Pijar Foundation dan Unand Dorong Pendidikan Tinggi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Kamis, 14 Mei 2026 - 19:24 WIB
loading...
Dialog bertajuk Inklusi Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi: Dari Pengalaman Kampus ke Dialog Kebijakan di Universitas Andalas, Padang. Foto/Istimewa.
A
A
A
JAKARTA - Pendidikan tinggi menjadi jembatan penting bagi setiap anak muda untuk meraih masa depan yang lebih baik, termasuk bagi penyandang disabilitas . Namun, akses menuju bangku perkuliahan hingga kini masih menjadi tantangan besar akibat sistem pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif.
Keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan fasilitas pendukung di perguruan tinggi Indonesia masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang ingin berkembang dan memperoleh pendidikan tinggi secara setara.
Baca juga: Melawan Jeruji Korporasi: Lika-Liku Yusof Ferdinand Raih Gelar Doktor Hukum
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pijar Foundation bersama Universitas Andalas dengan dukungan The Nippon Foundation dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggelar dialog bertajuk “Inklusi Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi: Dari Pengalaman Kampus ke Dialog Kebijakan” di Universitas Andalas, Padang.
Forum ini menjadi ruang dialog berbasis kampus yang mempertemukan mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas, pemimpin muda, pembuat kebijakan, institusi pendidikan tinggi, hingga mitra pembangunan dalam percakapan yang terbuka, setara, dan kolaboratif.
Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi, yang diwakili Sekretaris Universitas Andalas, Aidinil Zetra menegaskan bahwa inklusi disabilitas merupakan bagian dari keadilan yang harus diwujudkan bersama.
Baca juga: Mahasiswa ITS Kembangkan ITSafe, Peta Digital Area Rawan Pelecehan dan Catcalling
“Inklusi bukan sekadar belas kasihan, tetapi keadilan yang wajib kita wujudkan. Universitas Andalas melalui Unit Layanan Disabilitas siap mendukung seluruh warga kampus untuk menikmati pendidikan tinggi secara setara dan adil. Karena itu, kami berterima kasih kepada Pijar Foundation dan mengajak seluruh pihak berkolaborasi membangun kampus yang lebih inklusif,” ujar Aidini, melalui siaran pers, Kamis (14/5/2026).
Sementara itu, Ahli Perencana sekaligus Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) LLDIKTI Wilayah X, Albert Oktavian, menyoroti bahwa tantangan inklusi disabilitas di pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga kesiapan sistem layanan di tingkat perguruan tinggi.
“Mayoritas perguruan tinggi, khususnya di Wilayah X, menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki mahasiswa penyandang disabilitas. Namun kondisi ini perlu dibaca lebih kritis karena bisa jadi menunjukkan bahwa sistem pendidikan tinggi kita belum sepenuhnya aksesibel,” kata Albert.
Ia menambahkan, masih sedikit perguruan tinggi yang memiliki Unit Layanan Disabilitas. Selain itu, fasilitas aksesibel dan layanan pembelajaran adaptif juga belum tersedia secara optimal.
“Bahkan ketika ULD sudah ada, layanan tersebut belum selalu terbangun sebagai sistem yang utuh. Karena itu, kesenjangan utama yang kita hadapi hari ini bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga implementasi; bukan hanya pada kemauan, tetapi pada kesiapan sistem,” lanjutnya.
Sebagai bentuk penguatan komitmen, Pijar Foundation dan Universitas Andalas turut menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendorong pendidikan tinggi yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.
Kerja sama tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat pertukaran pengetahuan, pengembangan ruang dialog berbasis kampus, serta pelibatan mahasiswa dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keberagaman kebutuhan peserta didik.
Kepala Kebijakan Publik Pijar Foundation, Anthony Marwan Dermawan, menekankan bahwa inklusi disabilitas dalam pendidikan tinggi tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga membutuhkan perubahan cara institusi mendengarkan, merancang layanan, dan mengambil keputusan.
“Kampus inklusif bukan hanya tentang akses fisik, tetapi tentang bagaimana mahasiswa penyandang disabilitas dapat belajar, berpartisipasi, dan menjadi bagian utuh dari kehidupan akademik di pendidikan tinggi. Melalui forum ini, kami mendorong pendidikan tinggi sebagai hak serta penguatan Unit Layanan Disabilitas sebagai sistem penting dalam perwujudan hak tersebut,” ujar Anthony.
Selain diskusi panel interaktif, peserta juga mengikuti sesi Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali tantangan dan peluang dalam mendorong inklusi disabilitas di pendidikan tinggi.
Forum ini diharapkan mampu mendokumentasikan refleksi mahasiswa penyandang disabilitas, memperkuat hubungan antara mahasiswa, universitas, pembuat kebijakan, dan mitra pembangunan, sekaligus menjadi langkah awal menuju pendidikan tinggi inklusif yang lebih nyata dan berkelanjutan.
