PPKM Darurat, Ponpes Tanya Kejelasan Regulasi Pembelajaran Tatap Muka
loading...
Oman Fatturahman mempertanyakan kejelasan regulasi izin pembelajaran tatap muka di masa PPKM Darurat. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Kepala Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Oman Fatturahman mempertanyakan kepada pemerintah soal kejelasan izin pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah kebijakan PPKM Darurat .
Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturrahim virtual Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama alim ulama, pengasuh pondok pesantren, Ormas Islam, dan pimpinan lembaga keagamaan se-Jawa Barat. Acara ini digelar secara virtual pada Minggu (25/7/2021).
"Mohon kejelasan dan kepastian terkait regulasi izin pembelajaran tatap muka di pesantren," kata Oman dalam acara tersebut yang disiarkan di channel youtube Istiqomah TV.
Oman mengutarakan pertanyaan tersebut lantaran dia masih melihat ada sejumlah pondok pesantren yang sudah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka. Padahal, kata dia, merujuk dari kebijakan PPKM Darurat sendiri, pembelajaran dilakukan secara daring.
"Pesantren Al-Hamadiyah sendiri belum membuka karena ingin menunggu kepastian regulasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah," ujar dia.
Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturrahim virtual Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama alim ulama, pengasuh pondok pesantren, Ormas Islam, dan pimpinan lembaga keagamaan se-Jawa Barat. Acara ini digelar secara virtual pada Minggu (25/7/2021).
"Mohon kejelasan dan kepastian terkait regulasi izin pembelajaran tatap muka di pesantren," kata Oman dalam acara tersebut yang disiarkan di channel youtube Istiqomah TV.
Oman mengutarakan pertanyaan tersebut lantaran dia masih melihat ada sejumlah pondok pesantren yang sudah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka. Padahal, kata dia, merujuk dari kebijakan PPKM Darurat sendiri, pembelajaran dilakukan secara daring.
"Pesantren Al-Hamadiyah sendiri belum membuka karena ingin menunggu kepastian regulasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah," ujar dia.
(muh)
Explore More