Bantuan Operasional PAUD Naik Jadi Rp4,1 Triliun
Bantuan Operasional PAUD Naik Jadi Rp4,1 Triliun
A
A
A
SAWANGAN - Pemerintah menaikkan dana alokasi khusus bantuan operasional (DAK BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp4,1 triliun. Salah satu alasan anggaran ini naik, yakni agar seluruh anak-anak di Indonesia dapat mengakses layanan PAUD.
Anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya pada 2017 yang hanya Rp3,58 triliun. Peningkatan anggaran bantuan operasional itu diharapkan bisa meningkatkan layanan PAUD. Saat ini hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik.
Mulai dari sisi anggaran ataupun kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD telah masuk dalam Program Prioritas Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
”Sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah memberikan bantuan operasional pendidikan anak usia dini sebesar Rp600.000 per anak. Pada 2018 anggaran DAK PAUD menjadi Rp4 triliun,” kata Dirjen Pen didikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kemendikbud Harris Iskandar saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2).
Harris menyampaikan bahwa melalui Perpres 59/2017, Indonesia menjamin setiap anak perempuan dan laki-laki mendapat akses pengasuhan PAUD.”Target Agenda Pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar,” ucapnya.
Target penyediaan pendidikan yang berkualitas men jadi poin keempat dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Target ini biasa disebut Agenda Pendidikan 2030, salah satunya menargetkan seluruh anak-anak mendapatkan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pendidikan pra-SD, melalui program wajib PAUD satu tahun pra-SD.
”Saat ini APK (angka partisipasi kasar) PAUD telah menunjukkan persentase yang cukup baik, yaitu 72,35% walaupun masih ada yang di bawah rata-rata APK nasional,”sebutnya.
Menurut Harris, saat ini terdapat sekitar 190.000 PAUD dan 600.000 guru yang mengajar 6juta anak usia dini. Dari data tersebut, masih ada sekitar 6.284.920 anak atau sekitar 34,84% anak yang belum memperoleh layanan anak usia dini.
Dari data desa, masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Harris mencatat setidaknya ada tujuh persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan PAUD di daerah perbatasan.
Pertama, masih rendahnya angka partisipasi anak usia dini, terutama usia 3-4 tahun yang memperoleh layanan PAUD di berbagai lembaga PAUD. Kedua, terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia di lembaga layanan PAUD, serta pada umumnya belum sesuai standar yang ditetapkan. Ketiga, masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kepen didikan PAUD yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan, serta pada umumnya belum memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang memadai.
Kepala Desa Sungai Katapi, Balangan, Kalimantan Selatan Ahmad Jaini Rais mengatakan, dana desa dipakai warganya untuk membangun sarana pendidikan berupa pembangunan gedung dan membiayai operasional PAUD, taman kanak-kanak (TK), dan taman penitipan anak (TPA) yang selama ini belum ada.
Pemilihan pembangunan gedung PAUD/TK menjadi prioritas penggunaan dana desa tidak terlepas dari keinginan masyarakat sendiri, di mana selama ini sekolah PAUD/TK hanya ada di desa tetangga sehingga sedikit merepotkan masyarakat.
Selain itu, kata Ahmad Jaini Rais, penggunaan dana desa untuk pembangunan PAUD/TK ini sesuai dengan arahan pemerintah, di mana dana desa pada 2016 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi, diantaranya, membangun infrastruktur jalan, irigasi, jembatan sederhana, talud, fasilitas pos pelayanan terpadu, fasilitas untuk PAUD, dan lain-lain.
”Sebelum ada sekolah PAUD ini, warga sedikit jauh untuk menyekolahkan anaknya, yakni di desa tetangga, Desa Dahai dan Lasung Batu. Sekarang masyarakat merasakan dampak dari pembangunan sekolah ini, tidak perlu lagi jauh mengantar anaknya sekolah,” katanya. (Neneng Zubaidah)
Anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya pada 2017 yang hanya Rp3,58 triliun. Peningkatan anggaran bantuan operasional itu diharapkan bisa meningkatkan layanan PAUD. Saat ini hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik.
Mulai dari sisi anggaran ataupun kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD telah masuk dalam Program Prioritas Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
”Sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah memberikan bantuan operasional pendidikan anak usia dini sebesar Rp600.000 per anak. Pada 2018 anggaran DAK PAUD menjadi Rp4 triliun,” kata Dirjen Pen didikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kemendikbud Harris Iskandar saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2).
Harris menyampaikan bahwa melalui Perpres 59/2017, Indonesia menjamin setiap anak perempuan dan laki-laki mendapat akses pengasuhan PAUD.”Target Agenda Pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar,” ucapnya.
Target penyediaan pendidikan yang berkualitas men jadi poin keempat dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Target ini biasa disebut Agenda Pendidikan 2030, salah satunya menargetkan seluruh anak-anak mendapatkan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pendidikan pra-SD, melalui program wajib PAUD satu tahun pra-SD.
”Saat ini APK (angka partisipasi kasar) PAUD telah menunjukkan persentase yang cukup baik, yaitu 72,35% walaupun masih ada yang di bawah rata-rata APK nasional,”sebutnya.
Menurut Harris, saat ini terdapat sekitar 190.000 PAUD dan 600.000 guru yang mengajar 6juta anak usia dini. Dari data tersebut, masih ada sekitar 6.284.920 anak atau sekitar 34,84% anak yang belum memperoleh layanan anak usia dini.
Dari data desa, masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Harris mencatat setidaknya ada tujuh persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan PAUD di daerah perbatasan.
Pertama, masih rendahnya angka partisipasi anak usia dini, terutama usia 3-4 tahun yang memperoleh layanan PAUD di berbagai lembaga PAUD. Kedua, terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia di lembaga layanan PAUD, serta pada umumnya belum sesuai standar yang ditetapkan. Ketiga, masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kepen didikan PAUD yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan, serta pada umumnya belum memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang memadai.
Kepala Desa Sungai Katapi, Balangan, Kalimantan Selatan Ahmad Jaini Rais mengatakan, dana desa dipakai warganya untuk membangun sarana pendidikan berupa pembangunan gedung dan membiayai operasional PAUD, taman kanak-kanak (TK), dan taman penitipan anak (TPA) yang selama ini belum ada.
Pemilihan pembangunan gedung PAUD/TK menjadi prioritas penggunaan dana desa tidak terlepas dari keinginan masyarakat sendiri, di mana selama ini sekolah PAUD/TK hanya ada di desa tetangga sehingga sedikit merepotkan masyarakat.
Selain itu, kata Ahmad Jaini Rais, penggunaan dana desa untuk pembangunan PAUD/TK ini sesuai dengan arahan pemerintah, di mana dana desa pada 2016 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi, diantaranya, membangun infrastruktur jalan, irigasi, jembatan sederhana, talud, fasilitas pos pelayanan terpadu, fasilitas untuk PAUD, dan lain-lain.
”Sebelum ada sekolah PAUD ini, warga sedikit jauh untuk menyekolahkan anaknya, yakni di desa tetangga, Desa Dahai dan Lasung Batu. Sekarang masyarakat merasakan dampak dari pembangunan sekolah ini, tidak perlu lagi jauh mengantar anaknya sekolah,” katanya. (Neneng Zubaidah)
(nfl)
Explore More