Kebijakan Sekolah Delapan Jam Sehari Diuji Coba
Kebijakan Sekolah Delapan Jam Sehari Diuji Coba
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menguji coba penerapan sekolah dari Senin hingga Jumat selama delapan jam sehari.
Uji coba dilakukan setelah rencana tersebut diprotes dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku mendapat perintah dari
Presiden Joko Widodo untuk melakukan ploting atau sekolah percontohan, setelah kalangan DPR memprotes. "Diuji coba dulu. Kemudian waktu itu pilih 1.500 sekolah," kata Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017). (Baca juga: Sabtu Libur, Waktu Belajar Siswa Ditambah Jadi Delapan Jam Sejario )
Untuk tahun ajaran baru Juli 2017 nanti, sebanyak 5.000 sekolah ditargetkan menjadi percontohan program ini. "Tetapi ternyata ada 9.300 sekolah," papar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Muhadjir mengungkapkan sistem tersebut sudah diadopsi oleh beberapa pemerintah daerah secara sukarela. Ada sembilan kabupaten/kota yang mengadopsi program penguatan pendidikan karakter (PPK) itu.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan selektif, dengan menghimpun masukan berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan di daerah. "Kita lihat masalahnya apa. Kalau ada yang keberatan, nanti kita terima," ungkapnya.
Uji coba dilakukan setelah rencana tersebut diprotes dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku mendapat perintah dari
Presiden Joko Widodo untuk melakukan ploting atau sekolah percontohan, setelah kalangan DPR memprotes. "Diuji coba dulu. Kemudian waktu itu pilih 1.500 sekolah," kata Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017). (Baca juga: Sabtu Libur, Waktu Belajar Siswa Ditambah Jadi Delapan Jam Sejario )
Untuk tahun ajaran baru Juli 2017 nanti, sebanyak 5.000 sekolah ditargetkan menjadi percontohan program ini. "Tetapi ternyata ada 9.300 sekolah," papar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Muhadjir mengungkapkan sistem tersebut sudah diadopsi oleh beberapa pemerintah daerah secara sukarela. Ada sembilan kabupaten/kota yang mengadopsi program penguatan pendidikan karakter (PPK) itu.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan selektif, dengan menghimpun masukan berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan di daerah. "Kita lihat masalahnya apa. Kalau ada yang keberatan, nanti kita terima," ungkapnya.
(dam)
Explore More