Sekolah Rakyat Dinilai Mampu Perluas Akses Pendidikan Berkualitas
Selasa, 20 Januari 2026 - 19:30 WIB
loading...
Sekolah Rakyat menunjukkan peran aktif negara dalam mengurangi ketimpangan pendidikan. Foto/Dok/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) di 34 provinsi pada Senin, 12 Januari 2026, sebagai bagian dari program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama, di mana seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar siswa ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Dalam peresmian di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Presiden menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berasrama gratis menjadi instrumen negara untuk memperluas akses pendidikan dasar yang merata dan inklusif.
Baca juga: Prabowo Minta TNI-Polri Dukung Pelaksanaan Sekolah Rakyat
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai kehadiran Sekolah Rakyat menunjukkan peran aktif negara dalam mengurangi ketimpangan pendidikan.
“Pendidikan adalah instrumen paling rasional untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat ditempatkan sebagai terobosan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses pendidikan berkualitas,” ujar Prof. Achmad.
Ia menambahkan bahwa model berasrama juga membantu pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental tangguh siswa, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu.
Baca juga: Siswi Sekolah Rakyat Beri Surat ke Prabowo: Terima Kasih Kami Bisa Merasakan Sekolah
Hingga Januari 2026, program Sekolah Rakyat telah menampung sekitar 15.954 siswa dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Anggaran program pada 2025 mencapai Rp 7 triliun, digunakan untuk operasional, fasilitas, dan dukungan pendidikan. Pemerintah menyiapkan anggaran lebih besar pada 2026 untuk memperluas program ini.
Prof. Achmad menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, termasuk kualitas tenaga pendidik, relevansi kurikulum, tata kelola yang transparan, serta koordinasi lintas sektor.
“Pendidikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak bisa dilepaskan dari isu kesehatan, gizi, dan lingkungan sosial. Pendekatan terintegrasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029, sebuah langkah strategis yang memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran berkelanjutan.
Menurut Prof. Achmad, jika dijalankan konsisten, program ini bukan hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sosial jangka panjang untuk membentuk generasi tangguh yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial.
“Sekolah Rakyat perlu dipandang sebagai terobosan dan investasi sosial jangka panjang yang hasilnya tidak bisa diharapkan secara instan,” ujarnya.
Sekolah Rakyat bukan sekadar sarana transfer pengetahuan, tetapi juga ruang membangun karakter, mental, dan motivasi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan dukungan penuh negara, program ini diharapkan menjadi fondasi generasi unggul yang percaya diri, kreatif, dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama, di mana seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar siswa ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Dalam peresmian di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Presiden menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berasrama gratis menjadi instrumen negara untuk memperluas akses pendidikan dasar yang merata dan inklusif.
Baca juga: Prabowo Minta TNI-Polri Dukung Pelaksanaan Sekolah Rakyat
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai kehadiran Sekolah Rakyat menunjukkan peran aktif negara dalam mengurangi ketimpangan pendidikan.
“Pendidikan adalah instrumen paling rasional untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat ditempatkan sebagai terobosan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses pendidikan berkualitas,” ujar Prof. Achmad.
Ia menambahkan bahwa model berasrama juga membantu pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental tangguh siswa, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu.
Baca juga: Siswi Sekolah Rakyat Beri Surat ke Prabowo: Terima Kasih Kami Bisa Merasakan Sekolah
Hingga Januari 2026, program Sekolah Rakyat telah menampung sekitar 15.954 siswa dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Anggaran program pada 2025 mencapai Rp 7 triliun, digunakan untuk operasional, fasilitas, dan dukungan pendidikan. Pemerintah menyiapkan anggaran lebih besar pada 2026 untuk memperluas program ini.
Prof. Achmad menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, termasuk kualitas tenaga pendidik, relevansi kurikulum, tata kelola yang transparan, serta koordinasi lintas sektor.
“Pendidikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak bisa dilepaskan dari isu kesehatan, gizi, dan lingkungan sosial. Pendekatan terintegrasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029, sebuah langkah strategis yang memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran berkelanjutan.
Menurut Prof. Achmad, jika dijalankan konsisten, program ini bukan hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sosial jangka panjang untuk membentuk generasi tangguh yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial.
“Sekolah Rakyat perlu dipandang sebagai terobosan dan investasi sosial jangka panjang yang hasilnya tidak bisa diharapkan secara instan,” ujarnya.
Sekolah Rakyat bukan sekadar sarana transfer pengetahuan, tetapi juga ruang membangun karakter, mental, dan motivasi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan dukungan penuh negara, program ini diharapkan menjadi fondasi generasi unggul yang percaya diri, kreatif, dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa.
(nnz)
Lihat Juga :
