Sekolah Rakyat Ditinggalkan Ratusan Siswa dan Guru, Guru Besar IPB: Programnya Baik, Tapi...
Sabtu, 09 Agustus 2025 - 12:16 WIB
loading...
Sekolah Rakyat baru saja diluncurkan beberapa pekan namun ada ratusan siswa dan guru yang mundur. Foto/Aldhi Chandra.
A
A
A
JAKARTA - Sekolah Rakyat baru saja diluncurkan beberapa pekan namun ada ratusan siswa dan guru yang mundur. Pakar sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat dari IPB University, Prof Lala M Kolopaking pun memberikan tanggapan.
Sebelumnya, sebanyak 115 siswa Sekolah Rakyat hengkang dari sekolah berasrama tersebut. Paling banyak berasal dari Jawa dan Sulawesi.
Sementara 143 guru Sekolah Rakyat juga menyatakan mundur. Menteri Sosial menyatakan Kemensos sudah mempunyai para pengganti guru dan siswa yang mundur dengan yang baru.
Baca juga: Rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat Tahap 2 2025 Dibuka, Kuota 853
Prof Lala menilai bahwa persoalan ini menunjukkan perlunya pendekatan sosial budaya yang lebih mendalam serta pelibatan masyarakat secara partisipatif sejak awal.
"Program Sekolah Rakyat itu tujuannya sangat baik, ingin membantu masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi mestinya ada pemetaan sosial budaya terlebih dahulu, agar program ini menyentuh kebutuhan dan karakter masyarakat setempat," ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (9/8/2022).
Guru Besar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University itu menekankan pentingnya menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek penerima program.
Baca juga: Anak Buruh Tani Siswi Sekolah Rakyat Blora Juara Lomba Menulis Surat untuk Presiden
“Ini sinyal bahwa membuat program yang baik itu tidak cukup hanya dengan niat, tapi harus dialokasikan pada masyarakat sekitar dengan pendekatan dialog. Jadi ada dialog yang dibangun, sehingga mereka paham,” ungkapnya.
Menurutnya, absennya pendekatan partisipatif bisa menjadi penyebab utama ketidakbetahan siswa. "Kalau katanya tidak betah, boleh jadi orang yang sekolah di situ memang jauh dari budaya lokal. Bisa jadi mereka mengalami homesick," jelasnya.
Menanggapi model sekolah berasrama yang digunakan di beberapa Sekolah Rakyat, Prof Lala menilai metode ini sebenarnya cocok untuk anak-anak dari keluarga rentan di desa. “Boarding itu satu pilihan metode pendidikan, yang bisa membentuk karakter lebih kuat,” ujarnya.
Baca juga: Dukung Inisiatif Kemensos, Partai Perindo: Sekolah Rakyat Hadir untuk Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem
Namun, ia menggarisbawahi bahwa adaptasi adalah tantangan besar dalam model ini. “Orang keluar dari rumah itu perlu dampingan adaptasi. Tidak bisa langsung dipaksa masuk asrama tanpa persiapan sosial hingga aspek psikologis mereka yang akan belajar,” tegasnya.
Kunci keberhasilan sekolah berasrama, menurutnya, terletak pada proses awal—dialog, pemetaan sosial, serta seleksi siswa yang mempertimbangkan kondisi sosial budaya mereka.
"Selama prosesnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat sejak awal, sekolahnya akan lebih mudah diterima. Jangan sampai semuanya diputuskan dari atas tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kecerdasan kontekstual yang akan dicapai.”
Agar Sekolah Rakyat lebih diterima, Prof Lala menegaskan perlunya komunikasi dialogis sejak perencanaan. “Komunikasi itu dialog. Harus menyiapkan masyarakat sekitar atas kehadiran sekolah tersebut,” paparnya.
Ia mengkritisi pendekatan afirmatif top-down cenderung instruktif. “Perlu dilengkapi model pendidikan yang membebaskan. Sekolah perlu disiapkan bersama pihak-pihak berkepentingan sejak awal.
Menurutnya, dialog ini penting untuk menciptakan kesadaran bersama bahwa sekolah bukan hanya bangunan fisik, tapi juga sarana membangun masa depan. “Jangan hanya melihat fasilitas fisik, tapi juga pemahaman psikologis stakeholders,” ujarnya.
Kejelasan Definisi-Relevansi Kurikulum
Untuk menjamin keberlanjutan Sekolah Rakyat, Prof Lala menekankan dua hal: kejelasan definisi “tidak mampu” serta relevansi kurikulum dengan potensi ekonomi lokal.
"Harus jelas dulu, tidak mampu itu secara ekonomi, akses, atau akademik? Lalu yang paling penting, kurikulum harus disesuaikan dengan lingkungan siswa," katanya.
Ia mencontohkan, sekolah di daerah perkebunan karet sebaiknya mengajarkan materi umum dan mengenalkan keterampilan seputar industrialisasi karet.
Sementara sekolah di wilayah pesisir mendapat fokus tambahan pada industrialisasi sektor maritim. “Agar sejak awal sekolah itu tahu berkesadaran untuk menjadi penggerak ekonomi lokal dan hidupnya sendiri,” tegasnya.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa kesiapan guru juga harus diperhatikan. Guru perlu memahami konteks sosial budaya tempatan (lokal) mereka mengajar agar bisa memberikan pendidikan yang tepat bagi siswa.