Ke depan, Pijar Foundation berharap program Townhall Muda University dapat hadir di lebih banyak kampus di Indonesia sebagai ruang dialog kebijakan berbasis pengalaman mahasiswa. Program tersebut diharapkan mampu mempertemukan suara anak muda, institusi pendidikan tinggi, dan pembuat kebijakan untuk membahas isu strategis pendidikan, inklusi, talenta masa depan, hingga pembangunan Indonesia 2045.
Keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan fasilitas pendukung di perguruan tinggi Indonesia masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang ingin berkembang dan memperoleh pendidikan tinggi secara setara.
Baca juga: Melawan Jeruji Korporasi: Lika-Liku Yusof Ferdinand Raih Gelar Doktor Hukum
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pijar Foundation bersama Universitas Andalas dengan dukungan The Nippon Foundation dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggelar dialog bertajuk “Inklusi Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi: Dari Pengalaman Kampus ke Dialog Kebijakan” di Universitas Andalas, Padang.
Forum ini menjadi ruang dialog berbasis kampus yang mempertemukan mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas, pemimpin muda, pembuat kebijakan, institusi pendidikan tinggi, hingga mitra pembangunan dalam percakapan yang terbuka, setara, dan kolaboratif.
Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi, yang diwakili Sekretaris Universitas Andalas, Aidinil Zetra menegaskan bahwa inklusi disabilitas merupakan bagian dari keadilan yang harus diwujudkan bersama.
Baca juga: Mahasiswa ITS Kembangkan ITSafe, Peta Digital Area Rawan Pelecehan dan Catcalling
“Inklusi bukan sekadar belas kasihan, tetapi keadilan yang wajib kita wujudkan. Universitas Andalas melalui Unit Layanan Disabilitas siap mendukung seluruh warga kampus untuk menikmati pendidikan tinggi secara setara dan adil. Karena itu, kami berterima kasih kepada Pijar Foundation dan mengajak seluruh pihak berkolaborasi membangun kampus yang lebih inklusif,” ujar Aidini, melalui siaran pers, Kamis (14/5/2026).
Sementara itu, Ahli Perencana sekaligus Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) LLDIKTI Wilayah X, Albert Oktavian, menyoroti bahwa tantangan inklusi disabilitas di pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga kesiapan sistem layanan di tingkat perguruan tinggi.
“Mayoritas perguruan tinggi, khususnya di Wilayah X, menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki mahasiswa penyandang disabilitas. Namun kondisi ini perlu dibaca lebih kritis karena bisa jadi menunjukkan bahwa sistem pendidikan tinggi kita belum sepenuhnya aksesibel,” kata Albert.
Ia menambahkan, masih sedikit perguruan tinggi yang memiliki Unit Layanan Disabilitas. Selain itu, fasilitas aksesibel dan layanan pembelajaran adaptif juga belum tersedia secara optimal.
“Bahkan ketika ULD sudah ada, layanan tersebut belum selalu terbangun sebagai sistem yang utuh. Karena itu, kesenjangan utama yang kita hadapi hari ini bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga implementasi; bukan hanya pada kemauan, tetapi pada kesiapan sistem,” lanjutnya.
Sebagai bentuk penguatan komitmen, Pijar Foundation dan Universitas Andalas turut menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendorong pendidikan tinggi yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.
Kerja sama tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat pertukaran pengetahuan, pengembangan ruang dialog berbasis kampus, serta pelibatan mahasiswa dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keberagaman kebutuhan peserta didik.
Kepala Kebijakan Publik Pijar Foundation, Anthony Marwan Dermawan, menekankan bahwa inklusi disabilitas dalam pendidikan tinggi tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga membutuhkan perubahan cara institusi mendengarkan, merancang layanan, dan mengambil keputusan.
“Kampus inklusif bukan hanya tentang akses fisik, tetapi tentang bagaimana mahasiswa penyandang disabilitas dapat belajar, berpartisipasi, dan menjadi bagian utuh dari kehidupan akademik di pendidikan tinggi. Melalui forum ini, kami mendorong pendidikan tinggi sebagai hak serta penguatan Unit Layanan Disabilitas sebagai sistem penting dalam perwujudan hak tersebut,” ujar Anthony.
Selain diskusi panel interaktif, peserta juga mengikuti sesi Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali tantangan dan peluang dalam mendorong inklusi disabilitas di pendidikan tinggi.
Forum ini diharapkan mampu mendokumentasikan refleksi mahasiswa penyandang disabilitas, memperkuat hubungan antara mahasiswa, universitas, pembuat kebijakan, dan mitra pembangunan, sekaligus menjadi langkah awal menuju pendidikan tinggi inklusif yang lebih nyata dan berkelanjutan.
Ke depan, Pijar Foundation berharap program Townhall Muda University dapat hadir di lebih banyak kampus di Indonesia sebagai ruang dialog kebijakan berbasis pengalaman mahasiswa. Program tersebut diharapkan mampu mempertemukan suara anak muda, institusi pendidikan tinggi, dan pembuat kebijakan untuk membahas isu strategis pendidikan, inklusi, talenta masa depan, hingga pembangunan Indonesia 2045.
(nnz)
Lihat Juga :
