BOS Nontunai Bisa Cegah Penyelewengan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong perluasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) nontunai di seluruh sekolah.

Alasan utamanya adalah BOS nontunai ini dinilai bisa meminimalkan penyelewengan. Pemberian BOS menjadi salah satu garansi dari pemerintah terkait dengan mewujudkan proses pembelajaran dengan baik.

Ketersediaan biaya operasional ini pun menjadi faktor bahwa sekolah bisa menjalankan proses pembelajaran tanpa membebani siswa dengan biaya tambahan. “Jadi, pemerintah ingin memastikan pembelajaran berjalan dengan baik dan bermutu, makanya BOS disalurkan setiap tahunnya,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (PSD) Kemendikbud Khamim saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Melalui perubahan pemanfaatan BOS dengan mekanisme nontunai, maka peme rintah ingin meningkatkan mutu, transparansi, dan efisiensi penggunaan BOS tersebut. Khamim menekankan, dengan mekanisme nontunai, maka dana bantuan yang dipakai sekolah bisa direkam dengan sistem.

Sekolah membelanjakan dalam bentuk apa dan berapa nominalnya pun bisa terlihat sehingga lebih trans paran. Hal inilah yang bisa meminimalkan penyelewengan dana bantuan dari pemerintah tersebut. BOS nontunai ini merupakan inisiatif pemerintah agar pengelolaan dana pendidikan semakin hari semakin efisien.

Khamim menjelaskan, perluasan BOS nontunai ke semua sekolah di seluruh daerah pun akan dimaksimalkan oleh Kemendikbud. Hal ini dianggap penting sebab 60% anggaran pendidikan adalah dana transfer, termasuk BOS.

“Perluasan sosialisasi penggunaan dana BOS nontunai ini merupakan inisiatif yang luar biasa sehingga diharapkan nantinya pengelolaan dana pendidikan semakin hari semakin efisien,” katanya.

Sebagai tahap awal, program yang sudah dirintis sejak 2016 ini diuji coba di delapan kota besar, yaitu Samarinda, Bogor, Bandung, Semarang, Mataram, Makassar, Palembang, dan Surabaya, masing-masing pada 12 sekolah. Delapan kota ini dipilih karena siapnya infrastruktur perbankan dan sekolah. Selain itu, juga sudah ada dukungan pemerintah daerah dan bank pemer intah daerah (BPD) sebagai lembaga penyalur dana.

Dari uji coba yang berlangsung sejak Maret 2017, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa PT BPD Kalimantan Timur dan Utara paling siap untuk melaksanakan tahap perluasan BOS nontunai.

Karena itu, Khamim pun berharap BPD Kaltimtara bisa mendorong dan memotivasi provinsi, kabupaten, dan kota yang lain untuk mengimplementasikan kebijakan BOS nontunai seperti yang telah dilaksanakan di Provinsi Kaltim.

Untuk Kaltim, pemerintah melalui Kemendikbud merencanakan perluasan melalui tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 50% dari jumlah sekolah di Samarinda dan 12 sekolah di kabupaten lain.

Tahap kedua, diharapkan 100% dari jumlah sekolah di Samarinda sudah melaksanakan transaksi BOS nontunai dan 50% dari jumlah sekolah di kabupaten lain, selanjutnya pada tahap ketiga, 100% jumlah sekolah di Samarinda dan 100% jumlah sekolah di kabupaten lain.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Yudistira Wahyu menyampaikan, program BOS nontunai ini bertujuan menciptakan akuntabilitas dan efektivitas anggaran.

Yudistira menilai, dari ke-12 kota pelaksana uji coba, Bank Kaltimtara disebut paling memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam program perluasan. Pemilihan bank daerah sendiri disebutnya karena segala bentuk penyaluran APBD selalu melalui BPD setempat.

Direktur Operasional Bank Kaltimtara M Yamin menyatakan, ketersediaan infrastruktur pelayanan menjadi salah satu yang menjadi dasar BI dan OJK untuk akhirnya memberikan izin pelaksanaan program transaksi BOS nontunai.

Selain itu, Yamin, juga menyebut pihaknya telah menyiapkan segala infrastruktur penunjang sejak diberikan izin pada Oktober lalu melalui sebuah layanan aplikasi berbasis website. Selain itu, jangkauan pelayanan yang dimiliki pemerin tah daerah telah mencakup 85% seluruh kecamatan dan akan ditingkatkan menjadi 100% pada akhir tahun. (Neneng Zubaidah)