Dikonfirmasi Soal Jam Sekolah, Jokowi: Tanyakan ke Mendikbud
Selasa, 13 Juni 2017 - 13:59 WIB
Dikonfirmasi Soal Jam Sekolah, Jokowi: Tanyakan ke Mendikbud
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tentang belajar delapan jam perhari dalam lima hari sekolah, Senin hingga Jumat pada tahun ajaran baru 2017 menuai pro dan kontra di masyarakat.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan banyak berkomentar. "Tanyakan ke Mendikbud dulu," kata Jokowi usai membagikan 200.000 paket sembago secara simbolis milik BUMN di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendi mengeluarkan kebijakan sekolah delapan jam perhari dalam lima hari yakni Senin-Jumat. Kebijakan itu dinilai selaras dengan jam kerja pegawai negeri sipil guru yang diatur dalam aparatur sipil negara.
(Baca juga: Plus Minus Kebijakan Sekolah Senin hingga Jumat)
Nantinya siswa hanya sekolah sampai hari Jumat. Sementara Sabtu yang biasanya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Namun oleh sebagian kalangan dan pengamat pendidikan, kebijakan ini dianggap tidak tepat.
Terbaru, kalangan pendidikan di level pendidikan agama menentang keras kebijakan itu karena dianggap mengancam eksistensi madrasah yang banyak tersebar di pondok pesantren dan tempat lainnya.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan banyak berkomentar. "Tanyakan ke Mendikbud dulu," kata Jokowi usai membagikan 200.000 paket sembago secara simbolis milik BUMN di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendi mengeluarkan kebijakan sekolah delapan jam perhari dalam lima hari yakni Senin-Jumat. Kebijakan itu dinilai selaras dengan jam kerja pegawai negeri sipil guru yang diatur dalam aparatur sipil negara.
(Baca juga: Plus Minus Kebijakan Sekolah Senin hingga Jumat)
Nantinya siswa hanya sekolah sampai hari Jumat. Sementara Sabtu yang biasanya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Namun oleh sebagian kalangan dan pengamat pendidikan, kebijakan ini dianggap tidak tepat.
Terbaru, kalangan pendidikan di level pendidikan agama menentang keras kebijakan itu karena dianggap mengancam eksistensi madrasah yang banyak tersebar di pondok pesantren dan tempat lainnya.
(maf)
