Moratorium UN Akan Diputuskan Pekan Ini
Senin, 28 November 2016 - 05:08 WIB
Moratorium UN Akan Diputuskan Pekan Ini
A
A
A
BOGOR - Wacana moratorium Ujian Nasional (UN) akan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini. Presiden akan membahasnya dengan kementerian lain melalui rapat terbatas.
Jokowi mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang sudah melakukan pengkajian untuk mendesentralisasikan UN. Jokowi menjelaskan, keputusan akhir apakah moratorium UN ini dijalankan atau tidak akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) pekan ini.
"Ditingkat Kemendikbud memang sudah diputuskan didesentralisasi. Nanti akan kita rapatkan di Minggu ini kemudian akan diputuskan," katanya saat Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 71 di Sentul, Minggu (27/11/2016).
Diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy sudah menyampaikan draft kajian moratorium UN kepada presiden. Direncanakan periode ajaran tahun depan UN tidak akan berlaku lagi di seluruh jenjang sekolah.
Namun diperlukan izin presiden melalui Instruksi Presiden agar moratorium ini berjalan. "Draft sudah disampaikan ke presiden. Nanti dalam ratas presiden meminta saya untuk menyampaikan secara detail dampak positif dan negatif UN," ungkapnya.
Muhadjir menerangkan, inti dari desentralisasi adalah penyelenggaraan UN akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Namun Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), katanya, akan membuat standar nasional yang harus dipatuhi masing-masing penyelenggara UN.
Mengenai naskah soal, terangnya, Kemendikbud bisa menyediakan bank soal. Tetapi kementerian juga menyarankan agar masing-masing daerah untuk membuat soal sendiri dari standar nasional yang sudah dibuat BSNP. "Jadi kita berharap dengan desentralisasi maka kami bisa lebih leluasa untuk mengawasi, monitoring hingga supervisi ke seluruh daerah," terangnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menuturkan, moratorium UN ini bukan untuk menghilangkan semangat juang siswa dalam menuntaskan masa studinya. Hanya saja, katanya, pemerintah ingin menghilangkan efek teror dari suatu ujian.
Dia pun mengklaim, ujian yang didesentralisasi ini akan bisa memotret lebih komprehensif kemampuan siswa. Sebab ujian tidak akan dibatasi pada beberapa mata pelajaran saja melainkan evaluasi menyeluruh. Bedanya adalah, ujian tidak akan dilakukan secara masif layaknya UN saat ini.
Guru Besar Sosiologi ini menyampaikan, belum dapat diputuskan apakah ujian tahun depan akan berbasis komputer yang dinilai lebih transparan dan akuntabel. Kesiapan ujian berbasis computer tergantung pada daerah masing-masing. Meski memang dia berharap akan lebih banyak ujian computer.
Jika sarana computer sekolah terbatas, katanya, bisa memakai sarana computer di perguruan tinggi atau saling pinjam tempat dengan sekolah yang sarana komputernya komplit.
Ditemui di sela acara, mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro mengaku setuju dengan moratorium UN. UN yang kerap kali sering berganti nama ini menurutnya sering menimbulkan masalah sejak dari distribusi soal ke daerah. UN yang menjadi syarat kelulusan juga menjadi alasan banyaknya penyimpangan yang dilakukan siswa atau guru dan didukung oleh pemerintah daerah.
Jokowi mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang sudah melakukan pengkajian untuk mendesentralisasikan UN. Jokowi menjelaskan, keputusan akhir apakah moratorium UN ini dijalankan atau tidak akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) pekan ini.
"Ditingkat Kemendikbud memang sudah diputuskan didesentralisasi. Nanti akan kita rapatkan di Minggu ini kemudian akan diputuskan," katanya saat Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 71 di Sentul, Minggu (27/11/2016).
Diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy sudah menyampaikan draft kajian moratorium UN kepada presiden. Direncanakan periode ajaran tahun depan UN tidak akan berlaku lagi di seluruh jenjang sekolah.
Namun diperlukan izin presiden melalui Instruksi Presiden agar moratorium ini berjalan. "Draft sudah disampaikan ke presiden. Nanti dalam ratas presiden meminta saya untuk menyampaikan secara detail dampak positif dan negatif UN," ungkapnya.
Muhadjir menerangkan, inti dari desentralisasi adalah penyelenggaraan UN akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Namun Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), katanya, akan membuat standar nasional yang harus dipatuhi masing-masing penyelenggara UN.
Mengenai naskah soal, terangnya, Kemendikbud bisa menyediakan bank soal. Tetapi kementerian juga menyarankan agar masing-masing daerah untuk membuat soal sendiri dari standar nasional yang sudah dibuat BSNP. "Jadi kita berharap dengan desentralisasi maka kami bisa lebih leluasa untuk mengawasi, monitoring hingga supervisi ke seluruh daerah," terangnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menuturkan, moratorium UN ini bukan untuk menghilangkan semangat juang siswa dalam menuntaskan masa studinya. Hanya saja, katanya, pemerintah ingin menghilangkan efek teror dari suatu ujian.
Dia pun mengklaim, ujian yang didesentralisasi ini akan bisa memotret lebih komprehensif kemampuan siswa. Sebab ujian tidak akan dibatasi pada beberapa mata pelajaran saja melainkan evaluasi menyeluruh. Bedanya adalah, ujian tidak akan dilakukan secara masif layaknya UN saat ini.
Guru Besar Sosiologi ini menyampaikan, belum dapat diputuskan apakah ujian tahun depan akan berbasis komputer yang dinilai lebih transparan dan akuntabel. Kesiapan ujian berbasis computer tergantung pada daerah masing-masing. Meski memang dia berharap akan lebih banyak ujian computer.
Jika sarana computer sekolah terbatas, katanya, bisa memakai sarana computer di perguruan tinggi atau saling pinjam tempat dengan sekolah yang sarana komputernya komplit.
Ditemui di sela acara, mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro mengaku setuju dengan moratorium UN. UN yang kerap kali sering berganti nama ini menurutnya sering menimbulkan masalah sejak dari distribusi soal ke daerah. UN yang menjadi syarat kelulusan juga menjadi alasan banyaknya penyimpangan yang dilakukan siswa atau guru dan didukung oleh pemerintah daerah.
(kri)
