Kekeliruan Buku SD 'Yerusalem Ibu Kota Israel' Dinilai Fatal
Rabu, 13 Desember 2017 - 14:01 WIB
Kekeliruan Buku SD 'Yerusalem Ibu Kota Israel' Dinilai Fatal
A
A
A
JAKARTA - Buku mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk kelas VI Sekolah Dasar (SD) yang berisi Yerusalem ibu kota Israel memancing reaksi publik.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menilai materi buku ajar yang berisi soal informasi ibu kota Israel adalah Yerusalem merupakan tindakan fatal dan ceroboh.
Dia pun mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki proses produksi buku tersebut. "Jelas-jelas telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan spirit Pancasila dan UUD 1945," ujar Reni dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (13/12/2017).
Dia menilai, pengawasan terhadap produksi buku tersebut sangat lemah, baik di sisi internal penerbit maupun di eksternal penerbit, seperti pihak sekolah termasuk pemerintah. Ironinya, kata dia, peristiwa yang muncul ke publik ini setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Padahal, lanjut dia, Pasal 69 UU Sistem Perbukuan secara jelas menyebutkan mekanisme pengawasan terhadap sistem perbukuan yang melibatkan pemerintah pusat, pemda dan pelaku perbukuan.
Dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberi perhatian secara serius terhadap penerbit tersebut. "Bila perlu, seluruh cetakan dari penerbit tersebut untuk diaudit untuk mengantisipasi peristiwa sebelumnya terjadi lagi," tandas Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.
Reni berharap pemerintah terus menyosialisasikan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan khususnya kepada pelaku perbukuan agar maksud dan tujuan UU tersebut dapat berjalan sesuai dengan cita-cita. "Harapannya tidak ada lagi peristiwa seperti ini kembali terjadi di waktu mendatang," ujarnya.
Sementara itu, penerbit buku tersebut, Yudhistira memberikan klarifikasi mengenai kekeliruan tersebut. Melalui situsnya www. yudhistira-gi.com, pihak penerbit menjelaskan data tersebut diambil dari sumber internet "World Population Data Sheet 2010.
"Kami tidak mengetahui kalau ternyata data tersebut ternyata belum diakui secara sah oleh lembaga international, tulis penerbit Airlangga melalui situsnya, Selasa 12 Desember 2017.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menilai materi buku ajar yang berisi soal informasi ibu kota Israel adalah Yerusalem merupakan tindakan fatal dan ceroboh.
Dia pun mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki proses produksi buku tersebut. "Jelas-jelas telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan spirit Pancasila dan UUD 1945," ujar Reni dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (13/12/2017).
Dia menilai, pengawasan terhadap produksi buku tersebut sangat lemah, baik di sisi internal penerbit maupun di eksternal penerbit, seperti pihak sekolah termasuk pemerintah. Ironinya, kata dia, peristiwa yang muncul ke publik ini setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Padahal, lanjut dia, Pasal 69 UU Sistem Perbukuan secara jelas menyebutkan mekanisme pengawasan terhadap sistem perbukuan yang melibatkan pemerintah pusat, pemda dan pelaku perbukuan.
Dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberi perhatian secara serius terhadap penerbit tersebut. "Bila perlu, seluruh cetakan dari penerbit tersebut untuk diaudit untuk mengantisipasi peristiwa sebelumnya terjadi lagi," tandas Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.
Reni berharap pemerintah terus menyosialisasikan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan khususnya kepada pelaku perbukuan agar maksud dan tujuan UU tersebut dapat berjalan sesuai dengan cita-cita. "Harapannya tidak ada lagi peristiwa seperti ini kembali terjadi di waktu mendatang," ujarnya.
Sementara itu, penerbit buku tersebut, Yudhistira memberikan klarifikasi mengenai kekeliruan tersebut. Melalui situsnya www. yudhistira-gi.com, pihak penerbit menjelaskan data tersebut diambil dari sumber internet "World Population Data Sheet 2010.
"Kami tidak mengetahui kalau ternyata data tersebut ternyata belum diakui secara sah oleh lembaga international, tulis penerbit Airlangga melalui situsnya, Selasa 12 Desember 2017.
(dam)
