Indonesian Cultural Outlook 2026: Kemenbud Dorong Diplomasi Budaya di Tengah Krisis Global
Kamis, 22 Januari 2026 - 08:30 WIB
loading...
Kementerian Kebudayaan menggelar Indonesian Cultural Outlook 2026 dengan tema Living Heritage, Shared Future. Foto/Kemenbud.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama menyelenggarakan Indonesian Cultural Outlook 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta.
Mengusung tema “Living Heritage, Shared Future”, kegiatan ini menjadi forum strategis diplomasi budaya yang mempertemukan pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan para duta besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Unpad Buka Prodi S1 Rekayasa Kosmetik, Siap Terima Mahasiswa Baru
Menteri Kebudayaan Fadli menegaskan bahwa di tengah era global yang diwarnai konflik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi, budaya menjadi pilar pertahanan yang mampu memperkuat komunitas dunia. Menurutnya, budaya berperan sebagai perekat yang mencegah polarisasi, memelihara dialog, dan membangun rasa kebersamaan antarnegara.
“Dunia saat ini memasuki era yang berat. Hal ini juga tercermin dalam dinamika kebudayaan global. Pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia menegaskan kembali bahwa kebudayaan merupakan hak asasi manusia yang penting bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Menteri Fadli.
Baca juga: Kemenag Tegaskan Informasi Pendaftaran CPNS dan PPPK yang Beredar Hoaks, Ini Faktanya
Semangat tersebut, lanjutnya, menjadi landasan refleksi Indonesian Cultural Outlook 2026 sekaligus inspirasi dalam mempresentasikan arah kebudayaan Indonesia agar mampu memperluas kontribusi di tingkat global, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Fadli memaparkan lima pilar arah nasional kebudayaan, yaitu fondasi peradaban berdasarkan UUD 1945; tata kelola budaya yang terintegrasi serta berbasis digital dan data; ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis; penguatan pelindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh; serta pemajuan transformasi digital dan diplomasi budaya global.
“Pencapaian Kementerian Kebudayaan pada 2025 menjadi garis dasar yang jelas. Pada 2026, capaian tersebut kami dorong menjadi arah nasional di bawah lima pilar kebudayaan. Dari sini terlihat bagaimana kebijakan budaya menjadi instrumen penyampaian prioritas nasional yang terukur, praktis, dan selaras dengan agenda pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Fadli juga menyampaikan rencana aksi kebudayaan satu tahun ke depan yang dijalankan oleh masing-masing direktorat jenderal. Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Budaya memprioritaskan diplomasi budaya, kerja sama dengan institusi budaya internasional, repatriasi, penguatan kerja sama budaya regional dan lintas regional, serta aktivasi pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi fokus pada penguatan museum dan literasi sejarah, Gerakan Pangan Lokal Nusantara, advokasi serta layanan publik bagi komunitas kepercayaan adat, serta percepatan transmisi nilai budaya dan keberlanjutan talenta budaya.
Adapun Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menitikberatkan pada penguatan ekosistem budaya di bidang sastra, film, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa, termasuk mendorong film dan musik sebagai industri budaya strategis.
“Kami menyambut kolaborasi dengan negara sahabat dan institusi budaya dalam pengamanan, peningkatan kapasitas, dan digitalisasi warisan budaya, serta pemberdayaan komunitas tradisional. Kami juga terbuka untuk kerja sama riset, program museum, situs warisan budaya, dan konservasi koleksi,” tambah Menteri Fadli.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan DPR RI; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Ekonomi Kreatif; Perpustakaan Nasional RI; Arsip Nasional Republik Indonesia; Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU); para duta besar dan diplomat negara sahabat; serta perwakilan organisasi internasional.
Mengusung tema “Living Heritage, Shared Future”, kegiatan ini menjadi forum strategis diplomasi budaya yang mempertemukan pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan para duta besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Unpad Buka Prodi S1 Rekayasa Kosmetik, Siap Terima Mahasiswa Baru
Menteri Kebudayaan Fadli menegaskan bahwa di tengah era global yang diwarnai konflik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi, budaya menjadi pilar pertahanan yang mampu memperkuat komunitas dunia. Menurutnya, budaya berperan sebagai perekat yang mencegah polarisasi, memelihara dialog, dan membangun rasa kebersamaan antarnegara.
“Dunia saat ini memasuki era yang berat. Hal ini juga tercermin dalam dinamika kebudayaan global. Pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia menegaskan kembali bahwa kebudayaan merupakan hak asasi manusia yang penting bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Menteri Fadli.
Baca juga: Kemenag Tegaskan Informasi Pendaftaran CPNS dan PPPK yang Beredar Hoaks, Ini Faktanya
Semangat tersebut, lanjutnya, menjadi landasan refleksi Indonesian Cultural Outlook 2026 sekaligus inspirasi dalam mempresentasikan arah kebudayaan Indonesia agar mampu memperluas kontribusi di tingkat global, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Fadli memaparkan lima pilar arah nasional kebudayaan, yaitu fondasi peradaban berdasarkan UUD 1945; tata kelola budaya yang terintegrasi serta berbasis digital dan data; ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis; penguatan pelindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh; serta pemajuan transformasi digital dan diplomasi budaya global.
“Pencapaian Kementerian Kebudayaan pada 2025 menjadi garis dasar yang jelas. Pada 2026, capaian tersebut kami dorong menjadi arah nasional di bawah lima pilar kebudayaan. Dari sini terlihat bagaimana kebijakan budaya menjadi instrumen penyampaian prioritas nasional yang terukur, praktis, dan selaras dengan agenda pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Fadli juga menyampaikan rencana aksi kebudayaan satu tahun ke depan yang dijalankan oleh masing-masing direktorat jenderal. Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Budaya memprioritaskan diplomasi budaya, kerja sama dengan institusi budaya internasional, repatriasi, penguatan kerja sama budaya regional dan lintas regional, serta aktivasi pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi fokus pada penguatan museum dan literasi sejarah, Gerakan Pangan Lokal Nusantara, advokasi serta layanan publik bagi komunitas kepercayaan adat, serta percepatan transmisi nilai budaya dan keberlanjutan talenta budaya.
Adapun Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menitikberatkan pada penguatan ekosistem budaya di bidang sastra, film, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa, termasuk mendorong film dan musik sebagai industri budaya strategis.
“Kami menyambut kolaborasi dengan negara sahabat dan institusi budaya dalam pengamanan, peningkatan kapasitas, dan digitalisasi warisan budaya, serta pemberdayaan komunitas tradisional. Kami juga terbuka untuk kerja sama riset, program museum, situs warisan budaya, dan konservasi koleksi,” tambah Menteri Fadli.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan DPR RI; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Ekonomi Kreatif; Perpustakaan Nasional RI; Arsip Nasional Republik Indonesia; Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU); para duta besar dan diplomat negara sahabat; serta perwakilan organisasi internasional.
(nnz)
Lihat Juga :
