Ada Ancaman Lost Generation, Wakil Ketua MPR: Pendidikan Harus Prioritas

JAKARTA - Pandemi corona atau Covid-19 tidak hanya berdampak di sektor kesehatan maupun ekonomi, namun juga berpengaruh sangat serius terhadap dunia pendidikan .

Sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan pada awal Maret 2020 lalu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak berjalan normal dan terpaksa dilakukan dengan cara virtual. Bahkan, sebagian sekolah di wilayah terpencil yang tidak terdapat akses internet, mereka tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid berpendapat bahwa kondisi ini berpotensi membuat hilangnya sebuah generasi. ”Ini akan ada lost generation kalau dibiarkan karena sistem pendidikan yang tidak normal,” ujarnya, Rabu (17/6/2020).

(Baca: Ketua MPR: Jangan Ada Pembiaran Pelanggaran Protokol Kesehatan)

Jazilul Fawaid menilai perhatian pemerintah di sektor pendidikan selama pandemi berlangsung sangat kurang. Dia mencontohkan anggaran untuk kegiatan pendidikan keislaman seperti pesantren yang hanya dialokasikan sebesar Rp2,3 triliun di era kenormalan baru (new normal).

Alokasi tersebut dinilai sangat kecil dibanding jumlah pesantren yang disebutnya mencapai 28.000 pesantren. ”Kalau cuma Rp2,3 triliun untuk pesantren tidak cukup. Terus dimana prioritas peningkatan SDM (sumber daya manusia) itu?” katanya.

Kecilnya dana tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pandemi ini menjadi ancaman pendidikan ke depan. Jadi harus dapat prioritas utama. Jangan hanya pikir sistem keuangan dan pemulihan ekonomi. Tetapi, kemudian tidak kita sadari generasi kita lemah. Maka, bagaimana rumusannya menangani pendidikan. Pendidikan jarak jauh (virtual) itu apakah efektif? Terus bagaimana yang tinggal di daerah jauh, kan (akses) internet nggak bagus. Jadi, anggaran Rp2,3 triliun itu harus ditambah,” urainya.

(Baca: Kemendikbud Diminta Petakan Kebutuhan Sekolah)

Apalagi, kata Jazilul, alokasi anggaran tersebut tidak hanya untuk pesantren, tapi juga kegiatan keagamaan Islam lainnya. ”Anggaran itu kecil sekali. Apalagi untuk lembaga pendidikan agama Islam yang lain. Untuk pesantren saja nggak cukup maka Rp2,3 triliun itu tidak ada gunanya. Pesantren aja ada 28 ribu,” katanya.

Dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PKB ini, sistem pendidikan virtual seperti sekarang ini dipastikan akan menjadi masalah dalam proses transfer pengetahuan. “Soal belajar virtual itu tidak bisa diukur. Apakah sudah efektif? Kan belum diketahui hasilnya,” katanya.

Apalagi, hingga saat ini pemerintah belum memiliki konsep yang baku mengenai sistem pendidikan virtual. “Ini belum jelas, dan itu tergantung kemampuan sekolah, orang tua. Kan ini butuh biaya besar. Menurut saya, belum ada konsep penyelamatan pendidikan. Itu menunjukkan tidak ada kreativitas dalam pengembangan pendidikan,” katanya.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, saat ini banyak guru maupun orangtua yang kesulitan dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh bagi anak didiknya. Banyak di antara mereka yang tidak bisa mengoperasikan peralatan sistem belajar mengajar virtual.

”Jadi pemerintah jangan hanya mengumumkan jumlah pasien setiap hari di televisi, tapi bagaimana televisi itu juga bisa dipakai untuk siaran pendidikan. Kalau pengumuman jumlah pasien Covid-19 itu mungkin sekrang cukup seminggu sekali,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah bakal mengucurkan dana Rp2,36 triliun untuk pesantren guna menunjang kegiatan saat pemberlakuan new normal. Dana tersebut diberikan lantaran pemerintah ingin memberi perhatian lebih terhadap sektor pendidikan keagamaan yang turut terdampak pandemi Covid-19.