Ingin Impor Rektor PTN? Ini Syaratnya
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana mendatangkan warga negara asing untuk menjadi rektor di perguruan tinggi negeri (PTN).
Menurut peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, bisa saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset Tekonologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) "mengimpor" rektor dari luar negeri asalkan di dalam negeri terjadi dua kondisi ini.
"Pertama, jika sudah tak ada lagi rektor atau intelektual kita yang tak mumpuni. Tapi logika ini gampang dibantah," papar Adi kepada Sindonews, Sabtu (4/6/2016). (Baca juga: Pemerintah Akan Rekrut Orang Asing Jadi Rektor PTN)
Adi mengatakan, hal itu gampang dibantah. Pasalnya, kata dia, masih banyak profesor lulusan luar negeri "jempolan" dan dianggap mampu meniru model pendidikan barat.
Sayangnya, kata Adi, pemerintah terkesan kurang memberikan perhatian terhadap kalangan akademisi lulusan luar negeri. Alhasil, keberadaan mereka kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal.
"Kedua, 'impor' WNA harus menjamin perbaikan kualitas pendidikan kita. Jika tidak ada jaminan itu, baiknya rektor WNA itu tak usah ke sini," katanya.
Menurut peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, bisa saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset Tekonologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) "mengimpor" rektor dari luar negeri asalkan di dalam negeri terjadi dua kondisi ini.
"Pertama, jika sudah tak ada lagi rektor atau intelektual kita yang tak mumpuni. Tapi logika ini gampang dibantah," papar Adi kepada Sindonews, Sabtu (4/6/2016). (Baca juga: Pemerintah Akan Rekrut Orang Asing Jadi Rektor PTN)
Adi mengatakan, hal itu gampang dibantah. Pasalnya, kata dia, masih banyak profesor lulusan luar negeri "jempolan" dan dianggap mampu meniru model pendidikan barat.
Sayangnya, kata Adi, pemerintah terkesan kurang memberikan perhatian terhadap kalangan akademisi lulusan luar negeri. Alhasil, keberadaan mereka kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal.
"Kedua, 'impor' WNA harus menjamin perbaikan kualitas pendidikan kita. Jika tidak ada jaminan itu, baiknya rektor WNA itu tak usah ke sini," katanya.
(dam)