Perbankan Diminta Kucurkan Kredit ke Perguruan Tinggi
Jum'at, 16 Maret 2018 - 08:58 WIB
Perbankan Diminta Kucurkan Kredit ke Perguruan Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mempersiapkan adanya program kredit bagi perguruan tinggi (PT). Program ini dinilai dapat membantu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, menantang perbankan Indonesia untuk mengeluarkan produk kredit di bidang pendidikan tinggi. Kucuran kredit ini diberikan dalam rangka investasi di bidang pendidikan Indonesia.
“Supaya masyarakat bisa, semuanya bisa mengakses pada pendidikan lewat tadi kredit pendidikan,” katanya. Jokowi mengungkapkan, sistem kredit pendidikan ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana nilai pinjaman kredit pendidikan telah melampaui nilai pinjaman kartu kredit.
Total pinjaman untuk kartu kredit di sana mencapai USD800 miliar, sedangkan untuk kredit pendidikan nilainya mencapai USD1,3 triliun. “Ini saya kira sebuah contoh yang mungkin harus kita dorong agar yang namanya kredit pendidikan atau student loan ini betul-betul bisa kita kerjakan di sini,” ungkapnya.
Pada kesempatan berbeda, Jokowi telah meminta kepada pimpinan perbankan untuk mempelajari hal ini. Dia mengatakan perbankan perlu melihat potensi produk kredit ini. Menurutnya, jika Indonesia bisa melakukan program ini maka kredit ini akan berpindah dari hal-hal yang konsumtif ke produktif.
“Dan, nantinya memberikan nilai tambah kepada intelektualitas, visi kita ke depan yang sangat prinsip yaitu bidang pendidikan,” tuturnya. Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan perlu dipikirkan bagaimana program ini dapat direalisasikan.
“Mungkin dari pendidikan ini bisa menjadi produk finan sial baru bagi kita. Bisa menjadi tawaran produk baru untuk perbankan dan asuransi. Jadi tolong potensi-potensi inovasi menjadi perhatian serius. Karena kalau tidak berinovasi, nantinya orang akan ambil. Itu pasti,” paparnya.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution belum mau memaparkan secara rinci terkait realisasi program ini.
Dia mengatakan pihaknya akan mencari rumusan yang tepat sebagaimana perintah presiden. “Saya lebih baik ngomong dulu. Saya rapat dulu dengan Menristek-Dikti. Kita akan selesaikan cepat jangan takut,” ungkapnya.
Dia mengatakan program kredit ini sebenarnya sudah ada pada 1980-an, tetapi gagal dan tidak dilanjutkan karena banyak kredit macet. Pihaknya akan mencari formula agar hal serupa tidak terulang kembali. “Ya, dulu itu sudah ada. Kenapa gagal karena tak bayar dan ijazahnya pun tak diambil oleh mereka. Itu yang harus kita cari. Presiden minta cari rumusan bagaimana agar kelemahan dulu tidak terulang,” tuturnya.
Menurutnya, satu hal yang harus dikaji adalah bagaimana membuat perbankan merasa aman dalam memberikan kredit pendidikan sehingga perbankan tidak perlu takut dengan adanya kredit macet. “Ini kita cari. Untuk bunganya tetap ada, tapi jangan mahal-mahal,” ungkapnya.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Mohamad Nasir mengatakan, pemerintah akan membicarakan terlebih dahulu dengan bank-bank.
Menurutnya, hal ini bagi agar tidak ada mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pendidikannya. “(Kajiannya) ini mau diserahkan ke Menko Perekonomian. Saya pada prinsipnya memang senang sekali kalau ada student loan.
Banyak mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, itu untuk mempercepat kelulusan terhambat tidak punya uang. Uang praktik, untuk riset. Nah kalau ada dana jangka pendek itu untuk me nyelesaikan, ya lebih baik,” ungkapnya.
Meski begitu, Nasir mengatakan bahwa dalam pemberian kredit ini bisa diusulkan perguruan tinggi negeri yang memberikan sertifikasi.
Hal ini mengingat uji sertifikasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, perlu dipikirkan kredit ini akan dibebankan kepada siapa. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya akan segera melakukan kajian terkait skema pemberian kredit pendidikan.
Dia mengatakan akan menuntaskan kajian tersebut tahun ini. “Secepatnya kajian, ya tahun ini,” katanya. Dia mengatakan kredit untuk pendidikan sudah ditawarkan oleh banyak bank, meski tidak secara khusus untuk mahasiswa.
