Pemerintah Diminta Permudah Masyarakat Belajar dan Bekerja dari Rumah

JAKARTA - Akibat ancaman penyebaran Covid-19 atau virus Corona dan pemberlakuan pembatasan sosial, hampir semua kegiatan masyarakat dilakukan secara berjarak dari rumah. Termasuk kegiatan belajar-mengajar untuk tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.

Semuanya menerapkan belajar secara daring agar tetap memenuhi kurikulum yang sudah ditargetkan. Namun, tidak semua daerah yang infrastruktur kegiatan daring atau onlinenya telah cukup memadai digunakan oleh masyarakat.

(Baca juga: Kemendikbud Diminta Perhatikan Peta Zona Corona ketika Kembali Buka Sekolah)

Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho menilai, hal ini harus mendapat perhatian agar kegiatan pendidikan yang dilakukan secara Work From Home (WFH) bisa berjalan dengan baik.

"Infrastruktur ketersediaan koneksi internet yang mudah, murah, bahkan gratis di sejumlah area publik, hal ini menurut saya sangat penting bagi para pelajar dan mahasiswa khususnya yang membutuhkan bantuan. Pemerintah dan pihak-pihak terkait yang peduli isu pendidikan harusnya bisa melakukan sesuatu untuk hal tersebut terwujud," kata Dimas saat berdiskusi daring pada acara Kolaborasi Positif, Kamis (14/5/2020).

Dimas menyebutkan, semakin bertambahnya kasus kesulitan mendapatkan sinyal bagi pelajar dan mahasiswa saat harus belajar dari rumahnya masing-masing. Bahkan ada korban yang jatuh sebagaimana kasus seorang mahasiswa di Sulawesi Selatan yang meninggal dunia saat memanjat menara masjid untuk mencari sinyal guna mengirim tugas kuliah.

"Ada kepala desa di Flores yang harus memenjat pohon berjam-jam guna rapat dengan kepala daerah. Ada guru yang tiap hari selama WFH ini harus muter-muter datang ke rumah masing-masing murid untuk tetap memastikan kegiatan belajar-mengajar seperti yang terjadi di Jawa Timur, Yogya dan Jawa Barat," ujar doktor antropologi politik alumni UNSW Sydney ini.

"Akibat murid-muridnya kesulitan mendapat koneksi internet. Banyak cerita di daerah di Jawa ini di mana para muridnya harus naik ke atas bukit yang tinggi untuk mencari sinyal," tambahnya.

Dimas yang juga koordinator Gerakan AMPUH (Anak Muda Punya Usaha) mengharapkan, pemerintah melalui Telkom dapat menyediakan koneksi internet gratis di zona-zona publik seperti kantor kecamatan, kelurahan dan rumah ibadah khususnya di daerah-daerah pinggir dan sulit internet.

Jika kreatif pemerintah juga dapat membuat skema kerja sama dengan provider yang memiliki jaringan nasional, atau pihak-pihak terkait, juga melibatkan BUMDes, agar internet diakses lebih mudah dan murah di daerah.

"Jika Indonesia ingin sukses melewati masa belajar bekerja di rumah di masa pandemi maka solusinya adalah terjaminnya koneksi internet yang baik dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Khusus untuk pelajar dan mahasiswa, apalagi yang berasal dari keluarga kurang mampu," ujar Dimas.

"Wifi gratis tersedia di area-area publik dan basis-basis komunitas warga. Jangan sampai pandemi ini membuat anak-anak murid kita mundur gara-gara buruknya akses internet. Masifikasi akses internet adalah hal yang wajib dipenuhi jika bangsa ini ingin kompetitif memasuki era masyarakat 4.0," sambungnya.

Senada dengan Dimas, Muhammad Husen Asyhari, peneliti dari Lembaga Pengkajian Teknologi & Informasi (LKTI) Pelataran Mataram, Yogyakarta, mengatakan, banyak kasus ketika belajar online di tengah PSBB dan WFH, banyak siswa maupun guru yang kesulitan mendapatkan akses internet, atau internet terbatas karena kuota.

"Pada situasi seperti ini pemerintah harus dapat menelurkan kebijakan konkret, bisa melalui paket kebijakan stimulus Covid, untuk memberikan kemudahan akses informasi dan internet bagi masyarakat. Bisa melalui kantor-kantor kelurahan atau desa yang akses internetnya bisa dibuka untuk akses publik, terutama untuk warganya. Sehingga kesempatan belajar via online ini dapat diakses siapa saja, tanpa terkendala koneksi internet," ungkapnya.