UNY Buka Prodi Baru S2 Kebijakan Pendidikan, Tertarik?
loading...
UNY membuka program studi baru yakni prodi S2 Kebijakan Pendidikan. Foto/Humas UNS.
A
A
A
JAKARTA - Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) membuka program studi baru yang ditawarkan untuk mahasiswa yang ingin kuliah jenjang pascasarjana . Prodi baru tersebut itu adalah prodi magister Kebijakan Pendidikan.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. Edi Purwanta mengatakan, berdirinya Prodi S2 Kebijakan Pendidikan (S2 KP) ini menjadi sebuah awal yang baik bagi Prodi Kebijakan Pendidikan.
Dia pun berharap, beberapa tahun ke depan sudah akan dibuka Program Doktor Kebijakan Pendidikan (S3 KP). Mengingat beberapa Prodi di FIP sudah memiliki jenjang S3 seperti Manajemen Pendidikan (MP), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Bimbingan Konseling (BK).
Baca juga: Ditjen Diktiristek Resmikan Kick Off Kampung Cekattan di 10 Lokasi Gempa Cianjur
Apalagi, tambahnya, Prodi S2 Kebijakan Pendidikan telah diperkuat oleh empat guru besar/profesor dan tujuh doktor. “Saya juga berharap bahwa Magister KP ini nanti bisa melahirkan generasi unggul yang berguna bagi masyarakat luas, mudah dalam mencari kerja, serta bisa menciptakan lapangan kerja,” katanya, dikutip dari laman UNY, Rabu (14/12/2022).
Ketua Prodi S1 Kebijakan Pendidikan UNY Dr. Ariefa Efianingrum mengatakan, kebijakan pendidikan dibangun memperhatikan kompleksitas konteks pendidikan. Keilmuan Kebijakan Pendidikan memiliki peran penting yaitu sebagai landasan dan instrumen bagi pembangunan pendidikan di Indonesia.
Sementara Professor of Education at the University of Humanistic Utrecht Prof. Wil Veugelers dalam paparannya menyebutkan, Kebijakan Pendidikan terdiri atas beberapa level mulai dari internasional, nasional, lokal, hingga sekolah yang langsung melaksanakan kurikulum tersebut.
Baca juga: Mahasiswa ITS Gagas Alat Pendeteksi Tsunami 30 Menit Lebih Awal
Profesor Wiel juga mengingatkan jika ada kurikulum baru sangat penting untuk disosialisasikan mengingat banyak kendala di lapangan yang terjadi seperti keragaman interpretasi para guru, SDM di sekolah yang kadang belum tercukupi serta fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang kurang memadai.
Ia juga mengatakan, kurikulum yang bagus namun tidak disosialisasikan secara maksimal hasilnya juga tidak akan maksimal. “Sudah merupakan hal yang wajar jika di lapangan hal yang ideal tidak bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi. Apalagi saat ini sering sekali berganti kurikulum, sedangkan kurikulum yang lama belum bisa diterapkan secara maksimal,” ujar Profesor Wiel.
Guru Besar FIP UNY Prof. Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum mengatakan, dampak positif Desentralisasi Pendidikan yaitu bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Dengan adanya desentralisasi ini pemerintah daerah setempat harus mengawal dan berkolaborasi dengan sekolah. Peran leadership/kepemimpinan dari Kepala Sekolah juga sangat dibutuhkan sehingga pelaksaanaan desentralisasi ini bisa maksimal.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. Edi Purwanta mengatakan, berdirinya Prodi S2 Kebijakan Pendidikan (S2 KP) ini menjadi sebuah awal yang baik bagi Prodi Kebijakan Pendidikan.
Dia pun berharap, beberapa tahun ke depan sudah akan dibuka Program Doktor Kebijakan Pendidikan (S3 KP). Mengingat beberapa Prodi di FIP sudah memiliki jenjang S3 seperti Manajemen Pendidikan (MP), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Bimbingan Konseling (BK).
Baca juga: Ditjen Diktiristek Resmikan Kick Off Kampung Cekattan di 10 Lokasi Gempa Cianjur
Apalagi, tambahnya, Prodi S2 Kebijakan Pendidikan telah diperkuat oleh empat guru besar/profesor dan tujuh doktor. “Saya juga berharap bahwa Magister KP ini nanti bisa melahirkan generasi unggul yang berguna bagi masyarakat luas, mudah dalam mencari kerja, serta bisa menciptakan lapangan kerja,” katanya, dikutip dari laman UNY, Rabu (14/12/2022).
Ketua Prodi S1 Kebijakan Pendidikan UNY Dr. Ariefa Efianingrum mengatakan, kebijakan pendidikan dibangun memperhatikan kompleksitas konteks pendidikan. Keilmuan Kebijakan Pendidikan memiliki peran penting yaitu sebagai landasan dan instrumen bagi pembangunan pendidikan di Indonesia.
Sementara Professor of Education at the University of Humanistic Utrecht Prof. Wil Veugelers dalam paparannya menyebutkan, Kebijakan Pendidikan terdiri atas beberapa level mulai dari internasional, nasional, lokal, hingga sekolah yang langsung melaksanakan kurikulum tersebut.
Baca juga: Mahasiswa ITS Gagas Alat Pendeteksi Tsunami 30 Menit Lebih Awal
Profesor Wiel juga mengingatkan jika ada kurikulum baru sangat penting untuk disosialisasikan mengingat banyak kendala di lapangan yang terjadi seperti keragaman interpretasi para guru, SDM di sekolah yang kadang belum tercukupi serta fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang kurang memadai.
Ia juga mengatakan, kurikulum yang bagus namun tidak disosialisasikan secara maksimal hasilnya juga tidak akan maksimal. “Sudah merupakan hal yang wajar jika di lapangan hal yang ideal tidak bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi. Apalagi saat ini sering sekali berganti kurikulum, sedangkan kurikulum yang lama belum bisa diterapkan secara maksimal,” ujar Profesor Wiel.
Guru Besar FIP UNY Prof. Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum mengatakan, dampak positif Desentralisasi Pendidikan yaitu bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Dengan adanya desentralisasi ini pemerintah daerah setempat harus mengawal dan berkolaborasi dengan sekolah. Peran leadership/kepemimpinan dari Kepala Sekolah juga sangat dibutuhkan sehingga pelaksaanaan desentralisasi ini bisa maksimal.
(nnz)
Lihat Juga :
