Ombudsman Nilai Pemilihan Rektor PTN Rawan Permainan Uang
Sabtu, 29 Oktober 2016 - 13:00 WIB
Ombudsman Nilai Pemilihan Rektor PTN Rawan Permainan Uang
A
A
A
JAKARTA - Ombudsman RI menyebut pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) cukup rawan. Pasalnya, banyak orang-orang yang mengincar posisi tersebut.
Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, saat ini banyak orang yang menginginkan kekuasaan yang dipegang oleh jabatan rektor perguruan tinggi (PT). Pihaknya menemukan, orang-orang yang menginginkan jabatan rektor banyak melakukan cara-cara yang tak sesuai prosedur.
"Krisis betul, semua orang mengejar kekuasaan. Saya hadir di ujian doktor, saya mengetahui hal itu. Calon doktornya presentasi, nah dari presentasi itu di daerah bikin satu jurusan, kemudian dia hadirkan orang, dapat uang. Jadi sebetulnya, kelembagaan yang ilegal, banyak di lakukan di kampus-kampus kita ini. Kampus negeri yang terutama," ujar Laode dalam diskusi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2016).
Mantan wakil ketua DPD ini juga menjelaskan perlunya kejelasan visi-misi para rektor perguruan tinggi. Terutama dalam mengupayakan peningkatan kualitas suatu perguruan tinggi.
"Kita perlu merenungkan kembali, apa misi perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak banyak yang mengacu pada kantor proyek, enggak boleh lagi. Redesain misinya, nanti kita betul harus mengejar kualitas."
"Jadi kualitas harus ditingkatkan. Bukan sekadar mengejar proyek, kualitas yang harusnya terus selalu meningkat dengan upaya dan sistem yang jelas," tandasnya.
Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, saat ini banyak orang yang menginginkan kekuasaan yang dipegang oleh jabatan rektor perguruan tinggi (PT). Pihaknya menemukan, orang-orang yang menginginkan jabatan rektor banyak melakukan cara-cara yang tak sesuai prosedur.
"Krisis betul, semua orang mengejar kekuasaan. Saya hadir di ujian doktor, saya mengetahui hal itu. Calon doktornya presentasi, nah dari presentasi itu di daerah bikin satu jurusan, kemudian dia hadirkan orang, dapat uang. Jadi sebetulnya, kelembagaan yang ilegal, banyak di lakukan di kampus-kampus kita ini. Kampus negeri yang terutama," ujar Laode dalam diskusi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2016).
Mantan wakil ketua DPD ini juga menjelaskan perlunya kejelasan visi-misi para rektor perguruan tinggi. Terutama dalam mengupayakan peningkatan kualitas suatu perguruan tinggi.
"Kita perlu merenungkan kembali, apa misi perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak banyak yang mengacu pada kantor proyek, enggak boleh lagi. Redesain misinya, nanti kita betul harus mengejar kualitas."
"Jadi kualitas harus ditingkatkan. Bukan sekadar mengejar proyek, kualitas yang harusnya terus selalu meningkat dengan upaya dan sistem yang jelas," tandasnya.
(kri)
