Dongkrak Dana Riset, Pajak Swasta Diringankan

Kamis, 18 Januari 2018 - 07:51 WIB
Dongkrak Dana Riset, Pajak Swasta Diringankan
Dongkrak Dana Riset, Pajak Swasta Diringankan
A A A
MEDAN - Pemerintah segera mengevaluasi aturan pajak penghasilan (PPh) bagi kalangan swasta dalam rangka meningkatkan pendanaan riset di Tanah Air. Besaran anggaran riset Rp1,3 trilun pada tahun ini sebagaimana yang masuk pada pos Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tersebut dinilai belum cukup.

Anggaran riset Indonesia pun tergolong kecil karena hanya sekitar 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2017, anggaran penelitian di Malaysia sudah mencapai 1,25% dari PDB. Kemudian, China 2,0%, Singapura 2,20%, Jepang 3,60%, Korea Selatan 4,0%, Jerman 2,90%, Swedia 3,20%, dan Amerika Serikat 2,75%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertekad anggaran riset terus ditingkatkan agar hasil penelitian juga lebih berkualitas. Namun selama ini anggaran dari pemerintah sangat terbatas. Untuk itu pelibatan kalangan swasta seperti dari sektor industri sangat dibutuhkan. Pihak swasta cukup berkepentingan karena riset akan banyak memberikan kemanfaatan pada usaha-usaha mereka.

Selama ini sebenarnya pemerintah sudah memberi kebijakan khusus seperti memberikan insentif bagi kalangan swasta yang ikut dalam pendanaan riset.
“Mereka (swasta) melakukan riset bisa dibiayakan sehingga mengurangi pajak yang harus mereka bayarkan. Ini sudah ada dalam UU PPh sebelumnya," kata ujar Sri Mulyani usai menjadi pembicara utama pada Rakernas 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, kemarin.

Melihat dana riset yang belum ideal saat ini, pihaknya akan mengevaluasi kebijakan ini. Jika diketahui anggaran masih tidak cukup, menurut dia, berarti perlu melakukan evaluasi lebih lanjut bagaimana agar partisipasi swasta ditingkatkan terutama dalam riset-riset yang banyak mengembangkan suatu produk. "Itu yang perlu kita lakukan pada saat kita perlu melakukan review UU PPh. Namun kalau peraturannya di bawah UU, kita juga bisa melakukannya," ujarnya.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menilai riset memang bisa dibiayakan sehingga mengurangi pajak dengan model double tax deduction. "Menkeu sudah minta data perusahaan mana yang minta double tax deduction?, dia mau evaluasi lagi," katanya.

Hingga saat ini porsi pendanaan riset sebanyak 84% masih didominasi oleh dana pemerintah. Adapun sisanya yang merupakan pendanaan pihak swasta. Porsi penganggaran ini terbalik dengan dana-dana riset kebanyakan di negara lain yang lebih banyak berasal dari sektor swasta.

Nasir mengatakan, total anggaran riset untuk seluruh kementerian dan lembaga di APBN sekitar Rp24,9 triliun namun yang khusus untuk riset hanya Rp10,9 triliun. Sisanya untuk pelatiham, perjalanan dinas dan yang lain yang tidak terkait riset.

Karena itu, pihaknya menilai diperlukan pemanfaatan secara maksimal terhadap anggaran penelitian yang dialokasikan pemerintah. Salah satu kebijakannya adalah penganggaran kini yang bukan lagi berbasis aktivitas, tetapi berbasis output atau hasil penelitian (jurnal ilmiah).

Nasir menyebut, riset dan pengembangan perlu dilakukan untuk mendukung jalannya transformasi sistem perguruan tinggi (PT) yang menyesuaikan dengan Revolusi Industri 4.0. Maka dukungan dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kemenristekdikti serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sangat diperlukan. "Kita juga butuh perekayasa inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan PT dalam era revolusi industri 4.0 ini," ujarnya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1204 seconds (11.210#12.26)