Sekolah 8 Jam Dinilai Tak Spesifik Jelaskan Pendidikan Karakter
Kamis, 13 Juli 2017 - 21:01 WIB
Sekolah 8 Jam Dinilai Tak Spesifik Jelaskan Pendidikan Karakter
A
A
A
JAKARTA - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dinilai tidak memiliki satu pasal pun yang spesifik menjelaskan tentang pendidikan karakter.
Atas dasar itu, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menolak kebijakan sekolah delapan jam dari Senin hingga Jumat itu.
Terlebih, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dinilai hanya menjiplak isi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
"Coba kita bedah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tidak ada satu pun pasal yang spesifik menjelaskan tentang pendidikan karakter," kata Ketua Umum FKDT Lukman Hakim saat berdiskusi dengan jajaran redaksi Koran SINDO dan SINDOnews di Gedung SINDO, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).
Dalam Permendikbud itu kata dia, pendidikan karakter hanya salah satu pertimbangan. "Di situ lebih besar porsinya pemenuhan jam mengajar guru karena alasan ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi 40 jam satu minggu," paparnya.
(Baca juga: PPP Apresiasi Keputusan Jokowi Batalkan Sekolah 8 Jam Sehari)
Dia menambahkan, terdapat satu pasal opsional dalam Permendikbud itu, bahwa ekstrakurikuler meliputi keterampilan, kesenian, olahraga, dan bidang keagamaan. Adapun bidang keagamaan dimaksud adalah madrasah diniyah, kasidah, dan sebagainya.
"Ya kalau sifatnya opsional seperti itu maka ketika siswa habis belajar 6-7 jam suruh memilih kegiatan ekstra paling hampir enggak ada yang memilih pendidikan agama, pasti pada milih yang fun, yang happy, nyanyi, dan olahraga," ungkapnya.
Dia menambahkan, Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter hanya menjiplak isi Permendikbud tentang Hari Sekolah. "Kita sudah membacanya, bungkusnya doang dari Permendikbud menjadi Perpres," tuturnya.
Atas dasar itu, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menolak kebijakan sekolah delapan jam dari Senin hingga Jumat itu.
Terlebih, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dinilai hanya menjiplak isi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
"Coba kita bedah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tidak ada satu pun pasal yang spesifik menjelaskan tentang pendidikan karakter," kata Ketua Umum FKDT Lukman Hakim saat berdiskusi dengan jajaran redaksi Koran SINDO dan SINDOnews di Gedung SINDO, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).
Dalam Permendikbud itu kata dia, pendidikan karakter hanya salah satu pertimbangan. "Di situ lebih besar porsinya pemenuhan jam mengajar guru karena alasan ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi 40 jam satu minggu," paparnya.
(Baca juga: PPP Apresiasi Keputusan Jokowi Batalkan Sekolah 8 Jam Sehari)
Dia menambahkan, terdapat satu pasal opsional dalam Permendikbud itu, bahwa ekstrakurikuler meliputi keterampilan, kesenian, olahraga, dan bidang keagamaan. Adapun bidang keagamaan dimaksud adalah madrasah diniyah, kasidah, dan sebagainya.
"Ya kalau sifatnya opsional seperti itu maka ketika siswa habis belajar 6-7 jam suruh memilih kegiatan ekstra paling hampir enggak ada yang memilih pendidikan agama, pasti pada milih yang fun, yang happy, nyanyi, dan olahraga," ungkapnya.
Dia menambahkan, Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter hanya menjiplak isi Permendikbud tentang Hari Sekolah. "Kita sudah membacanya, bungkusnya doang dari Permendikbud menjadi Perpres," tuturnya.
(maf)
