Angkat Guru Honorer, Ketua DPR Diminta Inisiasi Pertemuan Pemerintah-Pihak Terkait
loading...
Ketua DPR Puan Maharani. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta pemerintah mempermudah seleksi guru honorer menjadi ASN harus diimbangi oleh upaya nyata secara dialogis dari DPR dengan mempertemukan berbagai pihak yang berkepentingan dalam satu forum.
"Pihak terkait seperti organisasi profesi guru, Kemendikbudristek , Kemenag, Kemenpan RB, BKN, dan Pemerintah Daerah, untuk menghasilkan formula terbaik dalam mengatasi permasalahan guru honorer," kata Wakil Ketua Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma, Sabtu (27/11/2021).
Baca juga: Ketua DPR Siap Kawal Pemerintah Perbaiki Nasib Guru Honorer
Menurutnya, secara konstitusional DPR juga perlu meninjau ulang dan merevisi UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dengan mengakomodir data dapodik bahwasanya guru-guru di atas usia 35 tahun dan mengabdi lebih dari 10 tahun agar bisa dipermudah menjadi ASN (PPPK).
Hal tersebut, lanjut dia, bisa dilakukan melalui mekanisme autentik asesmen seperti penilaian kinerja dari pimpinan sekolah dan/atau dinas pendidikan, portofolio, dan afirmasi dengan tetap menjalankan pembinaan profesi berkelanjutan berdasarkan pemetaaan kompetensi yang dimiliki masing-masing guru.
Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ini juga mengatakan, seleksi PPPK guru harus dibuat lex spesialis, khusus bagi guru di atas usia 35 tahun dan sudah lama mengabdi sebagai honorer di sekolah negeri.
Baca juga: Bersaing dengan 352 Tim Dunia, UI Raih Gold Medal Prizes di iGEM Competition 2021
"Jangan sampai seleksi guru PPPK yang terbuka bagi umum, apalagi dengan melibatkan guru swasta justru malah berdampak semakin beratnya peluang honorer negeri menjadi ASN PPPK dan melemahnya sekolah-sekolah swasta dikarenakan banyak gurunya yang beralih menjadi guru PPPK di sekolah negeri," terangnya.
Formasi PPPK juga harus diperluas dengan mengakomodir guru-guru agama, TK, PKBM, SLB, dan juga tenaga kependidikan seperti TU, caraka, dan petugas keamanan sekolah. "Kita harus terus mengingatkan pemerintah agar memiliki target yang jelas, berapa lama persoalan guru honorer lewat jalur PPPK bisa dituntaskan," harapnya.
Selain itu, Ketua Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Sejarah Pascasarjana UNJ 2020-2023 ini juga mendorong agar di tengah surplus demografi penduduk usia muda, jangan sampai ada moratorium seleksi guru. Dia berharap, seleksi CPNS harus tetap dibuka bagi guru berusia di bawah 35 tahun.
Sebelumnya, Puan Maharani pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2021 menegaskan DPR akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru. Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK pada tahun ini.
Menurutnya, guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas yang tak kenal kata menyerah. "Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan afirmasi terhadap guru honorer yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, Puan berharap afirmasi tersebut semakin ditambah agar proses pengangkatan para guru honorer yang sudah lama mengabdi bisa dipercepat.
“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi untuk guru honorer yang telah lama mendedikasian dirinya untuk mendidik anak-anak kita,” tegasnya. Puan menilai tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan menjadi bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer.
Sebab seperti diketahui, kesejahteraan guru-guru honorer terbilang masih sangat kecil.
“Banyak sekali kita dengar bagaimana perjuangan guru-guru honorer, khususnya di daerah pelosok negeri, yang gajinya bahkan tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” ujar Puan.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru, khususnya guru honorer.
"Pihak terkait seperti organisasi profesi guru, Kemendikbudristek , Kemenag, Kemenpan RB, BKN, dan Pemerintah Daerah, untuk menghasilkan formula terbaik dalam mengatasi permasalahan guru honorer," kata Wakil Ketua Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma, Sabtu (27/11/2021).
Baca juga: Ketua DPR Siap Kawal Pemerintah Perbaiki Nasib Guru Honorer
Menurutnya, secara konstitusional DPR juga perlu meninjau ulang dan merevisi UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dengan mengakomodir data dapodik bahwasanya guru-guru di atas usia 35 tahun dan mengabdi lebih dari 10 tahun agar bisa dipermudah menjadi ASN (PPPK).
Hal tersebut, lanjut dia, bisa dilakukan melalui mekanisme autentik asesmen seperti penilaian kinerja dari pimpinan sekolah dan/atau dinas pendidikan, portofolio, dan afirmasi dengan tetap menjalankan pembinaan profesi berkelanjutan berdasarkan pemetaaan kompetensi yang dimiliki masing-masing guru.
Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ini juga mengatakan, seleksi PPPK guru harus dibuat lex spesialis, khusus bagi guru di atas usia 35 tahun dan sudah lama mengabdi sebagai honorer di sekolah negeri.
Baca juga: Bersaing dengan 352 Tim Dunia, UI Raih Gold Medal Prizes di iGEM Competition 2021
"Jangan sampai seleksi guru PPPK yang terbuka bagi umum, apalagi dengan melibatkan guru swasta justru malah berdampak semakin beratnya peluang honorer negeri menjadi ASN PPPK dan melemahnya sekolah-sekolah swasta dikarenakan banyak gurunya yang beralih menjadi guru PPPK di sekolah negeri," terangnya.
Formasi PPPK juga harus diperluas dengan mengakomodir guru-guru agama, TK, PKBM, SLB, dan juga tenaga kependidikan seperti TU, caraka, dan petugas keamanan sekolah. "Kita harus terus mengingatkan pemerintah agar memiliki target yang jelas, berapa lama persoalan guru honorer lewat jalur PPPK bisa dituntaskan," harapnya.
Selain itu, Ketua Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Sejarah Pascasarjana UNJ 2020-2023 ini juga mendorong agar di tengah surplus demografi penduduk usia muda, jangan sampai ada moratorium seleksi guru. Dia berharap, seleksi CPNS harus tetap dibuka bagi guru berusia di bawah 35 tahun.
Sebelumnya, Puan Maharani pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2021 menegaskan DPR akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru. Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK pada tahun ini.
Menurutnya, guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas yang tak kenal kata menyerah. "Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan afirmasi terhadap guru honorer yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, Puan berharap afirmasi tersebut semakin ditambah agar proses pengangkatan para guru honorer yang sudah lama mengabdi bisa dipercepat.
“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi untuk guru honorer yang telah lama mendedikasian dirinya untuk mendidik anak-anak kita,” tegasnya. Puan menilai tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan menjadi bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer.
Sebab seperti diketahui, kesejahteraan guru-guru honorer terbilang masih sangat kecil.
“Banyak sekali kita dengar bagaimana perjuangan guru-guru honorer, khususnya di daerah pelosok negeri, yang gajinya bahkan tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” ujar Puan.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru, khususnya guru honorer.
(mpw)
Lihat Juga :
