14 Sekolah Lolos Penilaian Adiwiyata Kota Surabaya
Kamis, 24 September 2020 - 19:50 WIB
loading...
Salah satu sekolah SMP di Kota Surabaya yang lolos penilaian Adiwiyata Kota Pahlawan tahun ini. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Sebanyak 14 lembaga pendidikan jenjang SD dan SMP di Kota Pahlawan dinyatakan lolos dalam penilaian Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya tahun ini.
Dari 14 lembaga pendidikan itu, terdiri dari 10 jenjang SD dan 4 SMP. Keputusan ini ditetapkan setelah ke-14 sekolah itu melalui tahapan verifikasi administrasi dan penilaian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bersama tim penilai.
Penilaian yang dilakukan ini, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019. Penilaian yang dilakukan itu mencakup beberapa aspek, mulai verifikasi kelengkapan administrasi, kebersihan lingkungan hingga fasilitas serta sarana prasarana di sekolah. (Baca juga: 12 Organisasi Pendidikan Kompak Tolak RUU Ciptaker Klaster Pendidikan )
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi menuturkan, di masa pandemi COVID-19 tentunya ada perbedaan pada proses penjaringan maupun penilaian calon sekolah Adiwiyata. Namun, semua itu tidak menjadi kendala dalam setiap tahapan proses pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata Kota 2020.
“Pakai virtual jadi dibatasi, kalau dulu (tim penilai) itu datang dan ada penyambutan. Kalau sekarang tidak,” kata Agus, Kamis (24/9/2020). (Baca juga: Mendikbud Ingatkan Akurasi No Ponsel Penerima Bantuan Kuota )
Ia melanjutkan, selama ini pendampingan dan pengawasan terhadap calon sekolah Adiwiyata di Surabaya tetap berjalan. Meskipun dalam pelaksanaan tahun ini bersifat terbatas dengan meminimalisir setiap kegiatan tatap muka. “Jadi dokumen administrasi itu dikirim lewat daring dari sekian calon sekolah adiwiyata yang diusulkan,” ujarnya.
Buat calon sekolah adiwiyata yang dinyatakan lolos di tingkat kota, nantinya lembaga pendidikan itu akan diusulkan ke jenjang provinsi. Tentunya lembaga pendidikan yang diusulkan itu telah dianggap layak memenuhi beberapa aspek penilaian yang ditentukan. (Baca juga: DPR Kecewa, Dana Bos Madrasah Masih Dipotong Rp100-250 Ribu per Siswa )
“Nanti yang lolos (tingkat kota) kita usulkan ke tingkat provinsi. Biasanya kalau di provinsi itu tunggu satu tahun dulu dia bina sekolah kemudian di tahun berikutnya diusulkan ke tingkat nasional,” jelasnya.
Kasi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, DLH Kota Surabaya, Dyan Prasetyaningtyas menjelaskan, penjaringan calon sekolah Adiwiyata berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain harus membatasi kegiatan tatap muka, ada pula ketentuan baru yang ditetapkan Kementerian LHK terkait instrumen penilaian.
"Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, Adiwiyata ini sebetulnya tidak memberatkan. Karena semuanya sudah dilakukan oleh mereka, seperti pembuatan RPP (Rencana Program Pembelajaran), guru memang punya kewajiban membuat RPP, tapi hanya saja ada beberapa hal yang harus dikembangkan berdasarkan aspek-aspek lingkungan," kata Dyan.
Meski demikian, karena di masa pandemi, pihaknya harus memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada sebagai kunci utama. Alhasil, proses penjaringan calon sekolah Adiwiyata hingga tahapan penilaian sebagian besar dilakukan melalui daring.
"Kami memaksimalkan teknologi yang ada. Pembinaan-pembinaan melalui webinar, melakukan penyuluhan melalui online, serta melakukan komunikasi melalui media sosial. Itu yang menjadi tantangan baru untuk yang sekolah-sekolah sekarang," katanya.
Dari 14 lembaga pendidikan itu, terdiri dari 10 jenjang SD dan 4 SMP. Keputusan ini ditetapkan setelah ke-14 sekolah itu melalui tahapan verifikasi administrasi dan penilaian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bersama tim penilai.
Penilaian yang dilakukan ini, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019. Penilaian yang dilakukan itu mencakup beberapa aspek, mulai verifikasi kelengkapan administrasi, kebersihan lingkungan hingga fasilitas serta sarana prasarana di sekolah. (Baca juga: 12 Organisasi Pendidikan Kompak Tolak RUU Ciptaker Klaster Pendidikan )
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi menuturkan, di masa pandemi COVID-19 tentunya ada perbedaan pada proses penjaringan maupun penilaian calon sekolah Adiwiyata. Namun, semua itu tidak menjadi kendala dalam setiap tahapan proses pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata Kota 2020.
“Pakai virtual jadi dibatasi, kalau dulu (tim penilai) itu datang dan ada penyambutan. Kalau sekarang tidak,” kata Agus, Kamis (24/9/2020). (Baca juga: Mendikbud Ingatkan Akurasi No Ponsel Penerima Bantuan Kuota )
Ia melanjutkan, selama ini pendampingan dan pengawasan terhadap calon sekolah Adiwiyata di Surabaya tetap berjalan. Meskipun dalam pelaksanaan tahun ini bersifat terbatas dengan meminimalisir setiap kegiatan tatap muka. “Jadi dokumen administrasi itu dikirim lewat daring dari sekian calon sekolah adiwiyata yang diusulkan,” ujarnya.
Buat calon sekolah adiwiyata yang dinyatakan lolos di tingkat kota, nantinya lembaga pendidikan itu akan diusulkan ke jenjang provinsi. Tentunya lembaga pendidikan yang diusulkan itu telah dianggap layak memenuhi beberapa aspek penilaian yang ditentukan. (Baca juga: DPR Kecewa, Dana Bos Madrasah Masih Dipotong Rp100-250 Ribu per Siswa )
“Nanti yang lolos (tingkat kota) kita usulkan ke tingkat provinsi. Biasanya kalau di provinsi itu tunggu satu tahun dulu dia bina sekolah kemudian di tahun berikutnya diusulkan ke tingkat nasional,” jelasnya.
Kasi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, DLH Kota Surabaya, Dyan Prasetyaningtyas menjelaskan, penjaringan calon sekolah Adiwiyata berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain harus membatasi kegiatan tatap muka, ada pula ketentuan baru yang ditetapkan Kementerian LHK terkait instrumen penilaian.
"Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, Adiwiyata ini sebetulnya tidak memberatkan. Karena semuanya sudah dilakukan oleh mereka, seperti pembuatan RPP (Rencana Program Pembelajaran), guru memang punya kewajiban membuat RPP, tapi hanya saja ada beberapa hal yang harus dikembangkan berdasarkan aspek-aspek lingkungan," kata Dyan.
Meski demikian, karena di masa pandemi, pihaknya harus memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada sebagai kunci utama. Alhasil, proses penjaringan calon sekolah Adiwiyata hingga tahapan penilaian sebagian besar dilakukan melalui daring.
"Kami memaksimalkan teknologi yang ada. Pembinaan-pembinaan melalui webinar, melakukan penyuluhan melalui online, serta melakukan komunikasi melalui media sosial. Itu yang menjadi tantangan baru untuk yang sekolah-sekolah sekarang," katanya.
(mpw)
Lihat Juga :
