16.500 Guru Terdampak Bencana Sumatera Akan Diberi Tunjangan Rp2 Juta
Kamis, 18 Desember 2025 - 15:27 WIB
loading...
Kemendikdasmen akan memberikan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta per orang kepada 16.500 guru yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Foto/YouTube BPMI.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memberikan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta per orang kepada 16.500 guru yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Total anggaran yang disiapkan untuk tunjangan tersebut mencapai Rp35 miliar dan saat ini masih dalam proses revisi Anggaran Tahun 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Baca juga: Warning Bank Dunia: Banjir Sumatera Ancaman Serius bagi Ekonomi RI
“Tunjangan khusus guru di daerah bencana, Rp35 miliar untuk anggaran dari revisi, yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” ujar Mu’ti di hadapan Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih.
Mu'ti mengatakan selain guru, dampak banjir juga dirasakan oleh ratusan ribu siswa dan ribuan satuan pendidikan. Berdasarkan data sementara per Minggu (14/12/2025) pukul 17.00 WIB, sebanyak 3.274 satuan pendidikan terdampak banjir di tiga provinsi tersebut. Rinciannya meliputi 767 PAUD, 1.343 SD, 621 SMP, 268 SMA, 136 SMK, 23 PKBM, 30 SLB, serta 86 lembaga kursus dan pelatihan.
Baca juga: Update Bencana Sumatera: 1.053 Korban Meninggal Akibat Banjir dan Longsor
"Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan, Bapak Presiden," ujar Mu'ti.
Jumlah siswa terdampak tercatat mencapai 276.249 orang, sementara guru yang terdampak sebanyak 25.936 orang. Kerusakan infrastruktur pendidikan juga cukup signifikan, dengan 6.431 ruang kelas rusak serta 3.489 fasilitas lain seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, hingga perangkat TIK (IFP) yang sebelumnya telah dikirim ke sekolah namun terendam banjir. Selain itu, sebanyak 3.420 toilet sekolah dilaporkan rusak.
Untuk merespons kondisi tersebut, Mu'ti mengatakan pihaknya telah menyalurkan berbagai bantuan darurat, baik dalam bentuk barang maupun dana. Bantuan barang meliputi 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 paket school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 pasang sepatu, 700 family kit, serta 65.000 eksemplar buku teks dan nonteks.
"Kemudian untuk bantuan dalam bentuk uang Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting yang kami miliki sekarang ini, 18,53 miliar dari anggaran revisi," tambah Mu'ti.
Mu’ti juga melaporkan perkembangan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak. Di Aceh, pembelajaran telah berjalan sebagian di 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak, dengan tiga daerah—Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe—sudah melaksanakan pembelajaran penuh.
Di Sumatera Barat, seluruh daerah terdampak telah memulai pembelajaran kecuali 93 sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025.
Sementara di Sumatera Utara, dari 18 kabupaten/kota terdampak, lima daerah masih melaksanakan pembelajaran sebagian dan 13 daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran penuh.
Mu'ti pun menyampaikan skenario kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Dimana, untuk tanggap darurat 0 sampai 3 bulan pertama Penyesuaian kurikulum minimum esensial. "Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana," jelasnya.
Kedua, Pengembangan bahan belajar darurat. Ketiga, Metode pembelajaran adaptif. Keempat, Dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran. Kelima, Asesmen yang sangat sederhana; tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.
Untuk pemulihan dini 3 sampai 12 bulan, pertama kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. Ketiga, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Keempat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana.
"Kemudian pemulihan lanjutan 1 sampai 3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat," tutup Mu'ti.
Total anggaran yang disiapkan untuk tunjangan tersebut mencapai Rp35 miliar dan saat ini masih dalam proses revisi Anggaran Tahun 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Baca juga: Warning Bank Dunia: Banjir Sumatera Ancaman Serius bagi Ekonomi RI
“Tunjangan khusus guru di daerah bencana, Rp35 miliar untuk anggaran dari revisi, yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” ujar Mu’ti di hadapan Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih.
Mu'ti mengatakan selain guru, dampak banjir juga dirasakan oleh ratusan ribu siswa dan ribuan satuan pendidikan. Berdasarkan data sementara per Minggu (14/12/2025) pukul 17.00 WIB, sebanyak 3.274 satuan pendidikan terdampak banjir di tiga provinsi tersebut. Rinciannya meliputi 767 PAUD, 1.343 SD, 621 SMP, 268 SMA, 136 SMK, 23 PKBM, 30 SLB, serta 86 lembaga kursus dan pelatihan.
Baca juga: Update Bencana Sumatera: 1.053 Korban Meninggal Akibat Banjir dan Longsor
"Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan, Bapak Presiden," ujar Mu'ti.
Jumlah siswa terdampak tercatat mencapai 276.249 orang, sementara guru yang terdampak sebanyak 25.936 orang. Kerusakan infrastruktur pendidikan juga cukup signifikan, dengan 6.431 ruang kelas rusak serta 3.489 fasilitas lain seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, hingga perangkat TIK (IFP) yang sebelumnya telah dikirim ke sekolah namun terendam banjir. Selain itu, sebanyak 3.420 toilet sekolah dilaporkan rusak.
Untuk merespons kondisi tersebut, Mu'ti mengatakan pihaknya telah menyalurkan berbagai bantuan darurat, baik dalam bentuk barang maupun dana. Bantuan barang meliputi 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 paket school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 pasang sepatu, 700 family kit, serta 65.000 eksemplar buku teks dan nonteks.
"Kemudian untuk bantuan dalam bentuk uang Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting yang kami miliki sekarang ini, 18,53 miliar dari anggaran revisi," tambah Mu'ti.
Mu’ti juga melaporkan perkembangan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak. Di Aceh, pembelajaran telah berjalan sebagian di 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak, dengan tiga daerah—Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe—sudah melaksanakan pembelajaran penuh.
Di Sumatera Barat, seluruh daerah terdampak telah memulai pembelajaran kecuali 93 sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025.
Sementara di Sumatera Utara, dari 18 kabupaten/kota terdampak, lima daerah masih melaksanakan pembelajaran sebagian dan 13 daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran penuh.
Mu'ti pun menyampaikan skenario kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Dimana, untuk tanggap darurat 0 sampai 3 bulan pertama Penyesuaian kurikulum minimum esensial. "Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana," jelasnya.
Kedua, Pengembangan bahan belajar darurat. Ketiga, Metode pembelajaran adaptif. Keempat, Dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran. Kelima, Asesmen yang sangat sederhana; tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.
Untuk pemulihan dini 3 sampai 12 bulan, pertama kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. Ketiga, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Keempat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana.
"Kemudian pemulihan lanjutan 1 sampai 3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat," tutup Mu'ti.
(nnz)
Lihat Juga :
