Luar Negeri Sudah Akui Ujian Nasional di Indonesia
Jum'at, 09 Desember 2016 - 21:25 WIB
Luar Negeri Sudah Akui Ujian Nasional di Indonesia
A
A
A
MAGELANG - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof A Malik Fadjar mengatakan, ujian nasional (UN) memiliki plus dan minusnya.
Untuk plusnya, banyak khususnya membuat standar nasional, bahkan hasil UN sudah diterima bagi siswa-siswa yang akan melanjutkan studi di luar negeri.
“Jadi sudah mendapatkan pengakuan secara luar negeri. Persoalannya memang, sekali pada teknis, bagaimana supaya teknisnya membangun kejujuran. Dalam penyelenggaran ujian sebetulnya, jadi bukan pada beban macam-macam,” kata Malik Fadjar di Magelang, Jumat (9/12/2016).
Mengawali kunjungan kerja, mantan Mendiknas di Era Kabinet Gotong Rotong ini di Kabupaten Magelang diterima Bupati Zaenal Arifin di Rumah Dinasnya.
Kemudian melakukan kunjungan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, Kantor Kemenang Kabupaten Magelang serta bertemu dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang.
UN katanya, sekarang tidak menentukan kelulusan. Namun demikian, dalam pelaksanaan harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk pula siapa yang berhak melakukan evaluasi baik dari efisiensi maupun kualitasnya.
"Mungkin nantinya diatur per daerah, tetapi dengan standar nasional," ujar dia.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Magelang yang dihadiri sejumlah undangan maupun kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Magelang, Malik Fadjar menyampaikan, evaluasi terhadap UN hasus dilakukan dan disempurnakan.
“Mbok jangan ditangani pusat, untuk tingkat SD dilakukan kabupaten/kota juga tidak diawasi polisi,sedih juga. Mengapa naskah UN tidak disimpan di kantor bupati/wali kota, kok kaya gawat banget,” ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal porsi 40-60 persen pendidikan vokasi. Untuk itu, jika nantinya kesulitan untuk mendapatkan lahan pembangunan gedung SMK, nantinya mendorong agar proyek dilakukan pemda.
Untuk plusnya, banyak khususnya membuat standar nasional, bahkan hasil UN sudah diterima bagi siswa-siswa yang akan melanjutkan studi di luar negeri.
“Jadi sudah mendapatkan pengakuan secara luar negeri. Persoalannya memang, sekali pada teknis, bagaimana supaya teknisnya membangun kejujuran. Dalam penyelenggaran ujian sebetulnya, jadi bukan pada beban macam-macam,” kata Malik Fadjar di Magelang, Jumat (9/12/2016).
Mengawali kunjungan kerja, mantan Mendiknas di Era Kabinet Gotong Rotong ini di Kabupaten Magelang diterima Bupati Zaenal Arifin di Rumah Dinasnya.
Kemudian melakukan kunjungan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, Kantor Kemenang Kabupaten Magelang serta bertemu dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang.
UN katanya, sekarang tidak menentukan kelulusan. Namun demikian, dalam pelaksanaan harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk pula siapa yang berhak melakukan evaluasi baik dari efisiensi maupun kualitasnya.
"Mungkin nantinya diatur per daerah, tetapi dengan standar nasional," ujar dia.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Magelang yang dihadiri sejumlah undangan maupun kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Magelang, Malik Fadjar menyampaikan, evaluasi terhadap UN hasus dilakukan dan disempurnakan.
“Mbok jangan ditangani pusat, untuk tingkat SD dilakukan kabupaten/kota juga tidak diawasi polisi,sedih juga. Mengapa naskah UN tidak disimpan di kantor bupati/wali kota, kok kaya gawat banget,” ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal porsi 40-60 persen pendidikan vokasi. Untuk itu, jika nantinya kesulitan untuk mendapatkan lahan pembangunan gedung SMK, nantinya mendorong agar proyek dilakukan pemda.
(maf)
