Pemerintah Akui Terjadi Perbedaan Pandangan Soal Moratorium UN
Selasa, 13 Desember 2016 - 16:15 WIB
Pemerintah Akui Terjadi Perbedaan Pandangan Soal Moratorium UN
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui masih ada perbedaan pandangan mengenai usulan moratorium Ujian Nasional (UN) di pemerintah. Perbedaan pandangan terjadi saat dilakukan evaluasi oleh sejumlah menteri terkait.
"Perbedaan pandangannya sebenarnya mengarah pada hal yang baik," ujar Pramono di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).
Pramono mengungkapkan, perbedaan baik itu seperti pemikiran bahwa anak didik harus dipersiapkan sebagai siswa yang siap bersaing dengan dunia global. "Pendidikan kita ini belum pada posisi yang katakanlah menjadi the top 10 ranking dunia," katanya.
Terkait usulan moratorium UN, kata Pramono, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar UN cukup dievaluasi tanpa harus dimoratorium. Usulan evaluasi UN berdasarkan pengalaman JK semasa menjabat sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat.
Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bersikap dan meminta agar Mendikbud Muhadjir Effendy melakukan kajian mendalam mengenai pelaksanaan UN tersebut. Dia menambahkan, soal moratorium UN belum diputuskan dalam rapat terbatas bersama presiden.
"Tetapi presiden meminta dan juga masukan dari wakil presiden untuk mengevaluasi hal tersebut," tandasnya.
"Perbedaan pandangannya sebenarnya mengarah pada hal yang baik," ujar Pramono di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).
Pramono mengungkapkan, perbedaan baik itu seperti pemikiran bahwa anak didik harus dipersiapkan sebagai siswa yang siap bersaing dengan dunia global. "Pendidikan kita ini belum pada posisi yang katakanlah menjadi the top 10 ranking dunia," katanya.
Terkait usulan moratorium UN, kata Pramono, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar UN cukup dievaluasi tanpa harus dimoratorium. Usulan evaluasi UN berdasarkan pengalaman JK semasa menjabat sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat.
Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bersikap dan meminta agar Mendikbud Muhadjir Effendy melakukan kajian mendalam mengenai pelaksanaan UN tersebut. Dia menambahkan, soal moratorium UN belum diputuskan dalam rapat terbatas bersama presiden.
"Tetapi presiden meminta dan juga masukan dari wakil presiden untuk mengevaluasi hal tersebut," tandasnya.
(kri)
