Kemendikbud dan BSNP Diminta Evaluasi Pelaksanaan UN 2018
Jum'at, 04 Mei 2018 - 14:50 WIB
Kemendikbud dan BSNP Diminta Evaluasi Pelaksanaan UN 2018
A
A
A
JAKARTA - Dibandingkan tahun lalu, hasil nilai ujian nasional (UN) SMA sederajat 2018 mengalami penurunan. Terkait hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi X mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UN 2018.
"Mengingat tahun 2018 UN SMA mengalami beberapa perubahan yaitu pada moda pelaksanaan ujian dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan peningkatan kualitas soal-soal ujian," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (4/5/2018).
Politikus Partai Golkar ini juga meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud mendorong sekolah-sekolah, terutama guru pembimbing seperti wali kelas, guru mata pelajaran UN, maupun guru Bimbingan Konseling (BK) untuk melakukan pembinaan dan memotivasi. "Agar siswa tetap mempersiapkan diri dalam menghadapi UN, walaupun UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan bagi siswa," paparnya.
Dia juga meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud bersama sekolah-sekolah menengah atas sederajat di seluruh Indonesia untuk segera melakukan pemetaan nilai-nilai siswa yang mengalami penurunan terhadap beberapa mata pelajaran tertentu. "Serta mempersiapkan program-program pendidikan bagi siswa/i agar siap mengerjakan soal-soal dalam pelaksanaan UNBK selanjutnya, mengingat peningkatan kualitas soal-soal ujian juga harus diiringi dengan kesiapan siswa/i," tuturnya.
Tak hanya itu, Bamsoet juga meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud untuk dapat memanfaatkan dengan baik 20% dana APBN untuk pendidikan. "Untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta pemanfaatan dana sarana prasarana yang tepat, agar dapat meningkatkan kualitas siswa/i," pungkasnya.
"Mengingat tahun 2018 UN SMA mengalami beberapa perubahan yaitu pada moda pelaksanaan ujian dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan peningkatan kualitas soal-soal ujian," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (4/5/2018).
Politikus Partai Golkar ini juga meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud mendorong sekolah-sekolah, terutama guru pembimbing seperti wali kelas, guru mata pelajaran UN, maupun guru Bimbingan Konseling (BK) untuk melakukan pembinaan dan memotivasi. "Agar siswa tetap mempersiapkan diri dalam menghadapi UN, walaupun UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan bagi siswa," paparnya.
Dia juga meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud bersama sekolah-sekolah menengah atas sederajat di seluruh Indonesia untuk segera melakukan pemetaan nilai-nilai siswa yang mengalami penurunan terhadap beberapa mata pelajaran tertentu. "Serta mempersiapkan program-program pendidikan bagi siswa/i agar siap mengerjakan soal-soal dalam pelaksanaan UNBK selanjutnya, mengingat peningkatan kualitas soal-soal ujian juga harus diiringi dengan kesiapan siswa/i," tuturnya.
Tak hanya itu, Bamsoet juga meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud untuk dapat memanfaatkan dengan baik 20% dana APBN untuk pendidikan. "Untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta pemanfaatan dana sarana prasarana yang tepat, agar dapat meningkatkan kualitas siswa/i," pungkasnya.
(kri)
