Rencana Sekolah Tatap Muka, Forum Orang Tua Siswa Minta Jangan Coba-coba
loading...
Sejumlah murid mengikuti proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung meminta, rencana beberapa daerah menggelar sekolah tatap muka bukan upaya coba coba. Sekolah tanpa kajian dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru.
Ketua Fortusis Kota Bandung Dwi Subawanto mengatakan, semestinya rencana pembukaan sekolah tatap muka buka upaya coba coba. Tapi didasarkan pada hasil kajian dan riset yang memadai dan mendukung. Bahwa lingkungan dan pelajar yang akan sekolah aman dari COVID-19. (Baca juga: PGRI: Digitalisasi Pendidikan akan Sia-sia tanpa Pembenahan Infrastruktur )
"Kajian itu harus terintegrasi, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satgas COVID. Jangan keputusan kepala daerah saja. Apalagi bila daerah tesebut belum zona hijau,"kata Dwi, Jumat (13/11/2020).
Kajian yang jelas, kata dia, akan menghindari terjadinya klaster baru dari lingkungan pendidikan. Apalagi, mereka yang berinteraksi adalah anak anak. Dikhawatirkan, mereka belum bisa menerapkan protocol kesehatan secara ketat.
Menurut Dwi, lembaga pendidikan jangan disamakan dengan sektor lainnya seperti pariwisata. Sektor pariwisata berkaitan dengan ekonomi dan melibatkan orang dewasa yang paham protokol kesehatan. Secara tempat, juga memadai dan di udara terbuka. Sementara di sekolah, dalam satu kelas apalagi diruangan ber AC. (Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Merdeka Vokasi untuk Perbesar Serapan Lulusan ke DUDI )
Pemerintah, kata dia, tetap harus memastikan seluruh warganya tetap mendapatkan pendidikan. Termasuk saat pandemi, mereka mendapatkan pendidikan secara daring.
Ketua Fortusis Kota Bandung Dwi Subawanto mengatakan, semestinya rencana pembukaan sekolah tatap muka buka upaya coba coba. Tapi didasarkan pada hasil kajian dan riset yang memadai dan mendukung. Bahwa lingkungan dan pelajar yang akan sekolah aman dari COVID-19. (Baca juga: PGRI: Digitalisasi Pendidikan akan Sia-sia tanpa Pembenahan Infrastruktur )
"Kajian itu harus terintegrasi, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satgas COVID. Jangan keputusan kepala daerah saja. Apalagi bila daerah tesebut belum zona hijau,"kata Dwi, Jumat (13/11/2020).
Kajian yang jelas, kata dia, akan menghindari terjadinya klaster baru dari lingkungan pendidikan. Apalagi, mereka yang berinteraksi adalah anak anak. Dikhawatirkan, mereka belum bisa menerapkan protocol kesehatan secara ketat.
Menurut Dwi, lembaga pendidikan jangan disamakan dengan sektor lainnya seperti pariwisata. Sektor pariwisata berkaitan dengan ekonomi dan melibatkan orang dewasa yang paham protokol kesehatan. Secara tempat, juga memadai dan di udara terbuka. Sementara di sekolah, dalam satu kelas apalagi diruangan ber AC. (Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Merdeka Vokasi untuk Perbesar Serapan Lulusan ke DUDI )
Pemerintah, kata dia, tetap harus memastikan seluruh warganya tetap mendapatkan pendidikan. Termasuk saat pandemi, mereka mendapatkan pendidikan secara daring.
(mpw)
Lihat Juga :
