DPR Minta Pemerintah dan Penegak Hukum Tindak Pelaku SKTM Fiktif
Senin, 09 Juli 2018 - 15:53 WIB
DPR Minta Pemerintah dan Penegak Hukum Tindak Pelaku SKTM Fiktif
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati menyoroti keberadaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) fiktif yang terjadi di sejumlah daerah untuk keperluan mendaftar sekolah. Menurutnya hal itu harus dicermati secara serius oleh pemerintah, pihak sekolah dan aparat penegak hukum.
"Keberadaan SKTM fiktif ini telah melibatkan pihak orang tua, calon peserta anak didik serta pihak aparat pemerintah yang mengeluarkan surat tersebut. Penggunaan mekanisme jalur hukum patut dipertimbangkan mengingat masifnya praktik pembuatan SKTM fiktif ini. Jelas praktik ini melanggar etika, norma dan hukum yang berlaku," jelasnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Senin (9/7/2018).
Dia berpandangan, pemerintah dan lembaga pengelola pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi harus membuat sistem yang memungkinkan tidak ada lagi praktik penggunaan SKTM fiktif. Misalnya, membuat aturan bagi siapa saja yang sengaja membuat SKTM fiktif maka calon peserta didik atau calon mahasiswa akan dianulir hasil tes atau seleksi masuk di sekolah atau perguruan tinggi tersebut.
"Praktik pembuatan SKTM fiktif ini telah merusak mental dan nalar para calon peserta didik. Praktik ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan, tidak ada lagi praktik pembuatan SKTM fiktif yang jelas merugikan yang lainnya," tegasnya. (Baca: Ribuan Warga Banyumas Mengaku Miskin demi Anaknya Diterima di Sekolah Negeri)
Politikus PPP ini menambahkan, DPR akan mempertanyakan secara khusus atas praktik SKTM fiktif ini kepada pemerintah dengan harapan celah atas praktik tersebut dapat ditutup di waktu-waktu mendatang. Di samping itu, mendorong pemerintah agar membuat sistem yang kukuh agar persoalan tersebut tidak muncul kembali.
"Keberadaan SKTM fiktif ini telah melibatkan pihak orang tua, calon peserta anak didik serta pihak aparat pemerintah yang mengeluarkan surat tersebut. Penggunaan mekanisme jalur hukum patut dipertimbangkan mengingat masifnya praktik pembuatan SKTM fiktif ini. Jelas praktik ini melanggar etika, norma dan hukum yang berlaku," jelasnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Senin (9/7/2018).
Dia berpandangan, pemerintah dan lembaga pengelola pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi harus membuat sistem yang memungkinkan tidak ada lagi praktik penggunaan SKTM fiktif. Misalnya, membuat aturan bagi siapa saja yang sengaja membuat SKTM fiktif maka calon peserta didik atau calon mahasiswa akan dianulir hasil tes atau seleksi masuk di sekolah atau perguruan tinggi tersebut.
"Praktik pembuatan SKTM fiktif ini telah merusak mental dan nalar para calon peserta didik. Praktik ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan, tidak ada lagi praktik pembuatan SKTM fiktif yang jelas merugikan yang lainnya," tegasnya. (Baca: Ribuan Warga Banyumas Mengaku Miskin demi Anaknya Diterima di Sekolah Negeri)
Politikus PPP ini menambahkan, DPR akan mempertanyakan secara khusus atas praktik SKTM fiktif ini kepada pemerintah dengan harapan celah atas praktik tersebut dapat ditutup di waktu-waktu mendatang. Di samping itu, mendorong pemerintah agar membuat sistem yang kukuh agar persoalan tersebut tidak muncul kembali.
(kri)
