Sosiolog IPB: Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk Jadi Simbol Pembangkangan Sipil
Jum'at, 26 September 2025 - 13:42 WIB
loading...
Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk kini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Foto/Dok/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk kini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap fasilitas pengawalan pejabat di jalan raya yang dinilai kerap disalahgunakan. Respons cepat datang dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri langsung mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan. Polri juga sedang menyusun ulang aturan baru agar penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu dan benar-benar darurat.
Baca juga: Dukung Setop Tot Tot Wuk Wuk, Qodari Ingatkan Pejabat Nggak Boleh Flexing
Tak hanya itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengeluarkan surat edaran yang menegaskan agar para pejabat tidak lagi sembarangan menggunakan fasilitas sirene maupun strobo saat berkendara.
Sosiolog IPB University, Dr Ivanovich Agusta, menilai fenomena ini bukan sekadar tren biasa. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan bentuk civil disobedience atau pembangkangan sipil.
“Masyarakat kini sedang memproduksi sanksi sosial yang lebih keras dibandingkan otoritas negara,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri langsung mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan. Polri juga sedang menyusun ulang aturan baru agar penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu dan benar-benar darurat.
Baca juga: Dukung Setop Tot Tot Wuk Wuk, Qodari Ingatkan Pejabat Nggak Boleh Flexing
Tak hanya itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengeluarkan surat edaran yang menegaskan agar para pejabat tidak lagi sembarangan menggunakan fasilitas sirene maupun strobo saat berkendara.
Sosiolog IPB University, Dr Ivanovich Agusta, menilai fenomena ini bukan sekadar tren biasa. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan bentuk civil disobedience atau pembangkangan sipil.
“Masyarakat kini sedang memproduksi sanksi sosial yang lebih keras dibandingkan otoritas negara,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Lihat Juga :
