Ornamen Header
Evaluasi PJJ, Ketersediaan Gawai dan Akses Internet Masih Jadi Persoalan
Evaluasi PJJ, Ketersediaan Gawai dan Akses Internet Masih Jadi Persoalan
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPR Hetifah Sjaifudian meminta ada program yang bisa membantu siswa yang belum memiliki gawai dan juga akses sinyal yang masih jelek.

Hetifah mengatakan, Komisi X DPR sudah membentuk Panja PJJ untuk secara intens mengevaluasi segala faktor yang menjadi hambatan utama PJJ. Masalah pertama pastinya terkait masalah infrastruktur. Lalu ketersediaan gawai, kompetensi dari guru dan orang tua. Selain itu juga yang menyangkut aspek psikologi anak dan juga kurikulumnya. "Jadi sekarang sudah ada beberapa rekomendasi kita yang pastinya juga sudah dijalankan oleh pemerintah," katanya ketika dihubungi SINDOnews, Jumat (30/10). (Baca juga: PJJ Telan Korban Lagi, KPAI: Remaja yang Depresi Berisiko Tinggi Bunuh Diri)

Misalnya saja masalah siswa dan guru yang tidak mampu membeli pulsa untuk PJJ. Menurut Hetifah, pemberian bantuan pulsa ini bagus akan tetapi kebijakan ini belum mampu memecahkan masalah yang mendasar. Seperti, jelasnya, ketersediaan gawai dan akses internet. Oleh karena itu, ujar Hetifah, masalah PJJ ini perlu dipecahkan bersama dengan kerja sama antar kementerian lain.

Politikus Partai Golongan Karya ini menerangkan, masih banyak anak yang tidak memiliki gawai karena keterbatasan ekonomi orang tua. Dia berpendapat, diperlukan pengadaan tablet pembelajaran pengganti buku bagi anak yang belum memiliki gawai." Jadi ini juga harus dipikirkan cara mengatasinya seperti apa. Jadi tidak ada learning loss atau learning gap yang makin besar karena masalah yang terjadi di proses PJJ ini," ungkap Hetifah.



Legislator dari Kalimantan ini menjelaskan, terkait dengan sinyal memang pemerintah sudah membangun Palapa Ring. Akan tetapi masih ada sekitar 7 ribu desa di tanah air yang belum terakses jaringan 4G. Dia mengatakan dari sisi kurikulum sudah ada perbaikan. Yakni adanya kurikulum darurat atau adaptif. Kemudian juga dibuatkan modul untuk guru dan orang tua untuk membantu pembelajaran. (Baca juga: 2 Siswa Bunuh Diri, KPAI Desak Kemendikbud dan Kemenag Evaluasi PJJ)

Terkait dengan program Belajar Dari Rumah yang ditayangkan di TVRI dia menilai hal ini sangat membantu dan minta dilanjutkan tayangannya. Akan tetapi ada masukan yang menyatakan bahan-bahan yang ditayangkan kurang secara khusus relevan dengan kurikulum. "Kalau perlu ada channel khusus. Satu channel di TVRI untuk pendidikan semua dan Budaya semua jadi hal-hal mendidik tidak dicampur dengan program lain," ujarnya.

Selain itu terkait dengan kurikulum darurat yang banyak guru belum menerapkannya, Hetifah menuturkan, maka harus ada bimbingan teknis yang lebih efektif yang dilakukan Kemendikbud. Selain itu Hetifah juga meminta Kemendikbud menyiapkan call center bagi guru atau sekolah yang memerlukan jawaban langsung untuk menjawab kegelisahan ataupun pertanyaan teknis sehingga tidak terjadi kebingungan di lapangan.
(mpw)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!