Pemda KBB Siap Terapkan Kebijakan ASN WFH 75% untuk Tekan COVID-19

BANDUNG BARAT - Instruksi pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, soal kebijakan pengetatan aturan kerja untuk menekan penyebaran COVID-19 direspons positif.

Salah satunya adalah terkait dengan pembagian jam kerja, pegawai yang Work From Home (WFH) hingga 75%. Serta pembatasan jam operasional keramaian dan jam berkumpul hingga pukul 19.00 WIB.

"Kita siap, kalau ASN pembagian kerjanya WFO 25% dan WFH 75%. Tidak masalah, karena pekerjaan dan koordinasi bisa tetap dilakukan dari rumah," kata Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna , Selasa (15/12/2020).

Menurutnya, saat ini kebijakan jam kerja ASN di lingkungan Pemda KBB sudah diatur 50:50 untuk menghindari kerumunan.

Sehingga kalau angkanya menjadi 25:75 tidak akan berpengaruh banyak, dan pekerjaan ataupun pelayanan masih bisa dilakukan secara online.

Dirinya sudah meminta kepada ASN untuk bekerja di rumah dan tidak ke luar daerah jika tidak urgen.

Sebab banyak kasus positif COVID-19 di KBB yang muncul adalah dari karena perjalanan antar daerah dan klaster keluarga.

(Baca juga: KPU Tetapkan Dadang-Sahrul Pemenang Pilbup Bandung 2020)

"Seperti yang terjadi ke para pegawai di lingkungan BKPSDM yang positif COVID-19, jangan sampai terulang lagi. Disiplin terapkan protokol kesehatan, itu sudah protap," tegasnya.

Pihaknya juga akan membatasi dan melarang berbagai kegiatan yang berpotensi akan mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan.

Termasuk pada momen libur akhir tahun sebaiknya warga luar daerah tidak datang dulu ke KBB untuk berwisata demi mencegah penyebaran COVID-19.

(Baca juga: Pecah Ban, Sedan Tabrak Minibus di Tasikmalaya 6 Orang Luka)

"Untuk ASN dan warga KBB liburan tahun ini sebaiknya di rumah saja. Waktu dan kondisi sedang tidak mendukung, lebih baik jaga kesehatan dan keluarga di rumah," imbaunya.