Usai Lebaran, DPD Akan Panggil Mendikbud soal Sekolah 8 Jam Sehari
Rabu, 21 Juni 2017 - 15:19 WIB
Usai Lebaran, DPD Akan Panggil Mendikbud soal Sekolah 8 Jam Sehari
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai Lebaran nanti. Polemik kebijakan sekolah delapan jam perhari dari Senin hingga Jumat akan ditanyakan DPD kepada Mendikbud Muhadjir Effendy.
"Karena kita sudah mau Lebaran, nanti kita akan panggil menteri yang terkait setelah Lebaran," ujar Anggota DPD dari Dapil DKI Jakarta Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2017).
Menurut dia, kebijakan sekolah delapan jam perhari dari Senin hingga Jumat masih sulit diimplementasikan saat ini. Dirinya berpendapat, kondisi sekolah di kota tidak bisa disamaratakan dengan seluruh wilayah Indonesia.
"Kalaupun mau coba dulu di kota ataupun di desa yang ruangannya memadai," tutur putri sulung mantan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Fahmi Idris itu.
Salah satu faktor pendukung kebijakan sekolah delapan jam perhari dari Senin hingga Jumat itu adalah sarana sekolah. "Misalkan sarana olahraga harus ada, jangan pakai sarana umum," ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, salah satu penyebab kebijakan itu belum bisa diimplementasikan saat ini karena penyebaran guru tidak merata. "Baru saja saya menerima dosen-dosen dari Papua, itu di Papua itu kekurangan dosen yang sangat luar biasa dan tidak ada penyelesaian," katanya.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan bahwa program penguatan pendidikan karakter itu tidak dibatalkan, melainkan hanya dikaji ulang.
"Karena kita sudah mau Lebaran, nanti kita akan panggil menteri yang terkait setelah Lebaran," ujar Anggota DPD dari Dapil DKI Jakarta Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2017).
Menurut dia, kebijakan sekolah delapan jam perhari dari Senin hingga Jumat masih sulit diimplementasikan saat ini. Dirinya berpendapat, kondisi sekolah di kota tidak bisa disamaratakan dengan seluruh wilayah Indonesia.
"Kalaupun mau coba dulu di kota ataupun di desa yang ruangannya memadai," tutur putri sulung mantan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Fahmi Idris itu.
Salah satu faktor pendukung kebijakan sekolah delapan jam perhari dari Senin hingga Jumat itu adalah sarana sekolah. "Misalkan sarana olahraga harus ada, jangan pakai sarana umum," ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, salah satu penyebab kebijakan itu belum bisa diimplementasikan saat ini karena penyebaran guru tidak merata. "Baru saja saya menerima dosen-dosen dari Papua, itu di Papua itu kekurangan dosen yang sangat luar biasa dan tidak ada penyelesaian," katanya.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan bahwa program penguatan pendidikan karakter itu tidak dibatalkan, melainkan hanya dikaji ulang.
(kri)
