Kebijakan Jam Sekolah Jangan Diputuskan Satu Institusi Saja
Rabu, 14 Juni 2017 - 08:58 WIB
Kebijakan Jam Sekolah Jangan Diputuskan Satu Institusi Saja
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyosialisasikan aturan delapan jam belajar di sekolah dari Senin hingga Jumat secara massif dan jelas. Serta, harus ada komunikasi yang baik hingga ke daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, jangan sampai masyarakat resah dengan kebijakan tersebut. "Kalau hal ini berdasarkan kajian, silakan saja," kata Abdul Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (14/6/2017).
"Tapi, sebagai kebijakan politik harusnya tidak hanya diputuskan oleh satu institusi yang memiliki otoritas atau dari pendukungnya saja, tapi juga harus berdasarkan pilihan publik, public choice," imbuhnya.
Pasalnya, ada beberapa tantangan sebelum kebijakan itu diberlakukan. Pertama, soal perubahan aturan jam belajar. Kedua, soal Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu beban kerja dan jumlah guru.
Ketiga, mengenai sarana dan prasarana, khususnya mengenai ketersediaan ruang kelas ideal. "Kalau 8 jamnya 60 menit, maka mulai jam 07.00 WIB selesai jam 15.00 WIB. Kalau 45 menit, maka akan berkurang menjadi pulang jam 14.00 WIB sore. Kalau plus istirahat maka pulang jam 16.00. Aturan seperti ini harus clear, kalau tidak clear, berbahaya," ucapnya.
Mantan Guru SMK di Kota Tegal ini menjelaskan, adapun kebijakan itu menjadi persoalan karena berdasarkan Kunjungan Kerja Panja Dikdasmen pekan lalu, Komisi X DPR mendapatkan keluhan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) jika para siswa harus pulang sampai sore.
"Kemarin saya dari Medan. Dapat masukan bahwa jangan sekolah sampai sore, karena kami para siswa biasanya makan dari rumah, tidak bawa makan ke sekolah. Kalau sampai sore, berarti kan para siswa harus bawa makan ke sekolah. Atau kalau tidak, harus ada fasilitas kantin yang memadai. Tidak banyak sekolah yang memiliki kantin ideal," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
(Baca juga: Respons Hidayat Nur Wahid Terkait Kebijakan Jam Sekolah)
Dari segi guru, pemerintah saat ini masih menghadapi jumlah guru yang terbatas di daerah. Padahal, pemerintah inginnya pendidikan kita 70 persen adalah sekolah vokasi dan 30 persen untuk umum (teori).
"Artinya, perlu ada rekayasa di sekolah berapa persen guru yang mengajar teknik mesin dan sebagainya. Faktanya kita masih kekurangan guru. Bahkan di beberapa daerah para Babinsa yang berasal dari unsur TNI, khususnya di daerah perbatasan, juga ikut disertakan dalam mengajar. Ini fakta di NKRI kita," jelasnya.
Dari segi sarana dan prasarana, pemberlakuan 8 jam atau lima hari sekolah, harus didukung oleh infrastruktur sekolah yang baik. Faktanya, saat ini terdapat sekitar 1,8 juta ruang kelas di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut hanya sekitar 450-500 ribu ruang kelas dalam kondisi baik.
"Bagaimana jika anak-anak yang sekolah siang harus dipadatkan menjadi pagi semua. Bagaimana dengan fasilitas laboratorium, komputer, dan sarana prasarana lainnya. Ini tentu harus dipikirkan baik-baik," ungkap Abdul Fikri.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, jangan sampai masyarakat resah dengan kebijakan tersebut. "Kalau hal ini berdasarkan kajian, silakan saja," kata Abdul Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (14/6/2017).
"Tapi, sebagai kebijakan politik harusnya tidak hanya diputuskan oleh satu institusi yang memiliki otoritas atau dari pendukungnya saja, tapi juga harus berdasarkan pilihan publik, public choice," imbuhnya.
Pasalnya, ada beberapa tantangan sebelum kebijakan itu diberlakukan. Pertama, soal perubahan aturan jam belajar. Kedua, soal Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu beban kerja dan jumlah guru.
Ketiga, mengenai sarana dan prasarana, khususnya mengenai ketersediaan ruang kelas ideal. "Kalau 8 jamnya 60 menit, maka mulai jam 07.00 WIB selesai jam 15.00 WIB. Kalau 45 menit, maka akan berkurang menjadi pulang jam 14.00 WIB sore. Kalau plus istirahat maka pulang jam 16.00. Aturan seperti ini harus clear, kalau tidak clear, berbahaya," ucapnya.
Mantan Guru SMK di Kota Tegal ini menjelaskan, adapun kebijakan itu menjadi persoalan karena berdasarkan Kunjungan Kerja Panja Dikdasmen pekan lalu, Komisi X DPR mendapatkan keluhan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) jika para siswa harus pulang sampai sore.
"Kemarin saya dari Medan. Dapat masukan bahwa jangan sekolah sampai sore, karena kami para siswa biasanya makan dari rumah, tidak bawa makan ke sekolah. Kalau sampai sore, berarti kan para siswa harus bawa makan ke sekolah. Atau kalau tidak, harus ada fasilitas kantin yang memadai. Tidak banyak sekolah yang memiliki kantin ideal," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
(Baca juga: Respons Hidayat Nur Wahid Terkait Kebijakan Jam Sekolah)
Dari segi guru, pemerintah saat ini masih menghadapi jumlah guru yang terbatas di daerah. Padahal, pemerintah inginnya pendidikan kita 70 persen adalah sekolah vokasi dan 30 persen untuk umum (teori).
"Artinya, perlu ada rekayasa di sekolah berapa persen guru yang mengajar teknik mesin dan sebagainya. Faktanya kita masih kekurangan guru. Bahkan di beberapa daerah para Babinsa yang berasal dari unsur TNI, khususnya di daerah perbatasan, juga ikut disertakan dalam mengajar. Ini fakta di NKRI kita," jelasnya.
Dari segi sarana dan prasarana, pemberlakuan 8 jam atau lima hari sekolah, harus didukung oleh infrastruktur sekolah yang baik. Faktanya, saat ini terdapat sekitar 1,8 juta ruang kelas di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut hanya sekitar 450-500 ribu ruang kelas dalam kondisi baik.
"Bagaimana jika anak-anak yang sekolah siang harus dipadatkan menjadi pagi semua. Bagaimana dengan fasilitas laboratorium, komputer, dan sarana prasarana lainnya. Ini tentu harus dipikirkan baik-baik," ungkap Abdul Fikri.
(maf)
