Komisi X DPR Minta Nadiem Rajin Pantau Implementasi Kebijakan di Daerah
Sabtu, 07 November 2020 - 11:16 WIB
loading...
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim beserta sejumlah pejabat Kemendikbud berdiskusi dengan para guru di SMKN 8 Palu, Sulteng, Rabu (4/11). Foto/SINDOnews/Neneng Z
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar rajin memantau pelaksanaan kebijakannya di daerah.
"Kebijakan betapapun baiknya, kalau tidak terimplementasikan dengan baik di lapangan, tidak akan mampu memperbaiki keadaan seperti yang diinginkan," ujarnya, Sabtu (7/11/2020). (Baca juga: Kunjungan ke Daerah, Mendikbud Kaget Banyak Sekolah Belum Terima Bantuan Kuota )
Hal itu disampaikan Zainuddin Maliki menanggapi banyak sekolah yang dijumpai Nadiem ketika berkunjung ke daerah ternyata belum terima bantuan kuota internet .
Pada saat diskusi dengan para guru PAUD di TK Al Khairaat, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (5/11), Mendikbud merasa kaget dan prihatin masih banyak sekolah yang belum menerima bantuan kuota internet yang dialokasikan mulai September. Padahal bantuan ini harus sudah tersalurkan semua pada Desember 2020.
Dikatakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, anggaran yang cukup besar, mencapai Rp7,2 triliun yang telah disetujui Komisi X itu dimaksudkan untuk memberi bantuan kuota internet bagi siswa PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, guru, mahasiswa dan dosen. "Dengan bantuan ini diharapkan guru dan dosen, siswa serta mahasiswa dapat mengikuti PJJ dengan baik," katanya. (Baca juga: Sosialisasi Minim, Banyak Sekolah Tak Tahu Penyederhanaan Kurikulum )
Selama ini, pelaksanaan PJJ dinilai masih banyak dikeluhkan, bahkan ada siswa dan juga orang tua yang frustasi, lalu melakukan tindakan yang berakibat fatal sebagai jalan keluar. "Seorang ibu di Lebak, Banten tega melakukan kekerasan terhadap anaknya, berusia 8 tahun hingga meninggal, akibat sang anak kesulitan mengikuti PJJ. Seorang siswa SMA di Gowa bunuh diri karena stres," tuturnya.
Belakangan, datang lagi kabar duka dari Tarakan, Kalimantan Utara. Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) diduga melakukan bunuh diri. Peristiwa fatal ini diduga karena tugas PJJ yang harus dikerjakan melebihi beban mentalnya.
"Kebijakan betapapun baiknya, kalau tidak terimplementasikan dengan baik di lapangan, tidak akan mampu memperbaiki keadaan seperti yang diinginkan," ujarnya, Sabtu (7/11/2020). (Baca juga: Kunjungan ke Daerah, Mendikbud Kaget Banyak Sekolah Belum Terima Bantuan Kuota )
Hal itu disampaikan Zainuddin Maliki menanggapi banyak sekolah yang dijumpai Nadiem ketika berkunjung ke daerah ternyata belum terima bantuan kuota internet .
Pada saat diskusi dengan para guru PAUD di TK Al Khairaat, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (5/11), Mendikbud merasa kaget dan prihatin masih banyak sekolah yang belum menerima bantuan kuota internet yang dialokasikan mulai September. Padahal bantuan ini harus sudah tersalurkan semua pada Desember 2020.
Dikatakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, anggaran yang cukup besar, mencapai Rp7,2 triliun yang telah disetujui Komisi X itu dimaksudkan untuk memberi bantuan kuota internet bagi siswa PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, guru, mahasiswa dan dosen. "Dengan bantuan ini diharapkan guru dan dosen, siswa serta mahasiswa dapat mengikuti PJJ dengan baik," katanya. (Baca juga: Sosialisasi Minim, Banyak Sekolah Tak Tahu Penyederhanaan Kurikulum )
Selama ini, pelaksanaan PJJ dinilai masih banyak dikeluhkan, bahkan ada siswa dan juga orang tua yang frustasi, lalu melakukan tindakan yang berakibat fatal sebagai jalan keluar. "Seorang ibu di Lebak, Banten tega melakukan kekerasan terhadap anaknya, berusia 8 tahun hingga meninggal, akibat sang anak kesulitan mengikuti PJJ. Seorang siswa SMA di Gowa bunuh diri karena stres," tuturnya.
Belakangan, datang lagi kabar duka dari Tarakan, Kalimantan Utara. Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) diduga melakukan bunuh diri. Peristiwa fatal ini diduga karena tugas PJJ yang harus dikerjakan melebihi beban mentalnya.
Lihat Juga :