Dia mengatakan bahwa pinjaman tersebut dalam bentuk kredit tanpa agunan. “Cuma itu umum bisa dipakai apa-apa. Nanti mungkin bisa kita buat skema kredit khusus,” ungkapnya. (Dita Angga)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, menantang perbankan Indonesia untuk mengeluarkan produk kredit di bidang pendidikan tinggi. Kucuran kredit ini diberikan dalam rangka investasi di bidang pendidikan Indonesia.
“Supaya masyarakat bisa, semuanya bisa mengakses pada pendidikan lewat tadi kredit pendidikan,” katanya. Jokowi mengungkapkan, sistem kredit pendidikan ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana nilai pinjaman kredit pendidikan telah melampaui nilai pinjaman kartu kredit.
Total pinjaman untuk kartu kredit di sana mencapai USD800 miliar, sedangkan untuk kredit pendidikan nilainya mencapai USD1,3 triliun. “Ini saya kira sebuah contoh yang mungkin harus kita dorong agar yang namanya kredit pendidikan atau student loan ini betul-betul bisa kita kerjakan di sini,” ungkapnya.
Pada kesempatan berbeda, Jokowi telah meminta kepada pimpinan perbankan untuk mempelajari hal ini. Dia mengatakan perbankan perlu melihat potensi produk kredit ini. Menurutnya, jika Indonesia bisa melakukan program ini maka kredit ini akan berpindah dari hal-hal yang konsumtif ke produktif.
“Dan, nantinya memberikan nilai tambah kepada intelektualitas, visi kita ke depan yang sangat prinsip yaitu bidang pendidikan,” tuturnya. Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan perlu dipikirkan bagaimana program ini dapat direalisasikan.
“Mungkin dari pendidikan ini bisa menjadi produk finan sial baru bagi kita. Bisa menjadi tawaran produk baru untuk perbankan dan asuransi. Jadi tolong potensi-potensi inovasi menjadi perhatian serius. Karena kalau tidak berinovasi, nantinya orang akan ambil. Itu pasti,” paparnya.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution belum mau memaparkan secara rinci terkait realisasi program ini.
Dia mengatakan pihaknya akan mencari rumusan yang tepat sebagaimana perintah presiden. “Saya lebih baik ngomong dulu. Saya rapat dulu dengan Menristek-Dikti. Kita akan selesaikan cepat jangan takut,” ungkapnya.
Dia mengatakan program kredit ini sebenarnya sudah ada pada 1980-an, tetapi gagal dan tidak dilanjutkan karena banyak kredit macet. Pihaknya akan mencari formula agar hal serupa tidak terulang kembali. “Ya, dulu itu sudah ada. Kenapa gagal karena tak bayar dan ijazahnya pun tak diambil oleh mereka. Itu yang harus kita cari. Presiden minta cari rumusan bagaimana agar kelemahan dulu tidak terulang,” tuturnya.
Menurutnya, satu hal yang harus dikaji adalah bagaimana membuat perbankan merasa aman dalam memberikan kredit pendidikan sehingga perbankan tidak perlu takut dengan adanya kredit macet. “Ini kita cari. Untuk bunganya tetap ada, tapi jangan mahal-mahal,” ungkapnya.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Mohamad Nasir mengatakan, pemerintah akan membicarakan terlebih dahulu dengan bank-bank.
Menurutnya, hal ini bagi agar tidak ada mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pendidikannya. “(Kajiannya) ini mau diserahkan ke Menko Perekonomian. Saya pada prinsipnya memang senang sekali kalau ada student loan.
Banyak mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, itu untuk mempercepat kelulusan terhambat tidak punya uang. Uang praktik, untuk riset. Nah kalau ada dana jangka pendek itu untuk me nyelesaikan, ya lebih baik,” ungkapnya.
Meski begitu, Nasir mengatakan bahwa dalam pemberian kredit ini bisa diusulkan perguruan tinggi negeri yang memberikan sertifikasi.
Hal ini mengingat uji sertifikasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, perlu dipikirkan kredit ini akan dibebankan kepada siapa. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya akan segera melakukan kajian terkait skema pemberian kredit pendidikan.
Dia mengatakan akan menuntaskan kajian tersebut tahun ini. “Secepatnya kajian, ya tahun ini,” katanya. Dia mengatakan kredit untuk pendidikan sudah ditawarkan oleh banyak bank, meski tidak secara khusus untuk mahasiswa.
Dia mengatakan bahwa pinjaman tersebut dalam bentuk kredit tanpa agunan. “Cuma itu umum bisa dipakai apa-apa. Nanti mungkin bisa kita buat skema kredit khusus,” ungkapnya. (Dita Angga)
(nfl)
