PGRI: Seleksi Guru PPPK Butuh Perencanaan Matang

Jum'at, 27 November 2020 - 07:29 WIB
loading...
PGRI: Seleksi Guru PPPK Butuh Perencanaan Matang
Sejumlah murid mengikuti proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah. Foto/Dok/SINDOnews
A A A
JAKARTA - PB PGRI meminta pemerintah pusat agar ada perencanaan dan sistem yang jelas dari seleksi guru berstatus PPPK tahun depan. Hal ini meliputi dari sistem penggajian hingga kelayakan guru honorer yang berhak ikut tes.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, PB PGRI sangat mengapresiasi akan dibukanya seleksi guru yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun depan. (Baca juga: Kejar Usulan Formasi dari Daerah, Kemendikbud akan Intensifkan Sosialisasi )

Namun demikian, dia menjelaskan, pemerintah jangan hanya menekankan kepada masyarakat tentang jumlah 1 juta guru yang akan direkrut.

Melainkan lebih dari itu, lanjut Unifah, perencanaan mengenai sistem rekrutmen 1 juta guru itu seperti apa, lalu kapan akan dilaksanakan dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah itu apakah sudah terlaksana dengan baik harus bisa disusun oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah harus bisa mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusulkan (formasi) guru honorer. Itu yang penting. Jadi jangan dikedepankan 1 jutanya tapi ternyata tidak jelas," katanya ketika dihubungi SINDOnews, Selasa (24/11). (Baca juga: Mendikbud: Hak untuk Guru akan Terus Diperjuangkan )

Guru besar Universitas Negeri Jakarta ini menjelaskan, perencanaan ini penting agar tidak terjadi masalah yang sama seperti perekrutan sebelumnya. Dimana guru-guru yang sudah diterima dengan skema PPPK tahun 2019, ujar Unifah, belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Unifah mengatakan, pemerintah pusat juga harus bisa meyakinkan pemerintah daerah untuk segera mengajukan formasi. Selain itu, ujarnya, bagaimana pula pemerintah pusat bisa memastikan bahwa guru honorer yang diajukan itu memang layak menjadi PPPK. "Tahapannya itu harus jelas. Semua itu harus diantisipasi dengan sistem," ujarnya.

Unifah menuturkan, dengan adanya seleksi tahun depan ini semua guru honorer kini menaruh harapan besar. Jangan sampai, katanya, adanya harapan besar itu malah pemerintah membuat kebijakan yang tidak jelas.

Maka dari itu, katanya, pemerintah harus perjelas dulu sistem seleksinya hingga sistem penggajiannya. "Jadi harus komprehensif supaya daerah mengusulkan yang benar-benar berhak," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim kemarin (23/11) mengumumkan pemerintah akan membuka seleksi 1 juta calon PPPK untuk guru tahun depan. Pemerintah memberi kesempatan bagi pendaftar untuk bisa ikut seleksi lebih dari satu kali atau maksimal tiga kali.
(mpw)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1993 seconds (0.1#10.140)