Forum IPP Unika Atma Jaya Tekankan Pentingnya Evidence-Based Policy di Indonesia
Sabtu, 01 November 2025 - 12:39 WIB
loading...
Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya (UAJ) menggelar Diskusi Publik bertajuk Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia. Foto/UAJ.
A
A
A
JAKARTA - Di tengah perubahan sosial-politik yang pesat, kebutuhan akan perumus kebijakan yang berpikir kritis dan berbasis bukti menjadi semakin mendesak.
Hal ini yang dibahas diDiskusi Publik bertajuk “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia yang diselenggarakan Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya (UAJ).
Forum ini mempertemukan para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi lintas sektor untuk membahas arah baru pendidikan kebijakan publik di Indonesia. Di tengah perubahan sosial-politik yang pesat, kebutuhan akan perumus kebijakan yang berpikir kritis dan berbasis bukti menjadi semakin mendesak.
Baca juga: Wujudkan Indonesia Emas 2045, LAN-Kemendagri Minta Kebijakan Daerah Berbasis Bukti
Dalam sambutan pembuka, Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, menekankan bahwa visi Indonesia Emas hanya dapat terwujud jika universitas turut menjadi bagian dari penguatan kebijakan publik di Indonesia. Yuda menilai bahwa peran perguruan tinggi tak berhenti pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penciptaan produk kebijakan berbasis bukti ilmiah yang berdampak bagi masyarakat.
"Kebijakan publik yang baik lahir dari riset yang kuat dan kolaborasi lintas disiplin. Karena itu, pendidikan kebijakan publik menjadi sangat penting agar setiap keputusan didukung oleh evidence yang kokoh dan nilai kemanusiaan yang jelas," tuturnya, melalui siaran pers, Sabtu (1/11/2025).
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif IPP, Salvatore Simarmata. Dosen yang akrab disapa Tore ini menilai pentingnya mengkaji ulang arah pendidikan kebijakan publik di Indonesia di tengah berbagai tantangan dan peluang yang ada. Selanjutnya, menurut Tore, IPP UAJ berkomitmen mewujudkan evidence-based policy untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif.
"Forum ini menjadi wadah untuk menampung gagasan dan memajukan isu-isu kebijakan publik yang berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Melalui riset kolaboratif, advokasi, dan dialog lintas sektor, kami berharap terjalin kerja sama yang lebih luas untuk membangun Indonesia yang berkeadilan dan berbasis bukti,” ungkap Tore.
Sorotan mengenai arah masa depan pendidikan kebijakan publik turut diperdalam oleh Keynote Speech dari Walter F. LaFeber Professor of Government and Public Policy, Cornell University, Prof. Thomas Pepinsky. Mengusung topik "Public Policy Education: State of the Field and Future Directions," ia menyoroti pentingnya membangun sistem pendidikan kebijakan publik yang tangguh relevan, dan berorientasi pada dampak nyata.
Ia menggarisbawahi ada enam hal mendasar yang menjadi pijakan setiap lembaga pendidikan kebijakan publik, yakni siapa mahasiswa yang diajar, jenjang pendidikan yang ditawarkan, siapa pengajarnya, fokus bidang yang dikembangkan, sumber daya yang tersedia, dan dampak yang ingin dicapai.
Menurutnya, pendidikan kebijakan publik tak hanya soal struktur akademik, tetapi juga soal arah moral dan intelektual. Ia menekankan bahwa kemajuan bidang ini bergantung pada kepemimpinan visioner, komitmen terhadap riset yang bermakna, serta kemitraan lintas disiplin dan lembaga.
"Kepemimpinan tidak hanya datang dari kepala institusi, tapi juga dari para pendidik dan mahasiswa yang berani berpikir visioner demi membangun sistem pendidikan kebijakan yang lebih baik," tegas Thomas.
Diskusi kemudian berlanjut dalam sesi panel yang menghadirkan sembilan narasumber lintas bidang. Panel pertama, bertajuk “Urgensi Pendidikan Kebijakan Publik Lanjutan,” membuka rangkaian dengan paparan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufiq, menyusul kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, serta Founder dan CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami.
Usai menyoroti urgensi pendidikan lanjutan di bidang kebijakan publik, pembahasan berlanjut ke Panel kedua yang mengupas “Peluang dan Tantangan Pendidikan Kebijakan Publik Lanjutan.” Diskusi ini diawali oleh Akademisi School of Government and Public Policy, Dwi Agus Yuliantoro, disambung dengan IPP Senior Research Fellow sekaligus Dosen FEB UAJ, Agustinus Prasetyantoko, kemudian Policy Partnership Lead SKALA, Iskhak Fatonie, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo.
