Rektor Dipilih Presiden, Pengamat: Kampus Bukan Abdi Penguasa!
Jum'at, 02 Juni 2017 - 10:40 WIB
Rektor Dipilih Presiden, Pengamat: Kampus Bukan Abdi Penguasa!
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemilihan rektor perguruan tinggi atau kampus ditentukan oleh presiden menuai kritik. Wacana tersebut dinilai sebagai sesuatu yang berlebihan.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan sebagai pusat kegiatan akademis, kampus harus bebas dan netral dari kekuasaan.
Dengan demikian, kata dia, peran kampus tetap terjaga untuk memberikan arah kepada tujuan yang hendak dicapai negara. "Kampus bukan untuk mengabdi kepada penguasa. Siapa pun penguasa tersebut," ucap Adi kepada SINDOnews, Jumat (2/6/2017).
Adi mengatakan, semua pihak sepakat gerakan radikal harus dilawan. Namun tidak lantas menjadi alasan untuk mengintervensi kampus.
Menurut Adi, jika terdapat kasus calon rektor yang terindikasi menjadi simpatisan Islamic State Iraq and Syria (ISIS), sebaiknya cukup diberhentikan dari tugasnya atau diberi sanksi tegas.
"Jika satu kasus rektor pendukung ISIS ini jadi alasan untuk mengintervensi kampus, maka ke depan publik akan menuntut hak yang sama jika ada pengikut ISIS di sektor pekerjaan," ucapnya. (Baca juga: Klarifikasi Mendagri Soal Rektor Dipilih Presiden )
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan sebagai pusat kegiatan akademis, kampus harus bebas dan netral dari kekuasaan.
Dengan demikian, kata dia, peran kampus tetap terjaga untuk memberikan arah kepada tujuan yang hendak dicapai negara. "Kampus bukan untuk mengabdi kepada penguasa. Siapa pun penguasa tersebut," ucap Adi kepada SINDOnews, Jumat (2/6/2017).
Adi mengatakan, semua pihak sepakat gerakan radikal harus dilawan. Namun tidak lantas menjadi alasan untuk mengintervensi kampus.
Menurut Adi, jika terdapat kasus calon rektor yang terindikasi menjadi simpatisan Islamic State Iraq and Syria (ISIS), sebaiknya cukup diberhentikan dari tugasnya atau diberi sanksi tegas.
"Jika satu kasus rektor pendukung ISIS ini jadi alasan untuk mengintervensi kampus, maka ke depan publik akan menuntut hak yang sama jika ada pengikut ISIS di sektor pekerjaan," ucapnya. (Baca juga: Klarifikasi Mendagri Soal Rektor Dipilih Presiden )
(dam)
