Ombudsman: Pemilihan Rektor Unpad Salahi Prosedur

BANDUNG - Pemilihan calon Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) dinilai menyalahi prosedur atau maladministrasi. Ombudsman RI menilai, Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad tidak melakukan pemilihan rektor sesuai prosedur.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suadi mengatakan, Ombudsman RI menerima pengaduan masyarakat tentang dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA), terkait pemilihan Rektor Unpad.

Maladministrasi terutama terjadi karena MWA tidak melakukan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penerimaan masukan atau pengaduan terkait pemilihan rektor. Di mana dari tiga calon rektor yang ditetapkan, calon Obsatar Sinaga telah melakukan perubahan data kepegawaian.

“Majelis Wali Amanat telah melakukan maladministrasi, yaitu tidak kompeten dalam pengelolaan masukan dan atau pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024,” ujar dia dalam siaran persnya, Kamis (25/10/2018).

Maladministrasi itu dimulai karena Dekan FISIP Unpad melakukan penyimpangan prosedur. Dekan telah melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan pendataan ulang pegawai.

Bahwa Obsatar Sinaga telah melakukan perubahan data kepegawaian melalui Unit Kepegawaian dengan diterbitkannya Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga yang dikeluarkan oleh Unit Kepegawaian Usaha Tahun 2007. Sayangnya, dekan tidak melakukan perubahan data sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015.

Menurut dia, pemilihan Rektor Unpad sebagai PTNBH dilakukan MWA. MWA adalah lembaga yang mempunyai otoritas dalam memilih calon rektor. Sesuai jadwal, pemilihan rektor akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2018. Selain Obsatar Sinaga, calon lainnya adalah Aldrin Herwany dan Atip Latipulhayat.