PGRI: Pernyataan Sri Mulyani soal Gaji Guru Berlebihan dan Lukai Hati Pendidik
Selasa, 19 Agustus 2025 - 12:18 WIB
loading...
PB PGRI memberikan tanggapan mengenai pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai gaji guru dan dosen yang rendah. Foto/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - PB PGRI memberikan tanggapan mengenai pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai gaji guru dan dosen yang rendah. PGRI menilai pernyataan itu berlebihan dan menyakitkan.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani disorot ketika berbicara mengenai gaji guru dan dosen di Konvensi Sains dan Teknologi Industri Indonesia (KSTI) di Bandung.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," katanya mengutip YouTube Kemendiktisaintek.
Baca juga: Viral Sri Mulyani Singgung Gaji Guru dan Dosen Rendah, Ini Riwayat Pendidikannya
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," lanjut Sri Mulyani yang kemudian viral dan menjadi sorotan publik.
Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI Wijaya mengatakan, PGRI menyesalkan adanya pernyataan Menteri Keuangan bahwa "apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat" yang viral dimaknai profesi guru sebagai “beban negara”.
"Pernyataan itu dinilai berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya, melalui siaran pers, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: P2G Tagih Janji Prabowo Soal Upah Minimum Guru Honorer: Masih Ada yang Digaji Rp200 Ribu
PGRI mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik. Alih-alih melontarkan ucapan yang merendahkan martabat dan menyakiti guru, kebijakan seharusnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, percepatan pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK, serta pemenuhan hak-hak guru sesuai amanat Undang-Undang.
“Kalau mau disebut beban negara, "Yang patut disebut sebagai beban negara adalah mereka yang memakan dan menghabiskan uang negara tanpa tanggung jawab, seperti para koruptor. Guru justru mengabdi meski tanpa bayaran layak, mendidik anak-anak bangsa di pelosok negeri lebih dari 62 juta Murid," lanjutnya.
Wijaya mengingatkan, profesi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan pengabdian yang menopang masa depan bangsa.
Wijaya melanjutkan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada 2022 jumlah guru honorer mencapai 704.503 orang, ditambah 141.724 guru tidak tetap (GTT) kabupaten/kota serta 13.328 GTT provinsi.
Untuk mengurangi kesenjangan, pemerintah telah mengangkat 774.999 guru menjadi ASN PPPK hingga awal 2024, dengan target mencapai 1 juta guru PPPK. Jabatan guru bahkan mendominasi ASN PPPK secara nasional, dengan jumlah mencapai sekitar 770 ribu orang.
Meski demikian, pemerataan guru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan besar. Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata.
"Hingga kini, banyak guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di pelosok," lanjutnya.
Wijaya menungkapkan, pengabdian guru di lapangan memperlihatkan fakta berbeda dari stigma “beban negara”. Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga tiga kali seminggu karena ketiadaan internet dan listrik.
Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, seorang guru honorer bernama Rudi Hartono setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu, bahkan menggendong muridnya ketika arus deras agar mereka tetap bisa bersekolah.
"Sementara di Lebak, Banten, Jubaedah sudah 30 tahun berjalan kaki menembus jalan hutan, meski pernah terperosok jurang, demi memastikan anak-anak di desanya tetap belajar," pungkasnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani disorot ketika berbicara mengenai gaji guru dan dosen di Konvensi Sains dan Teknologi Industri Indonesia (KSTI) di Bandung.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," katanya mengutip YouTube Kemendiktisaintek.
Baca juga: Viral Sri Mulyani Singgung Gaji Guru dan Dosen Rendah, Ini Riwayat Pendidikannya
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," lanjut Sri Mulyani yang kemudian viral dan menjadi sorotan publik.
Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI Wijaya mengatakan, PGRI menyesalkan adanya pernyataan Menteri Keuangan bahwa "apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat" yang viral dimaknai profesi guru sebagai “beban negara”.
"Pernyataan itu dinilai berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya, melalui siaran pers, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: P2G Tagih Janji Prabowo Soal Upah Minimum Guru Honorer: Masih Ada yang Digaji Rp200 Ribu
PGRI mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik. Alih-alih melontarkan ucapan yang merendahkan martabat dan menyakiti guru, kebijakan seharusnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, percepatan pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK, serta pemenuhan hak-hak guru sesuai amanat Undang-Undang.
“Kalau mau disebut beban negara, "Yang patut disebut sebagai beban negara adalah mereka yang memakan dan menghabiskan uang negara tanpa tanggung jawab, seperti para koruptor. Guru justru mengabdi meski tanpa bayaran layak, mendidik anak-anak bangsa di pelosok negeri lebih dari 62 juta Murid," lanjutnya.
Wijaya mengingatkan, profesi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan pengabdian yang menopang masa depan bangsa.
Wijaya melanjutkan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada 2022 jumlah guru honorer mencapai 704.503 orang, ditambah 141.724 guru tidak tetap (GTT) kabupaten/kota serta 13.328 GTT provinsi.
Untuk mengurangi kesenjangan, pemerintah telah mengangkat 774.999 guru menjadi ASN PPPK hingga awal 2024, dengan target mencapai 1 juta guru PPPK. Jabatan guru bahkan mendominasi ASN PPPK secara nasional, dengan jumlah mencapai sekitar 770 ribu orang.
Meski demikian, pemerataan guru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan besar. Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata.
"Hingga kini, banyak guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di pelosok," lanjutnya.
Wijaya menungkapkan, pengabdian guru di lapangan memperlihatkan fakta berbeda dari stigma “beban negara”. Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga tiga kali seminggu karena ketiadaan internet dan listrik.
Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, seorang guru honorer bernama Rudi Hartono setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu, bahkan menggendong muridnya ketika arus deras agar mereka tetap bisa bersekolah.
"Sementara di Lebak, Banten, Jubaedah sudah 30 tahun berjalan kaki menembus jalan hutan, meski pernah terperosok jurang, demi memastikan anak-anak di desanya tetap belajar," pungkasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
