Seleksi IPDN Semakin Ketat

SUMEDANG - Seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan semakin diperketat tahun ini. Seleksi IPDN dilakukan secara terpusat.

"Dalam merekrut, kalau dulu ada jatah daerah. Sekarang tidak ada. Pusat yang langsung merekrut," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai acara Pengukuhan Praja Muda IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Senin (15/6/2015).

Di samping rekrutmen dilakukan secara terpusat, Kemendagri akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kerawanan permainan seleksi. "Tahun ini proses rekrutmen dilakukan secara selektif melalui kerja sama dengan KPK," paparnya.

Untuk tahun ini, Mendagri mengusulkan kuota sebanyak 1.668 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pasalnya dalam rekrutmen IPDN juga disesuaikan dengan kebutuhan pegawai berdasarkan pertimbangan KemenPAN-RB.

"Kami tunggu persetujuan MenPAN. Karena jangan sampai kita menerima pegawai ternyata tidak ada lowongan. Kami menunggu formasi yang dibutuhkan berapa," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan perbaikan ini merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi. Lulusan sekolah kedinasan ini diharapkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang melayani bukan dilayani.

"Selain itu kami juga tegas kepada praja-praja yang melanggar aturan. IPDN juga harus menjadi pelopor revolusi mental. Praja-praja ini harus dapat memberikan contoh," katanya.

Rektor IPDN Suhajar Diantoro mengatakan rekrutmen IPDN akan melihat kesuksesan akademi militer (akmil) dan akademi kepolisian (akpol). Maka dari itu beberapa mekanisme akan mencontoh seleksi dua akademi tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan Mendagri, Suhajar mengungkap, telah memulai kerja sama dengan KPK. KPK akan diberi ruang untuk melakukan seleksi terkait integritas para praja.

"KPK akan melakukan tes kejujuran. Sehingga praja memang berintegritas dan memiliki kejujuran," kata dia.

Seleksi IPDN juga akan menyerupai seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Di mana dalam melakukan tes kompetensi dasar (TKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

"Setelah tes langsung keluar nilainya. Yang tidak memenuhi passing grade tidak lulus. Sedangkan yang memenuhi passing grade menunggu proses perangkingan," ungkap dia.

Suhajar menambahkan, IPDN tidak akan ikut campur dalam pembuatan soal seleksi. Pembuatan soal sendiri akan dibuat 19 perguruan tinggi (PT) yang dikoordinir Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan langsung di bawah pengawasan MenPAN.

Mulai tahun ini praja akan dibekali pendidikan revolusi mental. IPDN menambahkan modul pembelajaran yang berkaitan dengan kebijakan presiden.

"Kita tambahkan agar selaras dengan Nawa Cita dan Trisakti. Jadi pada saat turun ke lapangan semua sudah sama visi dan misinya," imbuhnya.(ico)