 2025, Kemensos: Sisanya Tahun Berikutnya
“Kalau untuk sekolah rakyat, gurunya itu dari lulusan PPG, jadi masih fresh graduate, yang akan diikutkan seleksi. Bukannya redistribusi karena ternyata lokasi-lokasi Sekolah Rakyat itu guru-guru sekitarnya itu tidak berlebih guru, jadi ga bisa dipindah,” katanya di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (4/6/2025).
Guru-guru tersebut, jelas Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) ini nantinya akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu di Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama.
Baca juga: Siapa Calon Guru di Sekolah Rakyat? Gus Ipul Beri Bocoran Ini
“Mereka harus tinggal di asrama, harus mendampingi anak-anak, paradigma baru itu akan sulit kalau mereka (guru) itu sudah senior,” ujarnya menjelaskan alas an guru Sekolah Rakyat itu dari lulusan PPG.
Proses rekrutmen akan diawali dengan usulan formasi dari Kementerian Sosial kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang kemudian akan membentuk Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan melibatkan Kemendikbudristek.
Adapun kebutuhan Kepala Sekolah (KS) untuk Sekolah Rakyat juga telah diidentifikasi. Pemerintah hanya akan menempatkan kepala sekolah dari kalangan ASN yang telah berpengalaman dan memenuhi kriteria sesuai Permendikbud, serta bersedia dipindahkan ke lokasi Sekolah Rakyat.
Prof. Nunuk menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya untuk mengisi kekosongan guru di Sekolah Rakyat, tetapi juga sebagai strategi menjaga keseimbangan distribusi guru secara nasional, mengingat saat ini Indonesia masih mengalami kekurangan guru aktif hingga 700.000 orang.
“Kalau kita mengambil dari guru ASN yang sudah ada, maka akan memperparah kekurangan guru di sekolah asal mereka. Karena itu, kita harus cermat dan inovatif dalam pengadaan guru baru, sekaligus memberi peluang bagi lulusan PPG untuk mengabdi,” paparnya.
(nnz)
Lihat Juga :