Untuk solusi pendidikan yang berkelanjutan, pendekatan human inquiry dan adaptif ekosistem lokal menjadi kunci sukses program seperti Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, sebanyak 115 siswa Sekolah Rakyat hengkang dari sekolah berasrama tersebut. Paling banyak berasal dari Jawa dan Sulawesi.
Sementara 143 guru Sekolah Rakyat juga menyatakan mundur. Menteri Sosial menyatakan Kemensos sudah mempunyai para pengganti guru dan siswa yang mundur dengan yang baru.
Baca juga: Rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat Tahap 2 2025 Dibuka, Kuota 853
Prof Lala menilai bahwa persoalan ini menunjukkan perlunya pendekatan sosial budaya yang lebih mendalam serta pelibatan masyarakat secara partisipatif sejak awal.
"Program Sekolah Rakyat itu tujuannya sangat baik, ingin membantu masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi mestinya ada pemetaan sosial budaya terlebih dahulu, agar program ini menyentuh kebutuhan dan karakter masyarakat setempat," ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (9/8/2022).
Guru Besar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University itu menekankan pentingnya menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek penerima program.
Baca juga: Anak Buruh Tani Siswi Sekolah Rakyat Blora Juara Lomba Menulis Surat untuk Presiden
“Ini sinyal bahwa membuat program yang baik itu tidak cukup hanya dengan niat, tapi harus dialokasikan pada masyarakat sekitar dengan pendekatan dialog. Jadi ada dialog yang dibangun, sehingga mereka paham,” ungkapnya.
Menurutnya, absennya pendekatan partisipatif bisa menjadi penyebab utama ketidakbetahan siswa. "Kalau katanya tidak betah, boleh jadi orang yang sekolah di situ memang jauh dari budaya lokal. Bisa jadi mereka mengalami homesick," jelasnya.
Potensial, Tapi Butuh Pendampingan
Menanggapi model sekolah berasrama yang digunakan di beberapa Sekolah Rakyat, Prof Lala menilai metode ini sebenarnya cocok untuk anak-anak dari keluarga rentan di desa. “Boarding itu satu pilihan metode pendidikan, yang bisa membentuk karakter lebih kuat,” ujarnya.
Baca juga: Dukung Inisiatif Kemensos, Partai Perindo: Sekolah Rakyat Hadir untuk Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem
Namun, ia menggarisbawahi bahwa adaptasi adalah tantangan besar dalam model ini. “Orang keluar dari rumah itu perlu dampingan adaptasi. Tidak bisa langsung dipaksa masuk asrama tanpa persiapan sosial hingga aspek psikologis mereka yang akan belajar,” tegasnya.
Kunci keberhasilan sekolah berasrama, menurutnya, terletak pada proses awal—dialog, pemetaan sosial, serta seleksi siswa yang mempertimbangkan kondisi sosial budaya mereka.
"Selama prosesnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat sejak awal, sekolahnya akan lebih mudah diterima. Jangan sampai semuanya diputuskan dari atas tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kecerdasan kontekstual yang akan dicapai.”
Komunikasi Dialogis jadi Landasan
Agar Sekolah Rakyat lebih diterima, Prof Lala menegaskan perlunya komunikasi dialogis sejak perencanaan. “Komunikasi itu dialog. Harus menyiapkan masyarakat sekitar atas kehadiran sekolah tersebut,” paparnya.
Ia mengkritisi pendekatan afirmatif top-down cenderung instruktif. “Perlu dilengkapi model pendidikan yang membebaskan. Sekolah perlu disiapkan bersama pihak-pihak berkepentingan sejak awal.
Menurutnya, dialog ini penting untuk menciptakan kesadaran bersama bahwa sekolah bukan hanya bangunan fisik, tapi juga sarana membangun masa depan. “Jangan hanya melihat fasilitas fisik, tapi juga pemahaman psikologis stakeholders,” ujarnya.
Kejelasan Definisi-Relevansi Kurikulum
Untuk menjamin keberlanjutan Sekolah Rakyat, Prof Lala menekankan dua hal: kejelasan definisi “tidak mampu” serta relevansi kurikulum dengan potensi ekonomi lokal.
"Harus jelas dulu, tidak mampu itu secara ekonomi, akses, atau akademik? Lalu yang paling penting, kurikulum harus disesuaikan dengan lingkungan siswa," katanya.
Ia mencontohkan, sekolah di daerah perkebunan karet sebaiknya mengajarkan materi umum dan mengenalkan keterampilan seputar industrialisasi karet.
Sementara sekolah di wilayah pesisir mendapat fokus tambahan pada industrialisasi sektor maritim. “Agar sejak awal sekolah itu tahu berkesadaran untuk menjadi penggerak ekonomi lokal dan hidupnya sendiri,” tegasnya.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa kesiapan guru juga harus diperhatikan. Guru perlu memahami konteks sosial budaya tempatan (lokal) mereka mengajar agar bisa memberikan pendidikan yang tepat bagi siswa.
Untuk solusi pendidikan yang berkelanjutan, pendekatan human inquiry dan adaptif ekosistem lokal menjadi kunci sukses program seperti Sekolah Rakyat.
(nnz)
Lihat Juga :