Hal ini yang dibahas diDiskusi Publik bertajuk “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia yang diselenggarakan Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya (UAJ).
Forum ini mempertemukan para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi lintas sektor untuk membahas arah baru pendidikan kebijakan publik di Indonesia. Di tengah perubahan sosial-politik yang pesat, kebutuhan akan perumus kebijakan yang berpikir kritis dan berbasis bukti menjadi semakin mendesak.
Baca juga: Wujudkan Indonesia Emas 2045, LAN-Kemendagri Minta Kebijakan Daerah Berbasis Bukti
Dalam sambutan pembuka, Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, menekankan bahwa visi Indonesia Emas hanya dapat terwujud jika universitas turut menjadi bagian dari penguatan kebijakan publik di Indonesia. Yuda menilai bahwa peran perguruan tinggi tak berhenti pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penciptaan produk kebijakan berbasis bukti ilmiah yang berdampak bagi masyarakat.
"Kebijakan publik yang baik lahir dari riset yang kuat dan kolaborasi lintas disiplin. Karena itu, pendidikan kebijakan publik menjadi sangat penting agar setiap keputusan didukung oleh evidence yang kokoh dan nilai kemanusiaan yang jelas," tuturnya, melalui siaran pers, Sabtu (1/11/2025).
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif IPP, Salvatore Simarmata. Dosen yang akrab disapa Tore ini menilai pentingnya mengkaji ulang arah pendidikan kebijakan publik di Indonesia di tengah berbagai tantangan dan peluang yang ada. Selanjutnya, menurut Tore, IPP UAJ berkomitmen mewujudkan evidence-based policy untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif.
"Forum ini menjadi wadah untuk menampung gagasan dan memajukan isu-isu kebijakan publik yang berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Melalui riset kolaboratif, advokasi, dan dialog lintas sektor, kami berharap terjalin kerja sama yang lebih luas untuk membangun Indonesia yang berkeadilan dan berbasis bukti,” ungkap Tore.
Sorotan mengenai arah masa depan pendidikan kebijakan publik turut diperdalam oleh Keynote Speech dari Walter F. LaFeber Professor of Government and Public Policy, Cornell University, Prof. Thomas Pepinsky. Mengusung topik "Public Policy Education: State of the Field and Future Directions," ia menyoroti pentingnya membangun sistem pendidikan kebijakan publik yang tangguh relevan, dan berorientasi pada dampak nyata.
Ia menggarisbawahi ada enam hal mendasar yang menjadi pijakan setiap lembaga pendidikan kebijakan publik, yakni siapa mahasiswa yang diajar, jenjang pendidikan yang ditawarkan, siapa pengajarnya, fokus bidang yang dikembangkan, sumber daya yang tersedia, dan dampak yang ingin dicapai.
Menurutnya, pendidikan kebijakan publik tak hanya soal struktur akademik, tetapi juga soal arah moral dan intelektual. Ia menekankan bahwa kemajuan bidang ini bergantung pada kepemimpinan visioner, komitmen terhadap riset yang bermakna, serta kemitraan lintas disiplin dan lembaga.
"Kepemimpinan tidak hanya datang dari kepala institusi, tapi juga dari para pendidik dan mahasiswa yang berani berpikir visioner demi membangun sistem pendidikan kebijakan yang lebih baik," tegas Thomas.
Diskusi kemudian berlanjut dalam sesi panel yang menghadirkan sembilan narasumber lintas bidang. Panel pertama, bertajuk “Urgensi Pendidikan Kebijakan Publik Lanjutan,” membuka rangkaian dengan paparan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufiq, menyusul kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, serta Founder dan CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami.
Usai menyoroti urgensi pendidikan lanjutan di bidang kebijakan publik, pembahasan berlanjut ke Panel kedua yang mengupas “Peluang dan Tantangan Pendidikan Kebijakan Publik Lanjutan.” Diskusi ini diawali oleh Akademisi School of Government and Public Policy, Dwi Agus Yuliantoro, disambung dengan IPP Senior Research Fellow sekaligus Dosen FEB UAJ, Agustinus Prasetyantoko, kemudian Policy Partnership Lead SKALA, Iskhak Fatonie, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo.
(nnz)
Lihat Juga :
