Ketua DPD: Sekolah Harus Punya Pelajaran Tanggap Bencana
loading...
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai para siswa di sekolah harus mendapatkan kurikulum kebencanaan. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai para siswa di sekolah harus mendapatkan kurikulum kebencanaan. Terutama yang berada di daerah rentan bencana.
Dijelaskan LaNyalla, kurikulum itu akan menjadi bekal bagi anak-anak untuk melindungi diri maupun membantu orang lain saat bencana.
Terlebih, beberapa tahun ini bencana di berbagai daerah meningkat, baik banjir, gempa,longsor, erupsi, kebakaran maupun bencana alam lainnya.
Berbagai peristiwa itu seharusnya menjadikan pemerintah menyadari perlunya memberikan bekal pengetahuan kebencanaan bagi anak-anak baik prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
"Saya kira memang perlu ada kurikulum kebencanaan yang nantinya dimasukkan dalam mata pelajaran bagi anak-anak di semua tingkatan, sekolah dasar, menengah dan atas. Karena sejauh ini terjadi banyak korban akibat ketidaktahuan dalam menghadapi bencana," ucap LaNyalla, Kamis (10/3/2022).
LaNyalla menambahkan, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban saat terjadi bencana. "Makanya perlu upaya yang tersistematis agar seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan bertindak tepat dan cepat pada saat sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana," papar dia.
Pendidikan kebencanaan, lanjut LaNyalla, harus diajarkan sejak dini. Pendidikan kebencanaan ini juga bersifat jangka panjang. Sebab pengetahuan tersebut akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa nanti.
"Nantinya pengetahuan kebencanaan ini akan ditransfer pada keluarga, sehingga bisa memaksimalkan ketahanan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi bencana," ujarnya.
"Selanjutnya dengan memiliki kesiapsiagaan saat bencana terjadi pada akhirnya mampu meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan," sambungnya.
Tokoh Pemuda Pancasila itu juga mendorong perlunya sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana di Daerah untuk menyiapkan kurikulum kebencanaan yang tepat. Para kepala daerah harus mendukungnya, sebagai salah satu upaya antisipasi penanganan kebencanaan.
"Terkait dengan pengajar, sekolah-sekolah dapat melibatkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terlatih, tim BPBD atau bisa juga melibatkan mahasiswa pecinta alam," tukasnya.
Dijelaskan LaNyalla, kurikulum itu akan menjadi bekal bagi anak-anak untuk melindungi diri maupun membantu orang lain saat bencana.
Terlebih, beberapa tahun ini bencana di berbagai daerah meningkat, baik banjir, gempa,longsor, erupsi, kebakaran maupun bencana alam lainnya.
Berbagai peristiwa itu seharusnya menjadikan pemerintah menyadari perlunya memberikan bekal pengetahuan kebencanaan bagi anak-anak baik prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
"Saya kira memang perlu ada kurikulum kebencanaan yang nantinya dimasukkan dalam mata pelajaran bagi anak-anak di semua tingkatan, sekolah dasar, menengah dan atas. Karena sejauh ini terjadi banyak korban akibat ketidaktahuan dalam menghadapi bencana," ucap LaNyalla, Kamis (10/3/2022).
LaNyalla menambahkan, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban saat terjadi bencana. "Makanya perlu upaya yang tersistematis agar seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan bertindak tepat dan cepat pada saat sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana," papar dia.
Pendidikan kebencanaan, lanjut LaNyalla, harus diajarkan sejak dini. Pendidikan kebencanaan ini juga bersifat jangka panjang. Sebab pengetahuan tersebut akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa nanti.
"Nantinya pengetahuan kebencanaan ini akan ditransfer pada keluarga, sehingga bisa memaksimalkan ketahanan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi bencana," ujarnya.
"Selanjutnya dengan memiliki kesiapsiagaan saat bencana terjadi pada akhirnya mampu meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan," sambungnya.
Tokoh Pemuda Pancasila itu juga mendorong perlunya sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana di Daerah untuk menyiapkan kurikulum kebencanaan yang tepat. Para kepala daerah harus mendukungnya, sebagai salah satu upaya antisipasi penanganan kebencanaan.
"Terkait dengan pengajar, sekolah-sekolah dapat melibatkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terlatih, tim BPBD atau bisa juga melibatkan mahasiswa pecinta alam," tukasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
