Kemendikbud Akan Berlakukan Kebijakan Khusus di Palu
Senin, 08 Oktober 2018 - 16:16 WIB
Kemendikbud Akan Berlakukan Kebijakan Khusus di Palu
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan khusus pendidikan akan diterapkan di Palu. Seperti jadwal UN yang akan mengikuti kesiapan siswa yang menjadi korban bencana.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, kebijakan khusus ini akan dikeluarkan sama halnya dengan yang sudah diberikan di Aceh pasca tsunami 14 tahun lalu.
Nanti Mendikbud yang akan mengeluarkan kebijakan itu melalui peraturan menteri atau surat edaran. "Nanti ada (kebijakan khusus). Sama seperti di Aceh. Di Aceh itu kan yang dikeluarkan oleh Balitbang atau menteri," katanya usai peluncuran Gala Siswa Indonesia di Kemendikbud, Senin (8/10/2018).
Menurutnya, akan ada berbagai kebijakan khusus dan salah satunya ialah jadwal Ujian Nasional (UN). Jika berkaca pada agenda tahun ini, UN pada tingkat SMK berlangsung pada 2-5 April, jenjang SMA pada 9-12 April dan UN SMP pada 23-26 April.
Hamid mengatakan, jadwal UN akan dibuat fleksibel bagi anak didik di Palu. Hal ini berarti mereka tidak perlu mengikuti jadwal UN yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kemendikbud dan wajib diikuti seluruh pemerintah daerah.
"Mereka ikut UN jika sudah siap, tidak mengikuti jadwal yang ditentukan. Di Aceh kan sama, ketika mereka tidak bisa belajar dan tidak siap, mereka tidak ikut," ungkapnya.
Hamid menerangkan, saat ini proses belajar tetap dijalankan di Palu meski dalam kondisi darurat. Dia mengungkapkan, pada Senin (8/10), SMPN 13 Palu pun sudah mulai beraktivitas. Lalu kalau mereka eksodus ke daerah atau provinsi lain maka dinas pendidikan setempat akan memfasilitasi untuk mencari sekolah lain. Sekolah-sekolah reguler akan membantu mereka bisa mengikuti pelajaran dengan cepat.
Mengenai guru, katanya, Kemendikbud juga akan mencari guru pengganti jika jumlahnya di Palu berkurang. Alternatifnya bisa dengan merekrut para sarjana pendidikan yang baru lulus ataupun mengisinya dengan formasi guru garis depan (GGD). "Semua upaya kami lakukan nanti. Ini kan baru sebagian guru yang melapor ke sekolah siap mengajar," katanya.
Menurut Hamid, semua kebijakan ini akan dilakukan sambil memperbaiki infrastruktur yang ada. Dia mengakui, tidak seperti di Lombok proses perbaikan di Palu pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Bahkan proses pendataan pun sekarang masih dalam proses.
Kata dia, menurut perkiraan ada 2.700 sekolah yang terkena dampak. Proses pendaaan inipun belum maksimal karena dinas-dinas di Palu baru bertugas 3-4 hari lalu. Bahkan, katanya, petugas masih belum bisa mendata kabupaten Sigi karena masih terisolir karena jalan dan jembatan yang roboh.
Dia mengatakan, sekolah darurat sudah dibangun di Palu sesuai dengan kebutuhan. Menurut dia, Kemendikbud akan dengan sigap membangun sekolah darurat jika sekolah meminta. Mengenai trauma healing, jelasnya, Kemendikbud sudah bekerjasama dengan Unicef.
Kata dia, banyak pihak yang mau membantu proses pemulihan namun mereka harus tetap mengacu pada peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, kebijakan khusus ini akan dikeluarkan sama halnya dengan yang sudah diberikan di Aceh pasca tsunami 14 tahun lalu.
Nanti Mendikbud yang akan mengeluarkan kebijakan itu melalui peraturan menteri atau surat edaran. "Nanti ada (kebijakan khusus). Sama seperti di Aceh. Di Aceh itu kan yang dikeluarkan oleh Balitbang atau menteri," katanya usai peluncuran Gala Siswa Indonesia di Kemendikbud, Senin (8/10/2018).
Menurutnya, akan ada berbagai kebijakan khusus dan salah satunya ialah jadwal Ujian Nasional (UN). Jika berkaca pada agenda tahun ini, UN pada tingkat SMK berlangsung pada 2-5 April, jenjang SMA pada 9-12 April dan UN SMP pada 23-26 April.
Hamid mengatakan, jadwal UN akan dibuat fleksibel bagi anak didik di Palu. Hal ini berarti mereka tidak perlu mengikuti jadwal UN yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kemendikbud dan wajib diikuti seluruh pemerintah daerah.
"Mereka ikut UN jika sudah siap, tidak mengikuti jadwal yang ditentukan. Di Aceh kan sama, ketika mereka tidak bisa belajar dan tidak siap, mereka tidak ikut," ungkapnya.
Hamid menerangkan, saat ini proses belajar tetap dijalankan di Palu meski dalam kondisi darurat. Dia mengungkapkan, pada Senin (8/10), SMPN 13 Palu pun sudah mulai beraktivitas. Lalu kalau mereka eksodus ke daerah atau provinsi lain maka dinas pendidikan setempat akan memfasilitasi untuk mencari sekolah lain. Sekolah-sekolah reguler akan membantu mereka bisa mengikuti pelajaran dengan cepat.
Mengenai guru, katanya, Kemendikbud juga akan mencari guru pengganti jika jumlahnya di Palu berkurang. Alternatifnya bisa dengan merekrut para sarjana pendidikan yang baru lulus ataupun mengisinya dengan formasi guru garis depan (GGD). "Semua upaya kami lakukan nanti. Ini kan baru sebagian guru yang melapor ke sekolah siap mengajar," katanya.
Menurut Hamid, semua kebijakan ini akan dilakukan sambil memperbaiki infrastruktur yang ada. Dia mengakui, tidak seperti di Lombok proses perbaikan di Palu pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Bahkan proses pendataan pun sekarang masih dalam proses.
Kata dia, menurut perkiraan ada 2.700 sekolah yang terkena dampak. Proses pendaaan inipun belum maksimal karena dinas-dinas di Palu baru bertugas 3-4 hari lalu. Bahkan, katanya, petugas masih belum bisa mendata kabupaten Sigi karena masih terisolir karena jalan dan jembatan yang roboh.
Dia mengatakan, sekolah darurat sudah dibangun di Palu sesuai dengan kebutuhan. Menurut dia, Kemendikbud akan dengan sigap membangun sekolah darurat jika sekolah meminta. Mengenai trauma healing, jelasnya, Kemendikbud sudah bekerjasama dengan Unicef.
Kata dia, banyak pihak yang mau membantu proses pemulihan namun mereka harus tetap mengacu pada peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
(pur)
