Banyak Lembaga Pendidikan Gulung Tikar, Pemerintah Diminta Turun Tangan
loading...
Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada dunia kesehatan dan ekonomi. Sektor pendidikan pun merasakan imbasnya. Banyak sekolah, khususnya yang dikelola swasta terancam bangkrut.
"Saya yakin akan banyak lembaga pendidikan tutup atau bubar atau tidak mampu menjalankan operasionalnya kembali. Bisa jadi perguruan-perguruan tinggi swasta sehabis pandemi ini tidak mampu lagi beroperasi. Ini membutuhkan turun tangan dari pemerintah, baik kebijakan anggaran, kebijakan perencanaan," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam Talkshow Nasional Pendidikan bertajuk Dilema New Normal Merekonstruksi Sistem Pendidikan?, Sabtu (4/7/2020).
Sebagai keynote speaker dalam kegiatan yang digelar Ikatan Mahasiswa Gresik Nusantara dan Forum Mahasiswa Lamongan ini, Jazilul mengatakan, bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta sangat dibutuhkan.
(Baca: Din Syamsuddin Ajak Milenial Muslim Rebut Kembali Supremasi Ilmu Pengetahuan)
"PTS akan banyak yang kolaps, akan banyak tak mampu beroperasi kembali karena pandemi. Nah tugas dari kita semua, tentu tidak boleh lembaga-lembaga pemerintah kemudian tutup, seperti prediksi ada bank yang mau tutup, badan-badan ekonomi atau lembaga keuangan yang mau tutup, koperasi juga. Nah dunia pendidikan juga tidak boleh. (Penyelamatan) itu yang harus dilakukan secara bersama-sama," tuturnya.
Parameter PJJ Tak Jelas
Selain ancaman bangkrut, Jazilul menyoroti sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara online. Menurut dia, sistem ini juga belum ada parameter keberhasilannya. Sejauh ini, pemerintah dinilai belum memiliki perencanaan yang cukup baik dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di sektor pendidikan.
"Karena pandemi ini datang tiba-tiba dan tidak terencana. Padahal ini masuk masa kelulusan siswa SD hingga SMA, beberangan juga dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ini juga memiliki tingkat kerumitan bagi wali siswa atau wali mahasiswa," katanya.
(Baca: Pendidikan Virtual Lemah Gara-gara Kemendikbud Tak Beri Panduan)
Padahal, pendidikan di era kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi prioritas, seiring dengan misi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itu, politikus asal Bawean, Gresik, Jawa Timur ini mengajak para mahasiswa, terutama yang berasal dari Lamongan-Gresik yang saat ini mayoritas juga pulang kampung karena tidak ada perkuliahan tatap muka agar memanfaatkan momentum pandemi ini dengan mulai mengamalkan ilmunya di desa masing-masing.
"Saya yakin akan banyak lembaga pendidikan tutup atau bubar atau tidak mampu menjalankan operasionalnya kembali. Bisa jadi perguruan-perguruan tinggi swasta sehabis pandemi ini tidak mampu lagi beroperasi. Ini membutuhkan turun tangan dari pemerintah, baik kebijakan anggaran, kebijakan perencanaan," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam Talkshow Nasional Pendidikan bertajuk Dilema New Normal Merekonstruksi Sistem Pendidikan?, Sabtu (4/7/2020).
Sebagai keynote speaker dalam kegiatan yang digelar Ikatan Mahasiswa Gresik Nusantara dan Forum Mahasiswa Lamongan ini, Jazilul mengatakan, bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta sangat dibutuhkan.
(Baca: Din Syamsuddin Ajak Milenial Muslim Rebut Kembali Supremasi Ilmu Pengetahuan)
"PTS akan banyak yang kolaps, akan banyak tak mampu beroperasi kembali karena pandemi. Nah tugas dari kita semua, tentu tidak boleh lembaga-lembaga pemerintah kemudian tutup, seperti prediksi ada bank yang mau tutup, badan-badan ekonomi atau lembaga keuangan yang mau tutup, koperasi juga. Nah dunia pendidikan juga tidak boleh. (Penyelamatan) itu yang harus dilakukan secara bersama-sama," tuturnya.
Parameter PJJ Tak Jelas
Selain ancaman bangkrut, Jazilul menyoroti sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara online. Menurut dia, sistem ini juga belum ada parameter keberhasilannya. Sejauh ini, pemerintah dinilai belum memiliki perencanaan yang cukup baik dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di sektor pendidikan.
"Karena pandemi ini datang tiba-tiba dan tidak terencana. Padahal ini masuk masa kelulusan siswa SD hingga SMA, beberangan juga dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ini juga memiliki tingkat kerumitan bagi wali siswa atau wali mahasiswa," katanya.
(Baca: Pendidikan Virtual Lemah Gara-gara Kemendikbud Tak Beri Panduan)
Padahal, pendidikan di era kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi prioritas, seiring dengan misi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itu, politikus asal Bawean, Gresik, Jawa Timur ini mengajak para mahasiswa, terutama yang berasal dari Lamongan-Gresik yang saat ini mayoritas juga pulang kampung karena tidak ada perkuliahan tatap muka agar memanfaatkan momentum pandemi ini dengan mulai mengamalkan ilmunya di desa masing-masing.
Lihat Juga :
